Selasa, 25 Juni 2019

Pelaku Maritim Jateng Minta Pemangku Kebijakan Perhatikan Kedalaman Dermaga Sandar

Sebuah kapal pengangkut peti kemas sedang merapat di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang.
Semarang-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berbeda dengan pelabuhan lainnya di Pulau Jawa, misalnya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Salah satu perbedaannya adalah mengenai persoalan endapan lumpur, yang terbawa aliran air dari daerah pegunungan.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Maritim Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Ari Wibowo mengatakan dermaga sandar di pelabuhan penuh dengan endapan lumpur, sehingga menyulitkan kapal-kapal besar merapat.

Menurutnya, idealnya dermaga sandar di pelabuhan untuk bisa disandari kapal besar kedalamannya adalah 12 meter. Sedangkan dermaga sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya sembilan meter, dan penuh endapan lumpur.

Oleh karena itu, jelas Ari, pihaknya meminta kepada pemangku kebijakan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk bisa melakukan pengerukan secara rutin di dermaga sandar.

"Kendala kita dengan air rob di pelabuhan, dan endapan lumpur. Meski sudah diupayakan KSOP dan Pelindo Tanjung Emas, tapi belum efektif dan masih sering terjadi. Oleh karena itu harus dikeruk secara kontinyu. Sekarang kan minus sembilan meter, untuk kapal-kapal besar seharusnya minus 12 meter," kata Ari di sela halal bihalal dengan pelaku usaha pelabuhan di Patra Convention and Hotel Semarang, Selasa (25/6).

Ari lebih lanjut menjelaskan, pihaknya dari seluruh pelaku usaha maritim di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang akan mendukung cita-cita dan harapan menjadikan pelabuhan di Semarang bisa bersanding dengan pelabuhan lain di Pulau Jawa.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan, pihaknya akan mendorong KSOP dan Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk bisa mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha maritim di Jawa Tengah. Terutama, yang berkaitan dengan upaya mendongkrak perekonomian melalui jalur laut.

"Semuanya mau untuk duduk satu meja, rembukable terkait dengan hal-hal memajukan wilayah Pelabuhan Tanjung Emas. Saya yakin dan optimistis, Tanjung Emas sesuai namanya akan mampu menyalip Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Jadi, ada sebuah optimisme tinggal promosi, marketing dan juga upaya mendorong pengusaha Jawa Tengah memakai Pelabuhan Tanjung Emas," ucap Hendi.

Hendi mengaku cukup senang, karena Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sekarang kondisinya jauh berbeda dengan puluhan tahun silam. Bahkan, fasilitasnya hampir setara dengan di bandara. (K-08)

Hari Pertama Verifikasi Berkas PPDB Tingkat SMA di Jateng Lancar

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri melihat saat
proses verifikasi sertifikat prestasi calon siswa di SMAN 1 Semarang.
Semarang-Tahapan verifikasi berkas pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Jawa Tengah, pada hari pertama berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri saat melakukan pemantauan PPDB 2019 di SMAN 1 Semarang, Selasa (25/6).

Jumeri mengatakan pada pelaksanaan PPDB 2019 di hari pertama berjalan lancar, hanya saja beberapa panitia PPDB 2019 di masing-masing sekolah mengalami kesulitan karena banyak calon siswa datang di hari pertama. 

Pada hari kedua, jelas Jumeri, kondisinya jauh lebih normal dan cenderung sepi dari antrean. Hanya beberapa calon siswa ditemani orang tuanya datang menyerahkan berkas, dan kemudian mendapatkan akun untuk mendaftar secara online mulai 1-5 Juli 2019.

Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak siswa mendatangi sekolah di hari pertama karena masih banyak informasi yang simpang siur. Terutama, soal siapa cepat melakukan pendaftaran. Padahal, 24-28 Juni 2019 masih tahapan verifikasi berkas dan pengambilan akun pendaftaran saja.

"Secara umum lancar, mas. Hanya permasalahan terkni kecil-kecil dari kepanitiaan, mungkin belum mudeng sistem dan sebagainya. Tapi sudah kita jelaskan semua. Secara umum lancar, ya. Sebagian besar memang dari kemarin daftar atau verifikasinya, dan hari ini tinggal sisa-sisa. Mudah-mudahan nanti sampai 28 Juni sudah tuntas semua tidak ada satu pun calon siswa yang tidak tahu bahwa mereka harus hadir di saat verifikasi. Jangan sampai malah datangnya ke sekolah tanggal 1 Juli," kata Jumeri.

