Kamis, 22 Agustus 2019

BMW Seri 3 Kembali Hadir Sapa Pecinta Otomotif di Semarang

Sejumlah pengunjung sedang mengamati sedan BMW Seri 3 di diler
Astra International Karangayu Semarang, Kamis (22/8).
Semarang-BMW sebagai salah satu produsen mobil premium, akan mengembalikan antusiasme para konsumen dari gempuran tren mobil SUV. Lewat BMW All New Seri 3, pecinta mobil sedan akan diajak nostalgia dengan kejayaan Seri 3.

BMW Sales Operation Manager PT Astra International Teguh Widodo mengatakan pasar mobil sedan premium, akan bisa menjadi tulang punggung bagi BMW kembali. Sebab, Seri 3 merupakan kendaraan paling ikonik.

Teguh menjelaskan, sebagai legenda, BMW Seri 3 merupakan inti dari jajaran kendaraan brand yang telah terjual lebih dari 15 juta unit di seluruh dunia. Karena, BMW Seri 3 generasi pertama lahir pada 1975 silam. 

Menurutnya, BMW tetap optimistis jika kelas sedan premium tetap bisa diterima pasar otomotif di Semarang dan sekitarnya.

"Harapannya, memang dengan kita keluarkan yang terbaru ini bisa makin mendongkrak lagi market share di Semarang khususnya dan Jawa Tengah-Yogya pada umumnya. Itu yang kita harapkan, karena selama ini Seri 3 ini dia market share untuk di internal BMW-nya kontribusinya kurang lebih 30-35 persen. Kalau Semarang, market share BMW itu bisa sampai 50 persen disusul Solo dan Yogya," kata Teguh saat mengenalkan BMW All New Seri 3 di Semarang, Kamis (22/8).

Teguh lebih lanjut menjelaskan, penjualan mobil BMW berbagai varian di wilayah Jateng setahun rerata mencapai 100 unit kendaraan.

"Seri 3 ini pasarnya 35 persen, kemudian disusul Seri X1 sekitar 30 persen dan sisanya berbagi antara Seri 5, X3, X5 dan Seri 7. Terakhir, kami kirim unit ke salah satu konsumen di Semarang itu yang membeli Seri 7 seharga Rp4,4 miliar," tandasnya. (K-08)

Mahfud MD Inginkan Kasus Papua Segera Diakhiri Demi Persatuan Indonesia

Mahfud MD meminta semua anak bangsa bisa duduk bersama dan se
gera menyelesaikan persoalan Papua.
Semarang-Kericuhan maupun kerusuhan yang ada di sejumlah wilayah di Papua, harus bisa segera diredam untuk tidak sampai terus meluas. Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD saat di Semarang, Kamis (22/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD itu mengatakan baik unsur kepolisian maupun pemerintah, tidak hanya fokus mencari siapa yang salah dalam kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua. Yang saat ini perlu dilakukan, seluruh anak bangsa bersatu sebelum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

Mahfud menjelaskan, tidak untungnya bagi bangsa Indonesia maupun Papua jika sampai terjadi perpecahan. Sehingga, sudah saatnya menurunkan tensi dan kembali bersatu.

Menurutnya, seluruh tokoh yang ada di pusat maupun di Papua bisa bersinergi untuk mendinginkan suasana. 

"Dan kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan. Semuanya rugi. Indonesia rugi, dan Papua juga rugi. Oleh sebab itu, mari kita ambil keuntungan dan kebaikan bersama untuk ke depannya. Yaitu, kita segera akhiri kemudian bersatu kembali sebagai saudara dan sebagai anak bangsa. Saya melihat tokoh-tokoh adat dan tokoh pemerintahan sudah mengarah ke sana supaya bersatu dan mengakhiri kesalahpahaman," kata Mahfud.

Mahfud lebih lanjut menjelaskan, selain menahan diri, seluruh masyarakat Papua juga jangan sampai terprovokasi.

"Tidak perlu mencari siapa yang salah. Kembali bersatu dulu, baru menyelesaikannya. Jangan berpikir siapa yang salah dan siapa yang benar," pungkasnya. (K-08)

BI Jateng Sosialisasikan Pembayaran Dengan QR Code

Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Soekowardojo (kanan) memberi
penjelasan soal sistem pembayaran menggunaan QR code.
Semarang-Majunya teknologi sekarang ini juga berimbas pada sistem pembayaran masyarakat modern, yaitu dengan kemunculan uang elektronik. Mulai dari yang dikeluarkan perbankan, atau dari perusahaan swasta berbasis online.

