Kamis, 05 September 2019

Hino Kenalkan Truk Hybrid Ramah Lingkungan

Truk Hino Hybrid
Semarang-Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kali pertama mengenalkan Hino Hybrid, di ajang GIIAS 2019 kemarin. 

Presiden Direktur HMSI, Hiroo Kayanoki mengatakan Hino Hybrid menggunakan diesel electric hybrid system, dengan kelebihan emisi gas buang yang lebih bersih dan bisa menurunkan konsumsi bahan bakar. Karena, sistem hibrid bekerja di saat penurunan akselerasi. Sehingga, baterai yang akan menjadi sumber energi.

Menurutnya, karena perpindahan sumber energi itu menyebabkan pemakaian bahan bakar menjadi lebih hemat.

"Kendaraan Hino dengan teknologi hibrid bisa digerakan dengan tenaga listrik dan  biodiesel, sehingga lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Truk ini cocok digunakan di Indonesia. Apalagi, saat ini menjelang peralihan kendaran bermesin disel ke kendaran bertenaga listrik," kata Hiroo, kemarin. 

Lebih lanjut Hiroo menjelaskan, kendaraan komersial hibrid tepat sebagai solusi alternatif kendaraan komersial di Indonesia. Sebab, berbagai solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

"Kendaraan Hino Hybrid sangat kompatibel di Indonesia, dengan pengoperasian stop and go. Sehingga, untuk distribusi barang-barang atau bisnis kargo dan bus transportasi masal sangat cocok tidak membutuhkan infrastruktur tambahan," pungkasnya. (K-08)

Latih Kebencanaan, Sekolah Bisa Masukkan ke Kurikulum

Sejumlah relawan yang mengikuti pelatihan kebencanaan sedang ber-
latih mendirikan tenda di pengungsian.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan provinsi ini dikenal sebagai supermarketnya bencana, karena ada cukup banyak bencana di Jateng. Mulai dari bencana banjir, tanah longsor hingga gunung meletus.

Karena Jateng merupakan supermarket bencana, jelas Ganjar, maka pengetahuan tentang kebencanaan perlu diberikan sejak usia dini.

Setiap sekolah yang ada di Jateng, jelas Ganjar, bisa mengajarkan mengenai kebencanaan. Dari siswa SD hingga SMA, diajarkan tentang kebencanaan dan bagaimana melakukan evakuasi jika terjadi bencana.

Menurutnya, dengan memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah akan memberikan pemahaman kepada siswa potensi bencana yang terjadi di wilayah sekitarnya.

"Maka, dalam konteks bencana harus ada edukasi. Perintah pak presiden kan masukkan kurikulum. Maka, kalau kurikulum sulit yang khusus menyangkut soal bencana sulit segera digerakkan. Sekolah-sekolah sudah saya minta guru biologinya ketika menjelaskan tentang pohon apa yang paling bagus untuk menahan bencana, ajarkan soal kebencanaan. Bahwa menggunduli hutan berbahaya, sampaikan pesan-pesan itu. Maka, sebenarnya ada banyak cara. Kita harus memberikan edukasi-edukasi, dan bukti-bukti yang konkrit," kata Ganjar di sela edukasi tanggap bencana di Auditorium USM, Kamis (5/9).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, di samping memberikan materi berupa teori, pihak sekolah juga bisa mengajarkan siswa mengenai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana. Misalnya terjadi gempa atau banjir, maka diajarkan siswa untuk bertindak seperti apa. (K-08)

Pembenahan Kota Lama Semarang Tahap Pertama Selesai

Sejumlah pengendara melintas di depan Gereja Blenduk di Kawasan
Kota Lama Semarang.
Semarang-Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan penataan kawasan Kota Lama Semarang tahap pertama sudah selesai. Penataan kawasan Kota Lama Semarang dilakukan pada bagian jalan utama, dan juga jalur pejalan kaki di kawasan seluas 22 hektare itu.

Menurutnya, penataan jalan menggunakan paving block dan dilengkapi pembatas jalan. Selain itu juga pembuatan jaringan kabel listrik, fiber optik dan telepon serta saluran pipa PDAM.

Danis menjelaskan, pihaknya juga menyelesaikan penataan jaringan drainase dan pembangunan dua kolam retensi di Berok dan Bubakan. Tujuannya, untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan Kota Lama Semarang.

"Kota Lama yang utama sudah selesai. Nah, ini kita akan lanjutkan ada beberapa bagian yang belum selesai karena ada pasar dan juga untuk pengaturan banjir atau pompa. Ini dalam proses lelang. Tapi, yang utama kawasan itu sudah selesai," kata Danis saat di Semarang.

Lebih lanjut Danis menjelaskan, penataan kawasan Kota Lama Semarang dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, menelan anggaran sebesar Rp183 miliar.

"Pekerjaan kontraktor dilakukan PT Brantas Abipraya, dan sekarang masuk ke tahap kedua selesai pertengahan tahun depan," pungkasnya. (K-08)

4 Money Changer Tak Berizin Terdeteksi Ada di Jateng

Kepala KPw BI Jateng Soekowardojo menyebut ada empat money cha
nger tak berizin di Jawa Tengah.
Semarang-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Soekowardojo mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan, terhadap KUPVA Bukan Bank atau dikenal masyarakat dengan nama money changer yang tidak berizin. 

Soekowardojo menyatakan, penertiban money changer dilakukan dengan menggandeng pihak kepolisian setempat. Yakni, melalui Tim Penanggulangan Pelanggaran dan atau Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran. 

Menurutnya, dari hasil penelusuran dan pengawasan yang dilakukan diketahui ada empat kegiatan usaha penukaran valuta asing di Jateng belum memiliki izin ke BI.

"Diketahui, dari hasil pemantauan di lapangan ini, ada empat money changer belum memiliki izin usaha. Satu di Demak dan di Purwodadi, serta dua di Kota Magelang. Nah, kita berharap melalui persuasi nanti mereka bisa mengajukan izin. Karena kalau mengajukan izin, kita bisa awasi dan kita bisa awasi. Karena, untuk diketahui kita tidak ingin kurva bukan bank itu digunakan untuk kendaraan money laundry maupun pendanaan terorisme," kata Soekowardojo, Kamis (5/9).

Lebih lanjut Soekowardojo menjelaskan, tindakan penertiban dilakukan dengan melakukan penempelan stiker penertiban. Selain itu, surat pernyataan dari penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

"Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas atau memindahkan stiker penertiban," jelasnya.

Sampai dengan saat ini, lanjut Soekowardojo, di wilayah Jateng terdapat 25 kantor pusat  KUPVA Bukan Bank yang memiliki izin usaha dengan 11 kantor cabang dan 12 kantor cabang KUPVA Bukan Bank dengan kantor pusat di luar Jateng. (K-08)