Ganjar: Kita Sudah Koordinasi Sama DKI Untuk Data Masyarakat Jateng Yang Tidak Mudik dan Masuk Kategori Kurang Mampu

Gubernur Ganjar Pranowo saat menerima kunjungan doktet Tirta yang
datang untuk menyerahkan APD bagi Pemprov Jateng.

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setidaknya ada tujuh juta masyarakat Jateng, yang tinggal dan mencari nafkah di Jabodetabek. Dari jumlah itu, kebanyakan memilih tidak pulang ke kampung halaman dan harus menjadi perhatian dari pemerintah.

Ganjar menjelaskan, pemprov sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta dan juga Pemda Jawa Barat serta Kementerian Sosial. Bahkan, warga Jateng yang tidak mudik dan wilayahnya diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus tercukupi kebutuhan dasarnya.

Menurutnya, warga Jateng yang terdampak bisa melapor ke perangkat RT atau RW di tempat tinggalnya untuk didata. Apabila ada warga Jateng yang mengalami kesulitan karena tidak terdata, bisa menghubungi Badan Penghubung Jawa Tengah di nomor telepon 081-295-880-747.

"Kekuatan dari tim Jawa Tengah kita kerahkan, untuk membantu mendaftar. Kami harus membantu itu, sebagai ucapan terima kasih karena mereka tidak pulang dan mereka tidak mudik. Saya harus mendata dan ikut mengurusi mereka yang ada di Jabodetabek, yang sekarang masuk di PSBB. Bagaimana kita bisa membantu mereka? PR ini tidak mudah, sehingga kita mesti bantu. Rata-rata di antara mereka buruh harian, dan tidak ber-KTP Jabodetabek," kata Ganjar, Sabtu (18/4).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, batas pendaftaran warga Jateng yang berada di Jabodetabek dan tidak mudik adalah 23 April 2020. Sehingga, data tersebut akan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Dokter Tirta Ketemu Ganjar Sepakat Edukasi Kejujuran Bagi Pasien

Gubernur Ganjar Pranowo (kiri) bersama dokter Tirta (kanan) ketika me
nunjukkan hazmat model coverall yang diserahkan ke Pemprov Jateng.

Relawan dari BNPB dokter Tirta mengatakan kejujuran dari masyarakat sangat dibutuhkan, untuk penanganan COVID-19 di garda terdepan. Masyarakat tidak perlu menyembunyikan data yang dibutuhkan petugas medis, sebelum mengambil tindakan penanganan.

Menurutnya, ketidakjujuran dari seorang pasien akan merusak sistem yang telah dibangun di rumah sakit rujukan.

"Hal yang paling bahaya dari COVID-19 adalah OTG, orang tanpa gejala. Yaitu, seseorang yang tanpa gejala tapi bisa terinfeksi COVID-19. Orang-orang seperti ini harus jujur. Jujur saja soal riwayat kontak gak? Dari daerah red zone gak? Kalau gejala sakit ngomong, ini tidak akan diapa-apain. Tapi kalau OTD dan sehat, tinggal karantina di rumah nanti akan diawasi dokter puskesmas. Saran saya adalah kalau tidak jujur itu yang bahaya orang di sekitarnya, dan kedua tenaga medis," kata dr Tirta saat menyerahkan bantuan APD untuk Pemprov Jateng.

Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, kejadian yang menimpa tenaga medis di RSUP dr Kariadi sesuatu yang luar biasa. Kejadian itu menjadi pembelajaran bagi semua orang, bahwa para tenaga medis merupak kelompok yang sangat rentan karena bersinggungan langsung dengan pasien positif COVID-19.

"Saya berharap, kasus terpaparnya tenaga medis tidak kembali terulang di wilayah Jateng karena ada pasien yang tidak jujur," pungkasnya. (K-08)