Jumat, 29 November 2019

Peningkatan Kemampuan Pemasaran Digital Bagi Pelaku UMKM Terus Dilakukan, Termasuk Melibatkan Pihak Swasta

Head of GrabExpres Grab Indonesia Tyas Widyastuti (te-
ngah) berfoto bersama dengab perwakilan Dinkop Kota
Semarang dan Kadin Kota Semarang.
Semarang-Para pelaku UMKM sudah tahu cara berjualan, tetapi belum tahu cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan bisnisnya. Sehingga, diperlukan adanya peningkatan literasi pemasaran secara digital bagi para pelaku UMKM.

Head of GrabExpres Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengaku senang, bisa memberikan pembekalan kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana presentasi produk secara digital. Karena, kemajuan teknologi digital sekarang ini harus diikuti para pelaku UMKM.

Tyas menjelaskan, selama ini para pelaku UMKM memang memiliki keterbatasan dalam memasarkan produknya secara online. Hal itu berkaitan dengan bagaimana menampilkan produknya lewat online, baik di media sosial atau lewat aplikasi online lainnya. 

Menurutnya, di era revolusi industri 4.0 sekarang ini para pelaku UMKM harus bisa menikmati manfaat dari hadirnya ekonomi digital.  

"Kita memberikan pembekalan untuk UMKM yang ada di Semarang, jadi bisa meningkatkan online bisnisnya lebih tinggi lagi. Kita berkomitmen, untuk tahun 2025 menggunakan teknologi dan mengembakan serta meningkatkan kesejahteraan Indonesia," kata Tyas di sela pembekalan pelaku UMKM di Patra Semarang Hotel & Convention, Kamis (28/11).

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM yang bergerak di usaha makanan segar, Stanley Wibisono merasa senang dengan adanya pelatihan pemasaran secara digital. Sebab, dirinya harus mampu meyakinkan kepada calon pembeli bahwa produknya selalu segar saat di tangan konsumen.

Oleh karena itu, Stanley berharap pelatihan semacam ini bisa terus dilakukan dan ada evaluasi perbaikannya.

"Ya mulai belajar media sosial, misal Facebook dan Instagram. Sehingga, kalau pakai sewa tempat kan mahal. Jadi, dialihkan dipakai buat iklan. Tapi, karena produk saya adalah barang fresh jadi bagaimana caranya harus cepat sampai ke tangan konsumen. Makanya, pelatihan seperti ini sangat bermanfaat," ujar Stanley.

Selain Stanley, para pelaku UMKM lainnya juga meminta pendampingan dan pelatihan terus berlanjut. Tidak hanya dari pihak swasta, tetapi juga dari pemerintah. (K-08)

PLN Dibantu Prajurit TNI Tanam 10 Ribu Mangrove di Pantai Mangunharjo

Prajurit Kodam IV/Diponegoro serius menanam mangrove di Pantai
Mangunharjo, kemarin.
Semarang-Senior Manager Niaga PLN UID Jateng dan DIY Eko Suharno mengatakan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak abrasi di bibir Pantai Mangunharjo Semarang, PLN bersama prajurit Kodam IV/Diponegoro menanam 10 ribu mangrove, Kamis (28/11).

Kegiatan penanaman 10 ribu mangrove itu, jelas Eko, juga dalam rangka memeringati Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 November.

Tdak hanya pegawai PLN dan prajurit TNI saja yang dilibatkan, tetapi juga unsur pemuda dan masyarakat setempat.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan salah satu wujud kepedulian PLN terhadap lingkungan.

