Kamis, 17 Oktober 2019

Gandeng Undip, Korlantas Polri Ingin Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Tiga personel Ditlantas Polda Jateng memamerkan kemampuan ber-
manuver menggunakan kendaraan dinas di kampus Undip.
Semarang-Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Kushariyanto mengatakan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, pihaknya menggandeng sejumlah kampus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. 

Kushariyanto menjelaskan, tidak sedikit pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas merupakan pencari mafkah di keluarga. Bahkan, banyak juga kaum milenial menjadi pelaku atau korban dari kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, dengan kejadian kecelakaan lalu lintas itu pihaknya menggandeng kalangan kampus untuk ikut menekan angka kecelakaan lalu lintas. Yakni melalui program Kampus Pelopor Keselamatan (KaPeKa) Berlalu Lintas.

"Kita ini mendekatkan kepada mereka, adik-adik mahasiswa. Karena, umur-umur mereka ini adalah umur milenial. Para milenial ini menjadi kepanjangan tangan kita, yang terkait masalah tertib berlalu lintas. Karena kenyataan yang kita lihat, pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas hampir mayoritas umur milenial," kata Kushariyanto di sela deklarasi KaPeKa Berlalu Lintas di Undip Semarang, Kamis (17/10).

Kushariyanto lebih lanjut menjelaskan, kampus-kampus lainnya di seluruh Indonesia nantinya juga dilibatkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Rudy Antariksawan menambahkan, KaPeKa Berlalu Lintas sesuai dengan program dari PBB "Decade of Action For Road Safety 2011-2020" bertujuan mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Sehingga, pihaknya terus berusaha untuk menekan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

"Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas ini adalah meningkatkan kembali semangat, dan merajut kebhinnekaan serta menuju zero accident. Sehingga, kampus ini merupakan bagian dari kaum milenial yang banyak menjadi korban atau pelaku kecelakaan lalu lintas," ujar Rudy. (K-08)

Phapros Terus Kembangkan Produk Herbal

Semarang-Direktur Utama Phapros Barokah Sri Utami mengatakan pihaknya terus berupaya, untuk menambah portofolio produknya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Utamanya, pemenuhan melalui produk-produk herbal.

Saat ini, produk herbal yang dikembangkan Phapros, jelas Emmy, adalah produk herbal antikolesterol dan antidiabetes. Produk herbal ini dipilih, karena mempunyai pangsa pasar yang cukup besar dan mampu tumbuh hingga lima persen dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan.

"Apalagi, produk herbal dikenal dengan khasiatnya yang tak kalah dengan obat-obatan kimia. Saat ini, dua dari tujuh produk fitofarmaka di Indonesia dimiliki Phapros. Yakni Tensigard dan X-Gra," kata Emmy dikutip dari rilis.

Emmy lebih lanjut menjelaskan, butuh waktu yang lama dan biaya tidak sedikit bagi perusahaan farmasi untuk mengembangkan produk fitofarmaka. Sebab, penelitian fitofarmaka harus melewati proses yang panjang dan teruji secara klinis dari sisi keamanan dan khasiat.

"Inilah alasannya, jumlah produk fitofarmaka sangat sedikit di Indonesia. Padahal, fitofarmaka lebih unggul dari sisi keamanan dibanding obat kimia karena menggunakan bahan baku alam dan telah teruji secara empiris," pungkasnya. (K-08)

BPS: Luas Lahan Pertanian di Jateng Menyusut

Sentot Bangun Widoyono
Kepala BPS Jateng
Semarang-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono mengatakan berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2013, luasan lahan pertanian di provinsi ini mencapai 1.103.774 hektare. Namun, pada 2018 lahan pertanian menyusut menjadi 980.618 hektare.

Sentot menjelaskan, ada banyak faktor atau penyebab dari penyusutan luasan lahan pertanian di Jateng. 

"Penurunan ini terjadi karena bervariasi di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, perkiraan produksi pada Januari-Desember 2019 kita bisa memperoleh estimasi luas panen padi di Jawa Tengah. Kami perkirakan, sampai Desember 2019 itu bisa mencapai 1.000.577 hektare lebih. Sedangkan produksinya sebesar 9,11 juta ton," kata Sentot, Rabu (16/10).

Lebih lanjut Sentot menjelaskan, jumlah luasan lahan yang bisa dipanen tahun ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2018, luasan lahan produksi mencapai 1.000.699 hektare dengan produksi padi kualitas gabah kering giling mencapai 9,82 juta ton.

