Kamis, 11 April 2019

Muqowam: DPD RI Punya Kewenangan Baru Bisa Pantau dan Evaluasi Ranperda

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam perlu melakukan sosialisasi
tentang kewenangan baru yang dimiliki DPD RI.
Semarang-Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan baru itu, DPD mempunyai kewenangan baru bisa melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan juga perda. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi "Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pascaperubahan UU MD3" di Hotel Santika Semarang, Kamis (11/4).

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang baru itu, tentu harus disikapi secara bijak tentang pemantauan dan evaluasi ranperda serta perda. 

Menurutnya, arahan tata tertib DPD memang jelas menyatakan kewenangan pemantauan dan evaluasi ranpperda serta perda dekat dengan fungsi-fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.

Muqowam menjelaskan, posisi DPD dalam pemantauan dan evaluasi ranperda serta perda harus secara seksama dan dikaitkan dengan praktik berparlemen dan pembentukan perundangan. Karena, dalam sistem berparlemen fungsi pemantauan dan evaluasi itu disebut sebagai legislative review.

"Sebuah fakta bahwa adanya perintah dari undang-undang MD3 tentang kewenangan DPD, yang berisi bahwa DPD punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ranperda. Latar belakang ini saya kira pembentuk undang-undang menyadari betul, bahwa pertama ruang DPD adalah ruang daerah di pusat. Kedua, ada fakta hukum bahwa pemerintah pusat yaitu Kemendagri tidak lagi punya kewenangan untuk membatalkan ranperda," kata Muqowam.

Lebih lanjut lanjut Muqowam menjelaskan, posisi DPD RI harus jelas sesuai dengan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Sehingga, melalui diskusi itu bisa didapatkan kejelasan dari masyarakat tentang posisi DPD.

"Pemantauan dan evaluasi ranperda serta perda ini, menjadi manifestasi fungsi pengawasan dan representasi DPD. Sehingga, pemantauan dan evaluasi berupa rekomendasi DPD disampaikan ke presiden dan DPR," tandasnya. (K-08)

Indofood dan Unnes Dorong Mahasiswa Kembangkan Penelitian Berbasis Potensi Lokal

GM Divisi Noodle Semarang PT Indofood CBP Sukses Makmur Devi
Permana (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan Wirawan Sambodo (tengah), Kamis (11/4).
Semarang-Universitas Negeri Semarang (Unnes) terus memacu para mahasiswanya, untuk kreatif menghasilkan karya-karya penelitian. Terutama, penelitian yang menggunakan bahan makanan lokal untuk diolah menjadi makanan penunjang kesehatan masyarakat.

Ketua Tim Pakar Program Indofood Riset Nugraha Prof. Dr. Ir Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mencoba memfasilitasi para mahasiswa strata satu yang akan menyelesaikan tugas akhirnya, dengan mendorong pembuatan proposal penelitian. Proposal-proposal yang diajukan para mahasiswa itu, nantinya akan dilakukan seleksi di tingkat pusat.

Menurutnya, tim pakar Indofood Riset Nugraha berupaya memfasilitasi dan melakukan kaderisasi mahasiswa yang akan menjadi peneliti muda.

Prof Budi menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menuntut mahasiswa Unnes bisa mengembangkan penelitian melalui sistem pangan berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal untuk peningkatan kesehatan, kecerdasan dan prestasi bangsa. Nantinya, hasil riset dari mahasiswa Unnes akan diujikan dengan mahasiswa lain dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura, Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah.

"Sehingga, adik-adik ini yang kita harapkan nanti menjadi kader peneliti pengganti yang sudah tua. Biasanya, penelitian jenjang sarjana, masih banyak yang sifatnya eksplorasi dan identifikasi. Memang hasil risetnya itu," kata Prof Budi di kampus Unnes, Kamis (11/4).

Prof Budi lebih lanjut menjelaskan, proposal dari mahasiswa yang lolos seleksi nantinya akan mendapat dana bantuan riset.

General Manager Divisi Noodle Semarang PT Indofood CBP Sukses Makmur Devi Permana menambahkan, pada tahun kemarin ada 60 proposal yang telah didanai setelah melalui proses seleksi.

"Saat ini, sudah ada lima ribu proposal yang masuk dan 750 proposal di antaranya sudah didanai. Setiap tahun, rata-rata antara 50-100 orang juga kita lakukan pendampingan untuk pengembangan risetnya," ujar Devi.

Dirinya berharap, proposal riset yang dibuat para mahasiswa Unnes itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. (K-08)

Eliminasi Kasus HIV AIDS di Jateng, Dinas Kesehatan Beri Pelatihan Petugas Puskesmaa dan Rumah Sakit

Kadinkes Jateng Yulianto Prabowo menyematkan tanda peserta ke per
wakilan petugas puskesmas dan rumah sakit yang mengikuti pelatihan
eliminasi HIV AIDS.
Semarang-Dinas Kesehatan Jawa Tengah terus berupaya untuk mengeliminasi kasus HIV/AIDS, dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 

Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo mengatakan HIV merupakan virus yang menginfeksi manusia, dan akan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Virus itu tidak menular melalui udara atau bersentuhan tangan, namun melalui media lain.

Menurutnya, Dinkes Jateng berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka kesakitan dan kematian serendah mungkin dari kasus HIV/AIDS di provinsi ini.

Yulianto menjelaskan, eliminasi kasus HIV/AIDS di Jateng ditargetkan bisa tercapai pada 2030 mendatang. Upayanya, dengan menemukan semua penderita HIV/AIDS dan kemudian dilakukan terapi sesuai prosedur, sehingga tidak ada lagi kasus baru.

Namun, lanjut Yulianto, upaya eliminasi kasus HIV/AIDS bukan perkara mudah karena menyangkut perilaku masyarakat yang berisiko tertular.

"Jadi, intinya kita temukan penderita HIV/AIDS sebanyak-banyaknya dan diobati sampai sembuh. Kemudian upayakan ABCD, yaitu Abstinence (puasa seks), Be Faithful (setia), Condom (gunakan kondom bagi pasutri yang terdiagnosis positif HIV) dan Drugs (jauhi narkoba). Ini para remaja harus paham mengenai upaya ABCD. Bagaimana supaya tidak tertular, karena masih banyak remaja yang belum semua paham dan tahu sosialisasi edukasi HIV/AIDS," kata Yulianto, belum lama ini.

Yulianto lebih lanjut menjelaskan, untuk mengupayakan eliminasi kasus HIV/AIDS di Jateng, pihaknya menggelar pelatihan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) bagi petugas puskesmas dan rumah sakit. Para petugas itu, nantinya dituntut untuk mencapai target three zeros. Yakni zero new infection, zero death relate to AIDS dan zero stigma and discrimination. (K-08)