Kamis, 12 September 2019

Bikin Kongres Sampah, Ganjar Ingin Ada Upaya Nyata Dalam Pengolahan Sampah Plastik

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemprov bakal menggelar kongres sampah, yang akan menjadi bagian dari politik untuk mengatasi persoalan sampah. Sehingga, bisa menjadi upaya solutif di dalam mengelola sampah dengan baik.

Ganjar menjelaskan, dengan kongres sampah yang akan digelar September ini bisa dibahas semua hal mengenai politik sampah. Tidak hanya soal perilaku masyarakatnya, tetapi juga teknologi dalam mengolah sampah.

Dengan membuat kongres sampah itu, lanjut Ganjar, akan bisa berdampak panjang dalam menyelesaikan berbagai persoalan sampah di Jateng. 

"Terakhir adalah teknologi yang dibutuhkan untuk pengolahan, reuse dan recycle dan macam-macam itu. Nah, dari sana nanti akan saya kumpulkan keputusan politik kita apa sih sebenarnya. Rekomendasinya apa sih? Oh, regulasi, OK. Diolah OK, dipilah mulai dari rumah tangga, atau perlu edukasi, OK. Kita tagih dari seluruh pelaku, sehingga kita menjadi match membangun konsensus bersama-sama dan semua akan punya optimisme ini bisa dilaksanakan," kata Ganjar baru-baru ini.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, semua pihak akan dilibatkan dalam satu forum untuk membahas persoalan sampah dari hulu hingga hilir. 

"Penanganan sampah plastik tidak akan pernah selesai, jika tidak ada keterlibatan semua pihak. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki, akan bisa berperan dalam penanganan sampah," tandasnya. (K-08)

Jalan Tol Semarang-Demak Geser ke Tepi Laut

Semarang-Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah Peni Rahayu mengatakan jalan tol Semarang-Demak yang akan dibangun itu, sebagai solusi tanggul laut untuk banjir rob dan mengatasi kemacetan di jalur pantura Semarang-Demak. Investasi untuk membangun jalan tol Semarang-Demak diperkirakan sebesar Rp15,3 triliun, dan pembangunannya ditarget tahun ini serta beroperasi penuh pada 2021 mendatang.

Menurutnya, sampai saat ini pemprov sudah melakukan pembayaran ganti untung lahan yang terkena proyek jalan tol Semarang-Demak sebanyak 50 persen dari total lahan. Namun, masih ada lahan yang awalnya terkena jalan tol tetapi saat ini kondisinya berubah menjadi lautan.

Peni menjelaskan, ada sebagian lahan yang rencananya terkena proyek jalan tol Semarang-Demak kini menjadi bagian dari laut. Sehingga, pihaknya kesulitan untuk menentukan proses penggantiannya apakah tetap dibayar atau tidak.

Oleh karena itu, jelas Peni, pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik untuk penyelesaian proyek jalan tol Semarang-Demak tidak bermasalah di kemudian hari. Salah satunya, dengan berkoordinasi ke Kejaksaan Tinggi Jateng terkait legal opinion dari status lahan tersebut.

"Insya Allah, mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang berubah. Semarang-Demak geser sedikit ke arah tepi laut. Yang masih ada masalah, terus terang proses pembebasan lahannya yang belum clear semuanya. Di situ mungkin ada aturan yang mengatakan bahwa apabila daratan itu sudah berubah bentang alamnya menjadi lautan gitu, sehingga kita masih mencari solusi yang terbaik," kata Peni, belum lama ini.

Lebih lanjut Peni menjelaskan, jika legal opinion dari Kejati Jateng sudah diperoleh, maka akan bisa diketahui status kepemilikan dan solusinya. Jika memang tetap harus dibayarkan sama dengan lahan berupa daratan, maka proses ganti rugi bisa dilakukan. 

"Kalau pun aturannya harus diganti, ya pasti kami ganti. Tapi kalau tidak, memang sudah begitu aturannya," tandasnya. (K-08)


Pemanfaatan Air Tanah Harus Sesuai Aturan

Semarang-Anggota DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan pemprov sudah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang tujuannya untuk mengontrol pemanfaatan air tanah.