"Memang terjadi penurunan di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tapi, khusus yang Kabupaten Grobogan justru produksinya mengalami peningkatan. Sehingga, Grobogan ditetapkan sebagai lumbung padi di Jawa Tengah," tandasnya. (K-08)

Jadi Lumbung Pangan Nasional, Dewan Minta Pemprov Jateng Beri Perhatian Lebih di Sektor Pertanian

Semarang-Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichadl mengatakan provinsi ini menjadi salah satu wilayah di Indonesia, yang mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Salah satu komoditas pangan yang mampu memenuhi kebutuhan nasional adalah beras, karena banyak kabupaten di Jateng sebagai sentra penghasil beras.

Oleh karena itu, jelas Richadl, pemprov diminta memerhatikan sektor pertanian lebih banyak dibanding sektor lainnya.

Salah satu yang harus diperhatikan, lanjut Richadl, adalah peningkatan anggaran di sektor pertanian. Sehingga, dalam pembahasan APBD 2020 dewan akan fokus mengawal keseriusan Pemprov Jateng menganggarkan sektor pertanian lebih banyak lagi.

"Pertama, saya kira kita harus meastikan bahwa tanah yang kita miliki terutama tanah pertanian itu betul-betul untuk mendukung ketahanan pangan. Pak gubernur kan juga sudah mencanangkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi, yang menyangga pangan nasional. Oleh karena itu, pertama harus memastikan soal lahan pertanian. Kedua, anggaran di sektor pertanian juga harus diperhatikan. Saat ini, anggaran di sektor pertanian kita masih kecil dibanding yang lain. Sehingga, harus dibarengi dengan anggaran yang memadai," kata Richadl, Rabu (16/10).

Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan, pemprov tidak henti-hentinya memberikan perhatian terhadap sektor pertanian. Karena, pertanian dan pangan harus menjadi juara dunia. Sehingga, produktivitas dan kapasitas hasil pertanian terus didorong semakin berkualitas dan kontinyuitas.

"Seluruh tanaman pangan setidaknya kita akan bisa menyiapkan pertanian kelas dunia, sehingga nantinya Jawa Tengah ini bisa mendapatkan satu kualitas produk pertanian yang memang hi-quality. Dan itu kualitasnya ekspor. Jepang sudah siap jadi offtakernya. Bahwa beberapa produk dari Soropadan itu sudah diekspor ke Singapura. Maka, sebenarnya pangsa pasar yang membutuhkan kualitas tinggi itu bisa kita produksi. Harapan kita, petaninya nanti akan mendapatkan hasil lebih baik," jelas gubernur. (K-08)

Gelar Pameran Inklusi Keuangan, OJK Ingin Masyarakat Melek Produk Perbankan

Sekda Jateng Sri Puryono didampingi Kepala OJK Kanreg 3 Jateng-DIY
meninjau stan di pameran Bulan Inklusi Keuangan.
Semarang-Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kanreg 3 Jateng-DIY Aman Santosa mengatakan untuk menggenjot tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah, pihaknya menggelar pameran inklusi keuangan. Saat ini, inklusi keuangan yang ada di Jateng masih 66,32 persen lebih rendah dibanding nasional.

Aman menjelaskan, salah satu upayanya dengan menggalakkan Gerakan Indonesia Menabung. Karena, sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif ditetapkan target pada akhir tahun ini bisa mencapai 75 persen.

"Kita akan manfaatkan betul bulan inklusi keuangan ini. Upaya ini adalah upaya percepatan. Harapannya, dengan gerakan bulan inklusi keuangan ini salah satu program unggulannya Indonesia Menabung mudah-mudahan bisa sampai," kata Aman di sela pembukaan Bulan Inklusi Keuangan di kantornya, Rabu (16/10).

Sekda Jateng Sri Puryono menambahkan, dibutuhkan juga pemahaman kepada masyarakat untuk tahu tentang Gerakan Indonesia Menabung. Sehingga, bisa meningkatkan persentase inklusi keuangan di provinsi ini.

Bahkan, para perbankan yang ada di wilayah Jateng didorong untuk menjangkau wilayah perdesaan untuk mengajak masyarakat mengenal produk perbankan.

"Kita berikan pemahaman kepada mereka, termasuk insentif kepada mereka. Harapannya, jangan sampai jatuh pada rentenir. Bank sekarang sudah banyak, dan menjangkau desa-desa," ujar sekda. (K-08)