Selasa, 23 Juli 2019

Menkeu Sebut Gelontorkan Rp495 Triliun Untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi orasi ilmiah di acara Dies
Natalis ke-38 Upgris Semarang, Selasa (23/7).
Semarang-Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenriset Dikti) sudah meminta kepada perguruan tinggi di Tanah Air, untuk menyiapkan lulusan sarjana maupun diplomanya bisa terserap dunia industri. Yakni, dengan mencetak sarjana dan diploma bersertifikasi kompetensi.

Kementerian Keuangan juga memberikan andil, di dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Yakni, dengan memberikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran pendidikan pada tahun ini mencapai Rp495 triliun, dan pihaknya memberi perhatian serius terhadap upaya peningkatan kualitas SDM. Pernyataan itu dikatakannya saat memberikan orasi ilmiah di Dies Natalis ke-38 Upgris, Selasa (23/7).

Menurutnya, dunia pendidikan juga harus bersiap menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0.

Sri Mulyani menjelaskan, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 merupakan momentum bagi sebuah negara berkembang mengikuti perubahan global. Sehingga, negara berkembang tidak semakin tertinggal dan memiliki daya saing dengan negara maju. 

"Sekarang ini dengan revolusi teknologi, setiap saat kita selalu dihadapkan pada inovasi dan penemuan-penemuan baru. Indonesia harus memersiapkan diri, melalui berbagai kebijakan pemerintah. Dari sisi kebijakan APBN, anggaran 20 persen yang mencapai lebih dari Rp495 triliun tahun ini, adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik guru maupun muridnya," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia maka dukungan APBN dan kebijakan fiskal memberikan pengaruh.

"Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar pada tahun ini meningkat jadi 20,1 juta orang, sebelumnya hanya 19,6 juta orang. Selain itu, penerima BOS juga meningkat 243 persen sejak 2014," jelasnya.

Sri Mulyani berharap, dengan alokasi anggaran di sektor pendidikan yang terus bertambah setiap tahunnya akan semakin terwujud upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. (K-08)

Penutupan ASEAN School Games 2019, Dinporapar Jateng Ajak Seluruh Kontingen ke Candi Borobudur

Kepala Dinporapar Jateng Sinoeng Rachmadi (kanan) menyapa salah
satu wartawan di GOR Tri Lomba Juang, kemarin.
Semarang-Gelaran olahraga tingkat kawasan Asia Tenggara, ASEAN School Games (ASG) XI 2019 akan berakhir, dan closing ceremony direncanakan diadakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Rabu (24/7).

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Sinoeng Rachmadi mengatakan untuk memberikan kesan mendalam bagi para kontingen dan juga atlet yang berlaga di ASG XI 2019, pihaknya mengajak ke Candi Borobudur pada saat closing ceremony. Sehingga, ketika kembali ke negara asalnya akan selalu mengingat Jateng dan diharapkan bisa kembali lagi mengenang memori saat bertanding di Kota Semarang.

Menurutnya, sebagai tuan rumah yang baik, Dinporapar Jateng ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para atlet dan juga official.

Sinoeng menjelaskan, dipilihnya Candi Borobudur sebagai lokasi closing ceremony ASG XI 2019 karena Candi Borobudur merupakan warisan budaya dunia. Candi Borobudur juga menjadi destinasi wisata terbaik di Jawa Tengah, dan satu destinasi dari 10 tempat wisata di Indonesia unggulan.

"Menjelang penutupan, tentu ada harapan kita ingin memberikan memori-memori bukan hanya soal kompetisi tetapi ada satu memori indah tentang bagaimana berinteraksi. Dan mudah-mudahan, memori indah akan menjadi ending yang bagus. Kita sengaja pilih Candi Borobudur, agar para atlet ada momeri indah yang akan dkenang," kata Sinoeng, Selasa (23/7).

Lebih lanjut Sinoeng menjelaskan, gelaran ASG XI 2019 yang diadakan di Kota Semarang bisa dikatakan sukses. Sejumlah tempat yang dijadikan venue pertandingan, juga selalu ramai dengan penonton.

