Selasa, 03 September 2019

Mantan Bupati Jepara Divonis 3 Tahun Penjara

Ahmad Marzuqi mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim di
Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9).
Semarang-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memvonis mantan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dengan hukuman penjara tiga tahun, Selasa (3/9). Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Ketua majelis hakim, Aloysius Bayu Priharnoto mengatakan Ahmad Marzuqi dicabut hak politiknya, terkait dengan kasus suap yang menjeratnya. Marzuqi dicabut hak politiknya, untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Menurutnya, Ahmad Mazuqi terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, jelas Aloysius, Ahmad Marzuqi juga dijatuhi denda sebesar Rp400 juta subsider tiga bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan penjara. Serta, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokoknya," kata Aloysius.

Usai mendengarkan vonis dari majelis hakim, mantan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengaku akan berkonsultasi dengan tim penasehat hukumnya. Pihaknya juga menyatakan akan pikir-pikir, untuk mengajukan upaya banding.

"Karena secara aturan, apa yang terkait dengan yang saya miliki akan pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau nanti di tengah perjalanan ada perkembangan sesuai dengan hasil diskusi dengan penasehat hukum, nanti akan saya sampaikan," ujar Marzuqi.

Diketahui, mantan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyuap hakim nonaktif Pengadilan Negeri Semarang Lasito untuk menggugurkan status tersangka atas dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Jepara 2011-2014 dari Kejaksaan Tinggi Jateng. Total suap yang diberikan sebesar Rp700 juta, terdiri dari Rp500 juta dalam mata uang Rupiah dan sisanya Rp200 juta dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Lasito dalam putusannya, kemudian mengabulkan gugatan praperadilan Marzuqi dan menyatakan status tersangka batal demi hukum. (K-08)

Yuwanto: Diperlukan Pengawasan Kinerja Anggota DPRD Yang Baru

Proses pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung
Berlian, Selasa (3/9).
Semarang-Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 resmi dilantik di Gedung Berlian, Selasa (3/9). Usai dilantik, kinerja dan sepak terjang anggota dewan yang baru sudah ditunggu masyarakat Jateng.

Pengamat politik asal Undip, Yuwanto mengatakan dengan bertambahnya jumlah anggota dewan Jateng dari 100 orang menjadi 120 orang harus bisa meningkatkan kinerja parlemen di provinsi ini. Sehingga, barometer untuk pencapaian kerja anggota dewan terpenuhi sesuai dengan janji-janji kampanyenya dulu.

Menurutnya, untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian kinerja anggota dewan diperlukan adanya tabel indikator layaknya pegawai di pemerintahan. Yakni, semacam laporan akuntabilitas kinerja anggota dewan.

Yuwanto menjelaskan, dengan adanya fungsi kontrol terhadap kinerja anggota dewan ini bisa menjadi tolok ukur yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Sehingga, antara satu anggota dewan dengan yang lainnya bisa saling melengkapi dalam upaya pencapaian kinerja parlemen.

"Kalau dalam konsep parlemen modern itu, kinerja anggota dewan sudah bisa diukur dan terukur dengan indikator-indikator kuantitatif bukan hanya kualitatif. Kalau di instansi pemerintah itu ada Lakip, laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Dewan ini sebenarnya juga bisa atas inisiatif sendiri, melakukan pelaporan atas berbagai hal yang sudah dilakukan. Penggunaan atau pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi modern itu kan bisa dipakai," kata Yuwanto, Selasa (3/9).

Lebih lanjut Yuwanto menjelaskan,  
rekam jejak anggota dewan itu bisa diketahui, sehingga tidak ada kesenjangan di antara anggota aktif dan anggota pasif tidak produktif

Gubernur Ganjar Pranowo sependapat dengan adanya mekanisme pengawasan, untuk kinerja anggota DPRD. Dengan mekanisme pengawasan yang dibuat ini, maka cita-cita mewujudkan parlemen yang modern bisa tercapai.

"Parlemen modern sangat bagus, mungkin kawan-kawan DPRD bisa membuat satu ruang sehingga masyarakat mana melaporkan ke DPR tidak ada sekat-sekat fraksi dan partai. Sehingga, yang ada adalah parlemen. Maka, modernitas parlemen bisa didorong," ujar Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, Sekretariat DPRD Jateng juga bisa membuat semacam situs dengan menampilkan seluruh anggota dewan. Sehingga, masing-masing anggota dewan nanti bisa diketahui kinerjanya selama menjabat sebagai anggota DPRD.

"Bisa saja, anggota dewan buat akun medsos dan nanti masyarakat bisa melapor langsung," tandasnya. (K-08)

Pemprov Ajak Anggota DPRD Yang Baru Berkolaborasi Wujudkan Jateng Sejahtera

Sebanyak 120 anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 saat diambil
sumpah di Gedung Berlian, Selasa (3/9).
Semarang-Hari ini sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 dilantik di Gedung Berlian, Selasa (3/9). Dari 120 anggota DPRD Jateng yang dilantik itu, dihiasi wajah-wajah lama maupun wajah baru.

Gubernur Ganjar Pranowo memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Jateng yang baru dilantik, dan ucapan terima kasih kepada anggota dewan terdahulu sudah ikut berkontribusi selama lima tahun membanngun Jateng. 

Ganjar menjelaskan, beberapa agenda pemerintahan Pemprov Jateng sudah menunggu kiprah dan kolaborasi bersama anggota DPRD yang baru untuk menjadikan pemerintahan di Jateng berintegritas dan bersih. Termasuk, program pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan Jateng sejahtera.

Menurutnya, agenda strategis yang sudah disusun pemprov juga harus diketahui anggota dewan periode 2019-2024. Sehingga, bisa bekerja bersama dan saling memberikan masukan.

"Bahwa kita punya agenda yang sama untuk kita bereskan. Maka kita harapkan, kita mendapat dukungan. Termasuk politik pemerintahan yang bersih. Kenapa saya sampaikan? Ndilalah kok ya preseden gitu ya bantuan keuangan yang ada di kabupaten/kota disinyalir bermasalah. Nah, ini saya ingatkan agar semua bisa menjaga ini untuk semua tidak terpapar dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan disintegritas. Integritas-integritas yang rendah ini, kita harapkan bisa dikurangi dan kawan-kawan dari dewan di awal sudah mengetahui persoalan ini. Sehingga, kalau itu terjadi di eksekutif bisa mengontrol kami," kata Ganjar, Selasa (3/9).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, ada banyak agenda pemerintah yang bisa digenjot bersama anggota dewan selain mengentaskan kemiskinan. Yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia.

"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen, bukan perkara mustahil jika anggota dewan berjalan beriringan. Saya minta, anggota dewan yang baru ini bisa memberi perhatian kepada 14 kabupaten yang masuk kawasan merah kemiskinan," tandasnya. (K-08)