Namun, banyaknya uang elektronik yang sekarang ini berkembang di masyarakat harus bisa dikontrol dengan satu sistem pembayaran saja. Yakni, dengan berbasis pada kode virtual tertentu atau istilahnya QR code.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Soekowardojo mengatakan sistem pembayaran yang sebelumnya menggunakan uang kartal, sekarang sedikit demi sedikit mulai berkurang. Para pedagang ritel di pasar modern atau pasar tradisional, mulai melengkapi dengan pembayaran berbasis uang elektronik melalui QR code.

Soekowardojo menjelaskan, sebagai otoritas dari sistem pembayaran di dalam negeri, maka BI melakukan standarisasi adanya QR code. Yakni, dengan meluncurkan QR Indonesian Standard.

Menurutnya, QR code yang bisa menerima pembayaran dari berbagai macam aplikasi pembayaran elektronik di Indonesia akan memudahkan masyarakat sebagai konsumen atau produsen.

"Dengan nanti satu barcode saja itu, bisa dibayar beberapa uang elektronik atau provider. Jadi, tidak harus di merchant menyiapkan QR code dari berbagai macam. Cukup dengan satu saja QR code. Diharapkan sudah akan berlaku pada 1 Januari 2020. Dulu sebelum GPN berjalan itu, terlihat banyak EDC tergantung banknya," kata Soekowardojo di kantornya, Kamis (22/8).

Lebih lanjut Soekowardojo menjelaskan, keuntungan menggunakan sistem pembayaran elektronik berbasis QR code ini bisa dirasakan masyarakat. Misalnya baik pembeli maupun penjual, tidak perlu lagi menyiapkan uang kecil karena transaksinya pas.

"Selain itu, dengan pembayaran elektronik ini akan menghindarkan dari peredaran uang palsu. Sedangkan bagi BI sendiri, akan menguntungkan dari sistem perekonomian," jelasnya.

Soekowardojo menyatakan, dengan QR code ini juga akan meningkatkan budaya menabung bagi masyarakat. Karena, transaksi QR code menghubungkan dengan rekening masyarakat yang dimiliki. (K-08)

Dinas ESDM Jateng Terus Tertibkan Penambang Liar

Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko akan terus mener-
tibkan usaha pertambangan liar.
Semarang-Dinas ESDM Jawa Tengah sudah berulang kali menggelar razia dan menertibkan para penambang liar, yang ada di provinsi ini. Namun, setiap kali ditertibkan dalam beberapa kemudian penambang liar kembali beroperasi.

Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan pihaknya tidak pernah bosan, melakukan penertiban terhadap para penambang liar yang ada di provinsi ini. Meskipun diakui, setiap operasi yang diadakan sering kali bocor dan para penambang liar sudah tidak ada di lokasi.

Sujarwanto menjelaskan, pihaknya mempunyai banyak data tentang pertambangan liar. Konsentrasinya kebanyakan berkaitan dengan proyek atau tanah urugan, dalam proyek tertentu. Misalnya di Kabupaten Kendal, Batang sampai Pemalang. Selain itu, juga penambangan pasir Merapi ilegal di Klaten, Kabupaten Magelang dan Boyolali. Serta, di kaki Gunung Sindoro Sumbing di Wonosobo dan penambangan liar pasir Klawing di Purbalingga.

Menurutnya, usaha pertambangan yang baik harus menerapkan konsep Good Mining Practice (GMP). Sebab, Good Mining Practice akan membawa banyak manfaat positif tidak hanya pelaku usahanya tetapi juga masyarakat sekitar.

"Jumlah tambang kita yang operasi itu hampir 300an tambang di Jawa Tengah, kebanyakan adalah tambang untuk bahan bangunan dan tanah urug. Masih sedikit tambang yang untuk industri, meskipun sedikit itu sangat bernilai. Dari itu kalau saya buat rata-rata, dari pengamatan kita masih 5,5 persen. Ini tugas berat kita," kata Sujarwato, baru-baru ini.

Sujarwanto lebih lanjut menjelaskan, penerapkan Good Mining Practice harus memerhatikan aspek legal, health and safety serta teknik pertambangannya. Usaha pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice, akan bisa menjadi agen perubahan bagi pelopor pertambangan yang baik di wilayah Jateng.

Diketahui, Dinas ESDM Jateng pada semester pertama 2019 sudah menghentikan aktivitas pertambangan liar sebanyak 63 usaha. Dari 63 aktivitas yang dihentikan itu, tersebar di 29 kabupaten dan telah mengeruk bahan galian seluas 73,48 hektare. (K-08)

Pemprov Genjot Penurunan Angka Kemiskinan di Jateng 2020 Hingga di Angka Delapan Persen

Sekda Jateng Sri Puryono menyebutkan target penurunan angka kemis
kinan pada tahun depan bisa sampai 8 persen.
Semarang-Pemprov Jawa Tengah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, untuk 14 kabupaten yang masuk zona merah. Percepatan penurunan angka kemiskinan, menjadi fokus kinerja pemprov pada 2020 mendatang.

Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan sejumlah program kerja sudah disusun, untuk penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran di provinsi ini. Bahkan, pemprov juga telah mengimplementasikan beasiswa bagi 10 ribu siswa kurang mampu dan bantuan bagi 12.764 masyarakat miskin melalui Kartu Jateng Sejahtera.

Sri Puryono menjelaskan, program pengentasan kemiskinan dan angka pengangguran lainnya adalah pembangunan 15 SMK boarding school dan pendampingan seribu startup baru serta penguatan 500 BUMDes. Termasuk, menggandeng sejumlah perusahaan di Jateng untuk bisa mengarahkan program sosialnya tepat sasaran.

Menurutnya, angka kemiskinan di Jateng saat ini mencapai 11,32 persen atau sekira 2.890.000 jiwa dari total seluruh penduduk.

"Perlu saya sampaikan, di tahun 2020 diprioritaskan untuk penurunan kemiskinan dan pengangguran. Targetnya di tahun 2020, untuk kemiskinan sebesar 9,81-8,8 persen dan pengangguran sebesar 4,33 persen melalui pemenuhan basic life access. Termasuk, penguatan-penguatan potensi pendapatan daerah yang ada di provinai dan kabupaten/kota," kata Sri Puryono, belum lama ini.

Lebih lanjut Sri Puryono menjelaskan, target penurunan angka kemiskinan sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jateng periode 2018-2023. Dengan target itu, rerata penurunan jumlah penduduk miskin di Jateng sekira 330 ribu jiwa.

"Target penurunannya rata-rata satu digit, dan butuh upaya kerja yang keras," jelasnya.

Diketahui, periode kepemimpinan Ganjar Pranowo-Taj Yasin selama lima tahun ke depan ada 10 program unggulan. Satu di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan. (K-08)

Badan Karantina Pertanian Semarang Bantu Ekspor Komoditas Pangan Jateng ke Luar Negeri

Badan Karantina Pertanian Semarang Ali Jamil (tengah) didampingi
Gubernur Ganjar Pranowo bertanya pada salah satu eksportir tentang
produk yang akan dikirim ke luar negeri, Rabu (21/8).
Semarang-Badan Karantina Pertanian Semarang Kementerian Pertanian melakukan ekspor produk pangan dan pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas, Rabu (21/8). Tujuannya, untuk memacu pertumbuhan ekspor Jawa Tengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut.

Kepala Badan Karantina Pertanian Semarang Ali Jamil mengatakan pihaknya di dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi di Jateng, dari 1-20 Agustus 2019 total telah melakukan ekspor komoditas pertanian melalui Karantina Pertanian Semarang sudah mencapai Rp586 miliar. Saat ini, pihaknya membantu ekspor makanan ringan asal Jateng yang akan dikirim ke sejumlah negara. 

Produk yang diekspor itu, jelas Jamil, di antaranya adalah biskuit ke Bangladesh, daun cincau kering ke Malaysia, sarang burung walet ke Tiongkok dan gula merah tujuan ke Srilanka.

Menurutnya, untuk meningkatkan kemudahan dalam fasilitas ekspor, pihaknya memfasilitasi pengurusan dokumen secara online. 

"Ekspor pertama ke Bangladesh. Ini makanan atau biskuit yang bergizi tinggi. Jadi, ini artinya bagian dari kinerja kita Indonesia yang sudah akan bisa memberi makan dunia. Cita-cita kita itu, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045," kata Jamil.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, sepanjang 2018 kemarin Bangladesh hanya ada tiga komoditas asal Jateng yang diekspor. Yakni kapuk, kayu kruing dan kopra.

Gubernur Ganjar Pranowo yang ikut menyaksikan penglepasan ekspor perdana biskuit ke Bangladesh menambahkan, apa yang dilakukan dari Kementan yang sudah membantu. Terutama, bagi para eksportir untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri.

Bahkan, dirinya juga sempat kagum ada koperasi wanita yang bisa mengekspor gula semut senilai hampir Rp1 triliun ke Srilanka.

"Dari Kementan sudah membantu dan problem berikutnya adalah transportasi. Maka saya meminta pada para eksportir, kalau yang mau ekspor ke Tiongkok bisa berangkat bersama-sama. Kalau ya, kita carikan. Nanti saya akan carikan pesawatnya, kita carikan kargonya," ujar Ganjar.

Diketahui, Pemprov Jateng menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen dan saat ini sampai dengan triwulan kedua 2019 sudah tumbuh 5,62 persen. (K-08)