"Kami memang sudah minta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi serta Kota Semarang, untuk mengerahkan siswa yang sekolahnya dekat dengan venue. Jadi, biar para siswa itu menyemangati atlet yang sedang bertanding," jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, sekira 1.600 atlet dari 10 negara anggota ASEAN mengikuti ASEAN School Games 2019 yang memertandingkan sembilan cabang olahraga. (K-08)

Kemenristek Dikti Minta Perguruan Tinggi Siapkan Lulusan Yang Siap Kerja dan Berkompetensi

Menristek Dikti mengharap perguruan tinggi bisa menyiapkan lulusan-
nya sebagai sarjana bersertifikat kompetensi untuk dunia industri.
Semarang-Perguruan tinggi yang ada di Indonesia, didorong untuk lebih banyak menghasilkan lulusan berkompeten dan siap diterima di dunia industri. Sehingga, perguruan tinggi negeri di Tanah Air mampu memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri maupun luar negeri.

Menristek Dikti M Nasir mengatakan perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi harus bisa menghasilkan lulusan sarjana dan diploma yang berkualitas. Bahkan, lulusan sarjana dan diploma itu juga harus dituntut memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus meningkat dari tahun ke tahun.

Nasir menjelaskan, perguruan tinggi tidak boleh meluluskan sarjana atau diploma tidak sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perguruan tinggi tidak boleh lagi meluluskan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Maka, sarjana dan diploma harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini hal penting. Oleh karena itu, ini harus dilakukan secara masif. Presiden selalu mendukung terus, sehingga ini harus dijaga supaya sumber daya menjadi baik," kata Nasir di Semarang.

Nasir lebih lanjut menjelaskan, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan dilakukan Kemenristek Dikti sevara masif. Tujuannya, agar para lulusan perguruan tinggi di Indonesia bisa optimal terserap dunia industri.

"Sertifikasi kompetensi itu diperlukan, untuk menjawab tantangan akibat transformasi digital yang mengubah struktur pasar kerja. Kebijakan lulusan sarjana dan diploma memiliki sertifikasi kompetensi, juga untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dari kalangan perguruan tinggi," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Nasir, Kemenristek Dikti akan melakukan revitalisasi pendidikan tinggi melalui pendidikan vokasi. (K-08)

Tingkatkan Mutu Perguruan Tinggi, Pemerintah Bakal Undang Rektor Asing

M Nasir
Menristek Dikti
Semarang-Guna meningkatkan mutu perguruan tinggi di dalam negeri, pemerintah pusat bakal mengundang rektor luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) akan menyesuaikan sejumlah peraturan untuk mengakomodir rencana dari Presiden Joko Widodo itu.

Menristek Dikti M Nasir mengatakan rencana menjadi rektor asing memimpin perguruan tinggi di Indonesia, sebenarnya sudah diusulkan pada 2016. Namun, rencana itu mendapat tentangan dari forum rektor di Tanah Air.

Menurutnya, dari 4.700 perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu, hanya tiga perguruan tinggi saja masuk daya saing dunia.

Nasir menjelaskan, dengan kondisi tersebut menjadikan Indonesia tidak mempunyai daya saing di luar negeri. Oleh karena itu, wacana mengundang rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi akan kembali dimatangkan dengan menyesuaikan sejumlah peraturan.

"Bagaimana mengundang rektor dari luar negeri menjadi rektor di perguruan tinggi di Indonesia. Kita belajar dari negara lain. Singapura perguruan tingginya maju, rektornya dari luar negeri. Ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu, bapak presiden mencanangkan kembali di 2020 bagaimana nanti ada rektor asing di perguruan tinggi di Indonesia. Saya akan mapping dulu, dan nanti budget dibicarakan dengan menteri keuangan kalau dibiayai pemerintah pusat," kata Nasir saat menghadiri rapat pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Unisbank Semarang, kemarin.

Lebih lanjut Nasir menjelaskan, Kemenristek Dikti akan membuat sejumlah aturan tentang rekrutmen rektor asing dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk, mengatur dan menyusun pembiayaan bersama dengan Kementerian Keuangan.

"Pendanaan dari pemerintah pusat itu dimaksudkan, agar tidak mengganggu perguruan tinggi itu sendiri. Kalau mengganggu, tentu jadi problem. Nanti akan dimasukkan ke pos LPDP," tandasnya. (K-08)