Dana Desa Siap Ditransfer Langsung ke Rekening Desa

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan soal mekanisme Ten
tang dana desa kepada kepala desa se-Jateng, Selasa (18/2).

Semarang-Mendagri Tito Karnavian mengatakan dana desa yang selama ini ditransfer ke provinsi atau kabupaten/kota, mulai tahun ini akan langsung diserahkan ke rekening desa. Pernyataan itu dikatakannya di sela rapat kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa 2020 di Holy Stadium Marina, Selasa (18/2).

Tito Karnavian menjelaskan, transfer langsung ke rekening desa untuk memangkas lamanya bantuan sampai ke kepala desa. Tujuan lainnya, untuk menghindari adanya potensi penyimpangan di tingkat pemerintahan di atasnya.

Menurutnya, pihaknya juga sudah sepakat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan transfer langsung dana desa ke rekening desa.

"Dana desa akan ditransfer langsung ke rekening desa. Tujuannya apa, agar tidak ada hambatan birokrasi dan memotong birokrasi kalau lewat provinsi dan kabupaten/kota. Itu mulai tahun ini. Bapak presiden ingin, agar dana itu tepat sasaran. Betul-betul bisa membuat desa itu bangkit dan mandiri. Bisa menggeliatkan di desa itu, sehingga masyarakatnya bergerak dan tidak pindah ke kota lagi," kata Tito.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa ini perlu adanya pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan para para camat. Terutama, sebagai konsultan yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa.

Ganjar Minta Pemdes Kelola Dana Desa Secara Akuntabel

Gubernur Ganjar Pranowo memberi pengarahan kepada
seluruh kepala desa se-Jateng.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan seluruh perangkat desa di provinsi ini harus mampu melakukan pengelolaan dana desanya, agar program bantuan dari pemerintah tidak salah sasaran.

Menurutnya, serapan dana desa di Jateng pada 2019 kemarin mencapai 99,9 persen dari total anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp7,8 triliun. Tahun ini, Jateng akan menerima dana desa sebesar Rp8,2 triliun.

"Ini untuk berbagai sektor. Pendampingan, infrastruktur, pemberdayaan sampai pada desa berdikari. Dan saya minta penanggulangan kemiskinan ini, mereka juga membuat prioritas untuk itu. Jangan sampai ada yang mengintervensi, dan menjadi persoalan. Bantuan diterima dan diarahkan ke tempat yang berbeda, atau barangkali pengelolaan tidak akuntabel jadi persoalan. Area-area berbahaya itu saya ingatkan mulai sekarang," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, penyerapan dana desa di Jateng cukup beragam dan paling tinggi untuk infrastruktur jalan mencapai 5,7 ribu kilometer. Kemudian juga ada pembangunan jembatan dan pasar serta irigasi dan embung. (K-08)