Rabu, 14 Agustus 2019

Dinporapar Ajak Milenial Jateng Merawat Nasionalisme

Kadinporapar Jateng Sinoeng Rachmadi (kiri) menjelaskan soal upaya
menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme milenial.
Semarang-Penduduk berusia milenial di Jawa Tengah sekira 8,5 juta orang, dan menjadi modal utama sumber daya pembangunan bangsa. Sehingga, potensi yang besar itu bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk merawat nasionalisme dan patriotisme.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jateng Sinoeng Rachmadi mengatakan jumlah penduduk berusia milenial sebanyak 8,5 juta orang itu, harus bisa digarap dan dihadirkan untuk merawat nilai kebangsaan. Pernyataan itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam diskusi "Nasionalisme-Patriotisme Era Milenia" di Hotel Noormans, Rabu (14/8).

Sinoeng menjelaskan, para generasi milenial sekarang ini perlu selalu mendapat pendampingan di dalam merawat rasa nasionalisme. Baik untuk berkiprah di bidang kepemudaan, olahraga maupun pariwisata.

Menurutnya, peran generasi milenial di dalam merawat nasionalisme harus ditonjolkan dan menjadi semangat para milenial ikut membangun bangsa.

"Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme itu sudah lama ada, dan itu digali dari bumi Indonesia. Selalu didengungkan setiap kesempatan. Maka, yang perlu dilakukan adalah membaca ulang, artinya apa? Melakukan revitalisasi. Ada poin keteladanan menjadi sangat krusial, artinya harus ada satu pelopor dan itu tidak hanya satu pihak," kata Sinoeng

Anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Joyo Supeno menambahkan, generasi muda milenial ini harus bisa memertahankan nilai-nilai nasionalisme. Jangan sampai, para generasi milenial bangsa Indonesia terkikis nilai-nilai nasionalismenya.

Menurutnya, semangat nasionalisme para generasi muda sekarang ini harus terus berkobar dan tidak boleh padam.

"Milenialisme ini di era globalisasi yang harus kita hadapi, tentunya kearifan dan kebijakan kita di dalam menempatkan kaum milenial ini harus sesuai dengan porsinya," ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, peran dan fungsi dari Dinporapar Jateng tentunya harus mampu menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi milenial. (K-08)

Solusi Bangun Indonesia Serap 150 Ton Sampah Tiap Hari Jadi Briket

Gubernur Ganjar Pranowo saat menerima kunjungan Direktur PT SBI
Aulia Oemar mengenai pengolahan sampah menjadi briket di Cilacap.
Semarang-Persoalan sampah yang dihadapi, mulai menemukan titik terang cara pengelolaannya. Bahkan, menjadikan sampah menjadi briket sebagai pengganti batu bara.

Direktur Solusi Bangun Indonesia Aulia M Oemar mengatakan pabrik pengolah sampah yang ada di Kabupaten Cilacap itu, setiap hari menyerap 150 ton sampah-sampah plastik. Dari sampah-sampah plastik itu, kemudian diolah menjadi briket yang bisa digunakan sebagai pengganti batu bara.

Aulia menjelaskan, pihaknya sudah cukup lama melakukan uji coba pengolahan sampah menjadi briket. Dari hasil uji coba briket tersebut, didapat kapasitas tiga ribu sampai empat ribu kalori.

Menurutnya, mesin pabrik itu merupakan bantuan dari pemerintah Denmark. Jika optimalkan, maka bisa menampung sekira 500-600 ton sampah setiap hari.

"Proyek ini sebenarnya sudah dimuali dari tahun 2014, namun konstruksinya terlaksana tahun 2017 saat itu. Kami sebagai penjahit hubungan antara pemerintah Denmark melalui lembaga nonprofit, untuk memberi hibah kepada pemerintah Indonesia," kata Oemar, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Oemar menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menunggu izin operasi pengolahan sampah menjadi briket. Jika semua perizinan selesai, maka proyek bisa dijalankan.

Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, saat ini di Jateng ada dua proyek besar yang fokus pada pengolahan sampah. Yakni pengolahan sampah menjadi gas metan di Semarang, dan pengolahan sampah menjadi briket di Cilacap.

Khusus pabrik pengolah sampah menjadi briket di Cilacap, jelas Ganjar, sudah 100 persen siap dioperasikan dan pembelinya juga telah ada.

"Nah, mudah-mudahan ini bagian dari solusi kita untuk membereskan soal sampah. Maka, begitu ini jadi bisa berjalan. Kita sih berharap, presiden bisa meresmikan ini. Kawan-kawan yang dari PT SBI ini, kita harap nantinya akan kita undang ke kongres sampah bulan depan," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, apabila proyek pengolahan sampah menjadi briket di Cilacap berhasil, maka akan dibuat replikanya di sejumlah daerah di Jateng. Bahkan, ada peluang bagi PLTU di Jateng untuk menggunakan briket dari sampah sebagai bahan bakarnya. (K-08)

Bawaslu Jateng Minta Jajarannya Fokuskan Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Pada Tiga Hal Penting

Komisioner Bawaslu Jateng Anik Sholihatun (tengah) meminta kepada
jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk fokus pengawasan di pilkada.
Semarang-Meski pelaksanaan Pemilu 2020 masih lama, dan tahapannya baru dimulai Januari mendatang, namun Bawaslu Jawa Tengah sudah meminta jajarannya sejak jauh hari mulai memetakan potensi kerawanan pelanggaran pilkada.

