Kamis, 08 Agustus 2019

Pemprov Jateng Menangkan Sengketa Lahan PRPP

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) berbincang dengan Kepala Kanwil BPN
Jateng Jonahar soal hasil akhir sengketa lahan PRPP dengan PT IPU.
Semarang-Lebih dari enam tahun lamanya, Pemprov Jawa Tengah berupaya memertahankan aset PRPP melalui sidang sengketa dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU). Setelah melewati proses panjang, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agusng (MA), lahan PRPP kembali ke aset milik pemprov.

Gubernur Ganjar Pranowo mengaku puas, sengketa lahan PRPP yang terjadi cukup lama, akhirnya dimenangkan pemprov. Sebab, sengketa di atas lahan PRPP itu terjadi sejak kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo pada 2011 lalu.

Ganjar mengatakan majelis hakim yang mengabulkan permohonan PK menyatakan jika gugatan penggugat PT IPU tidak bisa diterima. Sehingga, wacana pemprov untuk pengembangan kawasan PRPP bisa dilanjutkan.  

Menurutnya, di kawasan PRPP nanti akan dibangun convention hall terbesar dan dilengkapi hotel bintang serta tempat hiburan yang representatif.

"Ya ini perjuangan panjang enam tahun. Kita enam tahun memerjuangkan aset negara, dan Alhamdulillah dengan adanya putusan PK ditindaklanjuti BPN dengan cukup cepat. Dan sekarang, sertifikat pengganti HPL itu sudah kembali. Nanti akan ada beberapa usulan HGB di antara beberapa tanah, atau aset yang kita miliki di sekitar PRPP. Dan kalau itu sudah selesai, maka kita akan segera bangun," kata Ganjar, kemarin.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, terkait dengan pengembangan kawasan PRPP itu, maka calon investor yang pernah berminat mengelola PRPP akan dihubungi kembali. Oleh karena itu, pengelola PRPP diminta mengundang kembali calon investor tersebut untuk pembahasan wacana sebelumnya.

"Kalau bisa dimulai sekarang, maka 2022 sudah jadi proyek itu. Tinggal, bagaimana pengelola PRPP membuat desainnya dan ditawarkan lagi ke calon investor," jelasnya.

Diketahui, PRPP mulai dikenal orang Semarang pada awal 1980an dan pada 1985 dibentuk Yayasan PRPP. Selang 10 tahun berlalu, Yayasan PRPP berubah menjadi PT PRPP Jawa Tengah. (K-08)

Perlu Ada Pos Lalu Lintas Ternak di Jalan Tol Trans Jawa

Kadin Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Lalu M Syafriadi saat
ikut memeriksa hewan kurban.
Semarang-Pos lalu lintas ternak mempunyai fungsi, untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke Jawa Tengah. Sebab, ternak memiliki keterkaitan dengan penyakit bagi manusia. Yakni bersifat zoonosis.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Lalu Muhammad Syafriadi mengatakan penyakit dari hewan yang bisa menular ke manusia, di antaranya adalah Antraks dan Rabies. Kedua penyakit itu cukup berbahaya bagi manusia.

Menurutnya, untuk mencegah ternak berpenyakit masuk ke Jateng, maka dibutuhkan pos lalu lintas ternak guna menjamin ternak yang masuk aman dari penyakit. 

Lalu menjelaskan, pos lalu lintas ternak di jalan tol Trans Jawa sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Sehingga, sebelum ternak masuk ke Jateng harus menjalani pemeriksaan dan divaksinasi.

"Belum semua ternak yang dibawa masuk ke Jawa Tengah, itu melalui pos lalu lintas ternak. Dengan adanya tol Trans Jawa ini, belum ada yang masuk di pos lalu lintas ternak. Oleh sebab itu, ke depan kami mau kerja sama dengan pihak jalan tol untuk diberikan space menyiapkan pos lalu lintas ternak di jalan tol. Sehingga, pos lalu lintas ternak ini betul-betul bisa menjalankan fungsinya," kata Lalu, baru-baru ini.

Lebih lanjut Lalu menjelaskan, belum adanya pos lalu lintas ternak di jalan tol Trans Jawa akan menjadi celah keluar masuk ternak tanpa melalui pemeriksaan. Bahkan, menjadi kesempatan bagi pelaku jual beli hewan peliharaan bebas melintas di jalan tol.

"Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, karena dari 1.400 patogen yang dibawa hewan itu 70 persennya bisa menular ke manusia. Oleh karena itu, pos lalu lintas ternak di jalan tol Trans Jawa sangat dibutuhkan," pungkasnya. (K-08)

KPU Jateng Gelar Rapat Pleno Penetapan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Sabtu Besok

Semarang-Tahapan terakhir KPU Jawa Tengah di Pemilu 2019 adalah rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi, dan calon terpilih untuk DPRD provinsi yang akan dilaksanakan pada Sabtu (10/8) besok.

Komisioner KPU Jateng Putnawati mengatakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sudah keluar, dan salinan putusan dari MK juga telah diterima KPU.

Menurutnya, penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih dilakukan lima hari setelah salinan putusan PHPU dari MK diterima. Dari hasil rapat pleno itu, kemudian diberikan ke pemerintah daerah untuk pengusulan pelantikan anggota DPRD.

Putnawati menjelaskan, untuk pelantikan anggota DPRD terpilih diserahkan waktunya kepada pemerintah daerah setempat. Karena, setelah rapat pleno terbuka penetapan perolehan jumlah kursi di DPRD, maka tugas KPU untuk Pemilu 2019 sudah berakhir. 

"Rencana kegiatan rapat pleni terbuka untuk penetapan perolehan kursi, dan calon terpilih akan kita adakan tanggal 10 Agustus 2019. Kita saat ini belum komunikasi dengan Setwan DPRD Jawa Tengah. Tapi kita dengan Biro Otda sudah bicara, tapi itu terkait dengan akhir masa jabatan di kabupaten/kota. Kan ada 18 kabupaten/kota yang belum menetapkan rapat pleno," kata Putnawati, Kamis (8/8).

Lebih lanjut Putnawati menjelaskan, saat ini masih ada 18 kabupaten/kota di Jateng yang menunggu hasil putusan PHPU di MK. Ke-18 kabupaten/kota itu di antaranya adalah Kabupaten Kudus, Pati, Rembang dan Blora.

"Kalau untuk 17 kabupaten/kota lainnya sudah menetapkan rapat pleno pada 22 Juli 2019, karena memang tidak sedang menunggu putusan MK," jelasnya.

Diketahui, KPU di dalam menetapkan jumlah kursi partai politik di DPRD menggunakan metode sainte lague untuk mengonversi suara menjadi kursi. Metode sainte lague membagi jumlah suara tiap partai di suatu daerah pemilihan (dapil), dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Setelah itu, hasilnya di peringkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. (K-08)