Menurutnya, selama ini peraturan tentang pemanfaatan air bawah tanah sudah menjadi bagian dari persyaratan bagi setiap pelaku usaha yang akan mendirikan usaha.

Hadi menyebutkan, dalam pengajuan perizinan itu salah satu klausulnya harus menyediakan air bersih. Penyediaan air bersih itu dilakukan dengan pengambilan air tanah, atau menggunakan air permukaan. Jika menggunakan air bawah tanah, maka harus disebutkan juga jumlah pemakaiannya. 

"Tetapi, apakah kemudian dalam perspektif pengambilan ini satu izin sumber yang diberikan lima liter per detik per hari tapi ternyata menyalahi aturan hingga 7-8 liter per detik per hari, ini yang perlu adanya kontrol. Proses penegakan ini memerlukan kerja yang cukup intensif, dari Dinas ESDM maupun Satpol PP untuk kemudian menegakkan perda," kata Hadi, Kamis (12/9).

Sementara, GM Hotel Star Semarang Benk Mintosih menyatakan jika selama ini pihaknya memanfaatkan air bawah tanah dalam batasan wajar. Bahkan, pihaknya juga tetap berlangganan air PDAM.

"Ya kita normal saja, masih dalam batas wajar. Dalam batas wajarlah, dalam hal ini ya rata-rata 150 meter kubik. Ya saya rasa hampir semua hotel seperti itu. PDAM juga kita pakai, kecuali kalau sampai puluhan ribu meter kubik baru itu tidak wajar. Biasanya kita penggunaan air bawah tanah itu untuk mandi dan cuci, kalau masak kita pakai mineral water," ujar Benk.

Lebih lanjut benk menjelaskan, pihaknya juga konsen dengan pengembalian air bawah tanah dengan membuat lubang resapan atau biopori di sejumlah titik. Sehingga, air bawah tanah bisa terisi kembali.

"Kita juga akan menambah lagi, cuma belum ketemu akan ditempatkan di mana. Yang pasti, kita sangat mendukung pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan air bawah tanah secara wajar," pungkasnya. (K-08)

Kejati Jateng: Kasus Penyelewengan Banprov Akan Terus Diperdalam

Aspidsus Kejati Jateng Ketut Sumedana ketika memberi keterangan ke
media terkait kasus penyelewengan dana banprov.
Semarang-Kasus dugaan penyelewengan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah yang ditangani Kejaksaaan Tinggi Jateng, masuk babak baru dengan penetapan empat orang tersangka. Yakni dari Kabupaten Kendal ada dua orang, dan Kabupaten Pekalongan dua orang.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng Ketut Sumedana mengatakan keempatnya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat kontrak, sebelum adanya penganggaran APBD perubahan. Modus lainnya adalah penyelewengan pembelian barang yang tidak sesuai spesifikasi, dan menaikkan harga.

Menurutnya, dari perbuatan melawan hukum yang disangkakan itu negara mengalami kerugian hingga Rp8,2 miliar untuk dua wilayah tersebut.

"Banprov, kita panggil lima orang, dan kemungkinan ada penambahan saksi-saksi dari provinsi. Yaitu dari tim anggaran yang akan kita periksa. Kalau kita butuhkan, anggota DPRD provinsi juga akan kita periksa," kata Ketut, kemarin.

Terpisah, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan banprov seharusnya ditangani dengan hati-hati untuk menghindari adanya penyimpangan. Dirinya menegaskan, jika ada jajarannya yang ikut menyelewengkan akan diambil tindakan pemecatan.

"Saya sudah cek di internal kita, itu menggunakan e-katalog. Kalau e-katalog maka ke LKPP. Saya sudah komunikasi juga, adakah indikasi orang yang menerima kick back. Kalau iya, kami akan bantu seluruh datanya. Kalau kami sudah ngecek ke seluruh tingkatan, itu tidak ada satu pun yang menerima. Maka, tinggal nanti dari kejaksaan silakan dikembangkan dan kami akan bantu siapa indikasi yang menerima kick back," ujar Ganjar. (K-08)