Komisioner Bawaslu Jateng Anik Sholihatun mengatakan tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada Januari sampai September mendatang, dan berpegang pengalaman pada Pemilu 2019 fungsi pengawasan akan ditingkatkan.

Anik menjelaskan, dinamika pilkada jauh lebih berat bila dibandingkan pemilu nasional. Sebab, pertarungan atau kompetisi pemilihan kepala daerah ini lebih menyentuh masyarakat lokal.

Menurutnya, agar Pemilu Serentak 2020 di Jateng berjalan lancar dan demokratis, Bawaslu Jateng meminta jajarannya fokus pada tiga hal pengawasan.  

"Di dalam penyelenggaraan pilkada nanti, mungkin Bawaslu akan mengambil titik fokus yang selama ini menjadi primadona pengawasan Bawaslu tanpa harus mengorbankan pengawasan-pengawasan di tahapan-tahapan yang lainnya. Yaitu terkait dengan pengawasan terhadap netralitas atao kebijakan kepala daerah, terkait dukung mendukung pasangan calon. Yang kedua fokus terhadap netralitas ASN, dan ketiga politik uang. Tiga hal itu saya kira tantangannya lebih berat, karena pasti dinamikanya lebih keras dibanding pemilu berskala nasional," kata Anik, Rabu (14/8). 

Anik lebih lanjut menjelaskan, Bawaslu di kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada juga harus peka dengan dinamika di pemerintah daerah setempat. Terutama, soal mutasi jabatan yang dilakukan kepala daerah petahana.

"Aturannya itu, kepala daerah petahana dilarang melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Draf PKPU itu, tahapan penetapan pasangan calon pada 13 Juni 2020. Artinya, Januari 2020 kepala daerah yang akan maju kembali dilarang melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan," jelasnya.

Namun demikian, lanjut Anik, untuk mengawasi proses mutasi jabatan memang tidak mudah. Kepala daerah yang akan maju kembali, terkadang mencari celah aman agar tidak dianggap melanggar aturan.

"Oleh karena itu, kawan-kawan Bawaslu di kabupaten/kota juga harus pintar berstrategi ketika mengetahui persoalan tersebut," pungkasnya. (K-08)

Pramuka Jateng Gelar Jamda Untuk Tingkatkan Rasa Patriotisme

Siti Atikoh
Ketua Kwarda Jateng
Semarang-Memeringati Hari Pramuka tahun ini, Kwartir Daerah Jawa Tengah akan menggelar Jambore Daerah XV di Kabupaten Blora, 25-28 Agustus nanti. Tujuannya, untuk kembali menggelorakan rasa cinta Tanah Air dan patriotisme bagi para anggota Pramuka di Jateng.

Ketua Kwartir Daerah Jateng Atikoh Ganjar Pranowo mengatakan dalam rangka memeringati Hari Pramuka dengan tema "Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI", pihaknya mengajak kepada seluruh anggota Pramuka di provinsi ini untuk terus meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Atikoh menjelaskan, para anggota Pramuka di Jateng diajak bagaimana bersikap dan berbicara mencintai sesama dengan menjunjung nilai-nilai luhur universal Pancasila. Termasuk, mengimplementasikan dan mengamalkan Dasa Dharma untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

Menurutnya, dengan tantangan zaman yang semakin maju ini para anggota Pramuka dituntut siap sedia di dalam membangun keutuhan NKRI.

"Kalau di Jawa Tengah kita laksanakan dengan diintegrasikan dengan jambore daerah, tanggal 25-28 Agustus di Blora. Ini tentu dengan tantangan sekarang ini kita mencoba mengintegrasikan seluruh potensi, agar Pramuka-Pramuka itu juga memahami keseluruhannya. Jadi ada zona integritas, bela negara, masalah ekonomi, toleransi dan sebagainya yang terkait dengan budaya," kata Atikoh, Rabu (14/8).

Lebih lanjut Atikoh menjelaskan, selama mengikuti jambore daerah itu para anggota Pramuka di seluruh Jateng diajak untuk meresapi nilai-nilai budaya yang ada.

"Gerakan Pramuka itu bagian dari menjawab persoalan bangsa dari ideologi lain. Ideologi bangsa adalah Pancasila, tidak yang lain. Pramuka akan menjadi agen bangsa yang merawat itu," pungkasnya. (K-08)