Minggu, 06 Oktober 2019

DPRD Jateng Dorong Ada Perda TentangPesantren

Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Abdul Hamid menyampaikan perlu
adanya perda tentang pesantren.
Semarang-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah, akan mendorong terbentuknya peraturan daerah (perda) tentang pesantren. 

Anggota FPKB DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan dalam konteks pendidikan keagamaan, perda tentang pesantren ini bisa memerkuat legalitas dan eksistensi pendidikan pesantren di masyarakat. Semua anggota FPKB yang ada di Komisi E, akan berupaya mendorong lahirnya perda ini.

"Ini juga bagian dari FPKB, untuk mengawal secara serius terbitnya perda tentang pesantren. Dengan adanya perda, akan semakin memerkuat eksistensi pesantren di Jawa Tengah," kata Hamid belum lama ini.

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, dengan adanya perda tentang pesantren ini, maka ijazah kelulusan pesantren memiliki kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

"Sebagai langkah awal, kami akan menggali lebih dalam pendapat atau petuah para tokoh alim ulama. Masukan dari kiai sepuh dan para habaib di Jawa Tengah, sangat diperlukan dalam rangka memerkuat materi yang menjadi kandungan perda pesantren tersebut nantinya," jelasnya.

Diketahui, di Jateng ada sekitar empat ribuan pesantren dan terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Sedangkan jenjang pendidikan di pesantren ada tingkat Ula (setingkat MI/SD), Wustho (setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Ma'had Aly (setingkat perguruan tinggi). (K-08)

17 Laporan Maladministrasi di Bidang Pendidikan Diterima Ombudsman Jateng

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Siti Farida menyampaikan ter-
kait laporan masyarakat mengenai pungutan di jenjang pendidikan SD-
SMP.
Semarang-Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan sejak Januari hingga September 2019, pihaknya sudah menerima 17 laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Maladmistrasi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman adalah penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan penggalangan sumbangan mengarah pada pungutan tidak resmi.

Farida menjelaskan, laporan lainnya adalah penarikan uang kepada orang tua siswa untuk penyelenggaraan studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar dan uang gedung. Kebanyakan, laporan dari masyarakat itu di jenjang SD dan SMP.

"Awal tahun ajaran baru, biasanya ada banyak terjadi laporan-laporan dari masyarakat yang pada intinya menyampaikan keluhan sumbangan atau pungutan yang menyulitkan orang tua siswa. Per September saja, sudah ada 17 laporan yang resmi ditindaklanjuti. Beberapa dalam proses pemeriksaan, dan sisanya sudah ditutup. Secara umum, laporan yang masuk itu ada di 17 kabupaten/kota dan paling banyak jenjang SD-SMP," kata Farida di kantornya, Jumat (4/10).

Lebih lanjut Farida menjelaskan, adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah seharusnya tidak ada lagi pungutan atau sumbangan yang dilakukan sekolah dan dibebankan kepada orang tua siswa. Sehingga, Ombudsman akan mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan.

"Seharusnya pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab negara, dan secara otomatis pembiayaannya dibebankan kepada negara. Sehingga, tidak ada lagi sumbangan dan pungutan yang dikeluhkan masyarakat," tandasnya. (K-08)

Sosialisasi Gemar Makan Ikan, KKP Sebut Ikan Lebih Murah Dari Daging Sapi

Petugas BKIPM Semarang melakukan sertifikasi ikan yang
akan dipasarkan.
Semarang-Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Bambang Suprakto mengatakan pada 2017 kemarin, potensi ikan dalam negeri mencapai 12,54 juta ton naik dari sebelumnya hanya 9,93 juta ton ikan pada 2015.

Bahkan, jelas Bambang, konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada 2014 kurang dari 25 kilogram per orang per tahun. Namun, pada 2018 sudah naik menjadi 48,7 kilogram per orang per tahun, dan hingga akhir 2019 ditargetkan menjadi 50 kilogram per orang per tahun.

Berdasarkan fakta itu, lanjut Bambang,
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengampanyekan gerakan gemar makan ikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Karena, potensi ikan di dalam negeri cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Gerakan makan ikan ini menjadi program nasional. Program nasional ini diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten/kota. Gerakan makan ikan ini kita sosialisasikan, mulai dari anak-anak TK sampai SMP. Gerakan makan ikan ini gratis, dananya dari KKP. Kita kasih tahu sama anak-anak bahwa ikan itu sehat, punya protein tinggi dan rendah lemak," kata Bambang di Semarang belum lama ini.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak semua elemen masyarakat untuk meningkatkan konsumsi makan ikan. Karena, dengan kampanye yang masif untuk mengonsumsi makan ikan juga bisa mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi daging.

"Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan 70 persen wilayahnya adalah laut, tapi Indonesia masuk rangking lima di kawasan Asia Tenggara dalam hal konsumsi makan ikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan dorongan yang lebih masif kepada masyarakat untuk gemar makan ikan," pungkasnya. (K-08)

Ganjar: Ekonomi Pesantren Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jateng

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemprov berkomitmen, untuk menumbuhkan ekonomi di setiap pesantren, sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Termasuk, untuk mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi Jateng yang ditargetkan mencapai angka tujuh persen.

Menurutnya, kekuatan ekonomi di provinsi ini bisa didukung dari pesantren yang cukup banyak ada di Jateng. 

Ganjar menjelaskan, di Jateng ada ribuan pondok pesantren dengan 600 ribu lebih santri yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Sehingga, jika potensi itu bisa dimanfaatkan akan menciptakan sumber daya wirausahawan dengan kemampuan lengkap.

