Ganjar: Kami Minta Pemerintah Pusat Beri Keluwesan Soal Bansos

Gubernur Ganjar Pranowo saat bersilaturahim dengan pengelola MAJT
usai penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah pusat, agar tidak terlalu kaku terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab, pelaksanaan di lapangan sering berpotensi menimbulkan persoalan.

Ganjar menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya bisa memberikan keluwesan kepada pemerintah daerah dalam penyaluran bansos.

Menurutnya, seluruh bantuan yang ada untuk masyarakat sebaiknya dipasrahkan kepala desa masing-masing dengan kontrol pimpinan di atasnya. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi akan memberikan pendampingan.

"Tadi yang saya usulkan beberapa catatan, terutama terhadap pembagian bansos. Sehingga, tidak ada istilah membentur-benturkan. Maka, kami dari gubernur turun membantu. Bupati/wali kota harus segera mengendalikan. Kawan-kawan kades monggo Anda bertanya, gak perlu diviralkan. Kalau tidak tahu boleh bertanya, dan kita akan dampingi. Maka, saya usulkan ada keluwesan," kata Ganjar di sela mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama sejumlah menteri dan gubernur se-Jawa-Bali, Minggu (3/5) petang.

Pemprov Pastikan Penerima Bantuan Terdampak Pandemi Tidak Tercecer

Pj Sekda Jateng Herru Setiadhie minta data penerima bantuan tidak
sampai tumpang tindih.

Sementara Penjabat Sekda Jateng Herru Setiadhie menambahkan, pemprov bersama dengan pemkab/pemkot akan memastikan bahwa tidak ada data warga yang tidak masuk dalam penerima bantuan akibat COVID-19. Sehingga, pemprov bersama kabupaten/kota se-Jateng melakukan sinkronisasi data penerima bantuan.

Herru menjelaskan, pemprov berkoordinasi dengan pemkab/pemkot se-Jateng untuk mencocokkan data warga yang terdampak dan berhak mendapatkan bantuan. Sehingga, tidak terjadi bantuan yang tumpang tindih ataupun ada warga tidak mendapatkan bantuan.

"Intinya, kami ditugasi pak gubernur untuk berkoordinasi dan saling bersinergi, sehingga pak gubernur kemarin waktu rapat gugus tugas memberi perhatian serius. Tadi kami cocok-cocokan, jangan sampai data itu tidak valid. Bukan hanya by name by adress, tapi juga ada nomor induk kependudukannya," kata Herru, Senin (4/5).

Lebih lanjut Herru menjelaskan, dengan adanya nomor induk kependudukan itu akan mudah mendeteksi dan meminimalkan terjadinya duplikasi pemberian bantuan. (K-08)