"Program penanaman 10 ribu pohon ini, salah satu wujud kepedulian PLN terhadap lingkungan. Dengan melakukan penghijauan, kami berharap bisa berpartisipasi dalam mencegah terjadinya banjir dan menjaga kualitas air tanah serta mengurangi efek langsung sinar matahari sebagai pengontrol iklim. Termasuk, mencegah efek rumah kaca dan global warming," kata Eko.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, program penanaman pohon dilakukan secara serentak di seluruh unit induk PLN di seluruh Indonesia. (K-08)

Pemprov Jateng Siap Gandeng BUMDes Untuk Tingkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan

Anggota DPRD Jateng Hendri Wicaksono (kanan) dan Kepala Bap
penda Jateng Tavip Supriyanto saat menjadi narasumber memba-
has pendapatan asli daerah, kemarin.
Semarang-Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tavip Supriyanto mengatakan tunggakan pajak kendaraan bermotor di provinsi ini hingga Oktober 2019 kemarin tercatat sebesar Rp362,28 miliar, sedangkan sejak 2013-2018 totalnya mencapai Rp2,3 triliun. 

Tavip menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan sejumlah upaya persuasif untuk mendorong masyarakat membayar pajak. Bahkan, kemudahan membayar pajak kendaraan juga sudah disebar hingga 212 titik layanan di seluruh provinsi ini.

Oleh karena itu, jelas Tavip, pihaknya mencoba menggandeng BUMDes maupun BPR/BKK untuk membuka kredit talangan pembayaran pajak kendaraan. Sehingga, yang tidak mempunyai uang akan dibantu melalui model dana talangan dan sistemnya mengangsur.

"Upaya-upaya yang kita lakukan sudah jelas. Jadi, kami melakukan sosialisasi melalui medsos dan dengan PKK serta organisasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan kepada masyarakat. Upaya-upaya lainnya supaya wajib pajak yang nunggak ini bisa membayar, juga sudah kita lakukan," kata Tavip usai menjadi pembicara dalam diskusi "Menggali dan Meningkatkan PAD" di Hotel Quest, Kamis (28/11). 

Sementara, anggota Komisi C DPRD Jateng Hendri Wicaksono menyatakan para penunggak pajak kendaraan harus dikejar. 

Namun demikian, jelas Hendri, pihaknya memersilakan menggunakan kewenangannya dalam mengatasi persoalan tersebut. Jika kebijakannya adalah pemutihan terhadap kendaraan yang sudah tidak ada di lapangan alias sudah hilang, maka perlu diatur mekanismenya.  

"Ya ini kita diskusikan dulu, tentunya apakah ada pemutihan atau ada pembahasan ulang lebih detil lagi mana yang diputihkan dan yang tidak. Ini tunggu dulu. Tapi intinya, arahnya adalah bagaimana kalau kita punya tunggakan di angka Rp2 triliun lebih yang seolah-olah kita tidak bekerja. Karena, itu adalah tinggalan masa lalu yang harus kita selesaikan," ujar Henri.

Hendri berharap, masyarakat bisa sadar dan patuh dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. (K-08)

Buruh Minta Penghitungan Upah Tahun Depan Lebih Relevan

Semarang-Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan besaran kenaikan upah sebesar 8,51 persen, masih menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2014. Sehingga, dasar penghitungan upah dianggap tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Nanang menjelaskan, pada tahun depan seharusnya Pemprov Jateng sudah membuat kajian komponen KHL sendiri yang menjadi dasar dalam menetapkan UMK 2021. Sehingga, pemprov bisa memertimbangkan kondisi buruh di Jateng dengan tidak hanya melihat PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan saja.

Menurutnya, berdasarkan kajian dari KSPN menyebutkan jika kenaikan sebesar 8,51 persen tidak relevan dengan kondisi buruh saat ini.

"Hasil kajian kami, bahwa kenaikan 8,51 persen sudah tidak relevan lagi. Karena, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan ada beberapa alasan untuk mengatakan 8,51 persen itu tidak relevan digunakan sebagai dasar penetapan UMK. Yaitu, KHL yang dimaksud di dalam PP 78 adalah upah tahun berjalan. Sementara, upah tahun berjalan yang jadi dasar KHL di PP 78 itu adalah hasil survei tahun 2014. Ini tidak relevan," kata Nanang, kemarin.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, kondisi yang paling mendesak untuk dipertimbangkan adalah kebutuhan jaminan sosial. Karena, saat ini yang ditanggung pekerja sebesar empat persen.

Diwartakan, Pemprov Jateng pada 1 November sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020, dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2020 pada 20 November 2019 kemarin. (K-08)