"Sebenarnya sudah banyak pesantren-pesantren yang punya basis usaha yang baik. Tugas kita adalah mendorong. Mendorong itu ada tiga. Satu mendorong peningkatan kapasitan dan pelatihan, dan kedua memberikan akses modal yang mudah. Ketiga mendampingi. Kalau tiga ini bisa dilakukan, maka mereka bisa tumbuh. Sehingga, si santri ini yang pintar ngaji dan punya life skills," kata Ganjar baru-baru ini.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, Dinas Koperasi dan UKM Jateng juga diharapkan bisa mendorong dan mendampingi pondok pesantren. Misalnya, dengan memberikan pelatihan dan pengemasan hingga pemasaran produk pesantren. (K-08)

Sah, PLN Beli Energi Listrik Dari PLTSa Jatibarang

GM PLN UID Jateng-DIY Agung Nugraha (kiri) dan Dirut PT BPS Hendro
Prasetyo (kanan) berjabat tangan usai menandatangani PJBTL PLTSa
Jatibarang sebesar Rp1.114/Kwh. 
Semarang-Secara resmi, PLN UID Jateng-DIY menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS) selaku operator Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Jatibarang 800 kV, Jumat (4/10). PLN membeli energi listrik yang dihasilkan PLTSa Jatibarang sebesar Rp1.114 per Kwh, dengan kontrak kerja sama selama delapan tahun.

Executive Vice President Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah Rustamadji mengatakan penandatanganan perjanjian jual beli itu, merupakan salah satu komitmen PLN dalam mendukung energi baru dan terbarukan. Selain itu, pemanfaatan gas metana yang dihasilkan sampah sebagai bahan bakar pembangkit juga diharapkan bisa membantu mengurangi masalah sampah di wilayah Semarang dan sekitarnya.

"PLN berharap, PLTSa ini bisa beroperasi secara andal dan kontinyu selama masa kontrak delapan tahun ked epan untuk memberikan kontribusi atas penyediaan energi listrik. Kami juga berharap, bisa mengatasi permasalahan sampah di Semarang dan sekitarnya," kata Rustamadji.

General Manager PLN UID Jateng-DIY Agung Nugraha menambahkan, PLTSa Jatibarang bisa digunakan untuk 800-1.000 rumah tangga bahkan hingga dua ribu rumah tangga.

"Tahap awal ada sembilan hektare, dan kalau masih ada kita lanjutkan. Tapi kalau habis, kita pindah titiknya. Karena, lahan di TPA Jatibarang ada sekira 57 hektare," ujar Agung.

Diketahui, PLTSa Jatibarang Semarang dibangun pada Oktober 2017 dan direncanakan operasi pada November 2019. PLTSa Jatibarang berkapasitas 800 kV ini menggunakan teknologi landfill gas (LFG), yaitu sampah tidak dibakar tapi ditutup dengan membran. Sehingga, gas metana bisa dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan bakar penggerak generator. (K-08)

Peringati HUT ke-74 TNI, Kodam IV/Diponegoro Gelar Tari Kolosal Perang Diponegoro

Prajutit Kodam IV/Diponegoro usai memeragakan tarian kolosal yang
menggambarkan perang Pangeran Diponegoro di HUT ke-74 TNI.
Ambarawa-Ratusan personel Yonif 407/Padmakusuma memersembahkan tarian kolosal perjuangan Pangeran Diponegoro dalam rangka memeringati HUT le-74 TNI di Lapangan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Ambarawa, Sabtu (5/10). Ratusan prajurit TNI dan dibantu pelajar dari Kota Tegal itu, menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro saat mengusir penjajah Belanda.

Selain persembahan tarian kolosal, peringatan HUT TNI juga menyuguhkan atraksi terjun payung dari personel TNI dan pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhammad Effendi mengatakan TNI Manunggal dengan Rakyat, memang bukan sekadar slogan tapi sudah menjadi bagian dari TNI. Berbagai program TNI dikerjakan bersama masyarakat. 

"Tentara Manunggal Membangun Desa misalnya, gotong royong bareng masyarakat. Selain infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan. Harapannya dengan seperti itu, bukan hanya TNI tapi masyarakat dan bangsa kita semakin kuat," kata pangdam.

Warga Ambarawa menyaksikan atraksi pesawat terbang di peringatan
HUT ke-74 TNI di Lapangan Pangsar Jenderal Soedirman, kemarin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut hadir di peringatan HUT ke-74 TNI menyatakan, TNI sudah seharusnya berada di garis terdepan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu menjadi penting, karena kondisi bngsa yang tengah hangat. Sehingga, TNI menjadi penting untuk berada di garis terdepan.

"TNI menjadi salah satu organ penting republik ini, karena tanpa kekuatan dan pengorbanan mereka segala potensi negeri ini hanya akan tetap tertimbun di dasar tanah. Dengan TNI kekuatan, Tanah Air dengan segala potensinya bisa berjalan baik," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, peran TNI juga sangat besar dalam menjaga ideologi bangsa. Bukan hanya melakukan gemblengan terhadap prajuritnya, namun menjadikan ideologi Pancasila sebagai hal yang tidak bisa ditawar siapapun. 

"Terima kasih TNI, sudah menjaga rakyat menjaga NKRI. TNI dukung rakyat, rakyat dukung TNI. Manunggal jadi kuat," tandasnya. (K-08)