Lebih lanjut Jumeri menjelaskan, pihaknya juga tidak mendengar adanya kendala server. Sebab, PPDB online 2019 tingkat SMA di Jateng dibantu PT Telkom dan telah disiapkan 114 server.

"Intinya Jawa Tengah siap menggelar PPDB online 2019 ini, karena ada bantuan maksimal dari Telkom," jelasnya.

Sementara itu, terkait perubahan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) soal PPDB 2019 akan diikuti dengan revisi peraturan gubernur (pergub).

"Mudah-mudahan sore ini pergub turun, dan ditindaklanjuti dengan juknis yang baru. Jawa Tengah intinya taat dengan permendikbud," pungkasnya. (K-08)

Kuasa Hukum Taufik Kurniawan Siapkan Nota Pembelaan di Sidang Berikutnya

Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan mengaku sudah menyiap
kan nota pembelaan untuk menangkis tuntutan JPU dari KPK.
Semarang-Tim penasehat hukum dari terdakwa Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan, akan menyusun nota pembelaan untuk dibacakan pada sidang berikutnya pada 1 Juli 2019 mendatang. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa hukuman pidana penjara delapan tahun.

Taufik Kurniawan mengatakan dirinya bersama tim kuasa hukum, menghormati yang telah disampaikan jaksa penuntut umum dari KPK. Namun, dirinya sebagai manusia akan tetap melakukan pembelaan dan mencari keadilan.

Menurutnya, nota pembelaan akan segera disusun untuk mematahkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dari KPK tersebut.

Salah satu kuasa hukum Taufik Kurniawan, Fidli Galan Syarif menyatakan, tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari KPK itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

"Dan hampir semua fakta persidangan, tidak ada yang memerkuat konstruksi tuntutan. Semua fakta dan saksi menyatakan, tidak ada persoalan. Bahkan, kalau Anda mengikuti dari awal soal DAK Purbalingga, tidak ada proposalnya. Itu salah satunya. Kemudian, wewenang sebagai wakil ketua DPR memengaruhi komisi-komisi di bawahnya. Sudah jelas fakta persidangan tidak bisa. Tidak ada hubungan pertanggungjawaban vertikal, antara wakil ketua DPR dengan komisi-komisi di bawahnya," ujar Fidli usai ditemui di persidangan, kemarin.

Menurut Fidli, keterangan dari saksi-saksi tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Selain itu, fakta di persidangan juga tidak ada yang menjadi dasar tuntutan.

"Kita akan jawab semuanya itu nanti di persidangan berikutnya. Kita hormati persidangan," jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut terdakwa Taufik Kurniawan hukuman delapan tahun penjara atas dugaan menerima suap penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga dan Kebumen dari APBN Perubahan 2016 dan 2017. Selain itu, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp200 juta subsider penjara enam bulan. (K-08)

Pemprov Jateng Akan Masif Kelola Sampah Dari Hulu Sampai Hilir

Peni Rahayu
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda
Semarang-Persoalan sampah hampir terjadi di semua daerah dan semua bangsa, sehingga penanganannya harus secara masif dan profesional. Hal itu juga yang mendasari Pemprov Jawa Tengah, untuk mengatasi persoalan sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng Peni Rahayu mengatakan untuk mengelola berbagai macam sampah, pihaknya akan secara masif memulainya dari hulu ke hilir. 

Menurutnya, gerakan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi juga akan dilakukan. Termasuk, dengan melibatkan rumah tangga sebagai salah satu bagian terkecil dari masyarakat yang ikut menyumbang sampah.

Peni menjelaskan, pemprov akan menginisiasi adanya kongres tentang sampah untuk tingkat nasional. Sehingga, nantinya persoalan sampah berikut solusi penanganannya bisa diwujudkan bersama.

"Kita ke depan akan memerangi sampah. Kita tahu bawah, sekarang budaya orang membuang sampah itu masih belum bisa memberikan contoh yang baik. Kita akan melakukan terobosan, bahkan kita diminta membuat kongres sampah. Untuk sampah ini, kita ingin menjadi inisiator dari gerakan bagaimana kita gerakan membuang sampah. Jadi, sampah atas arahan bapak gubernur, kita akan secara masif dari hulu," kata Peni baru-baru ini.

Lebih lanjut Peni menjelaskan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam upaya penanganan persoalan sampah. Karena, masyarakat juga bisa dilibatkan untuk mengelola sampah menjadi sumber energi.

"Dengan teknologi yang ada, sampah bisa diolah menjadi energi. Kan potensi sampah luar biasa, sehingga ini bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Namun demikian, lanjut Peni, yang terpenting saat ini adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu juga, memilah sampah yang bisa didaur ulang atau langsung dibuang ke tempat sampah. (K-08)