Semarang-Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin mengatakan sifat pilkada harus partisipatif dan inklusif serta berkualitas, sehingga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat guna mengawasi dan memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Rofiuddin menjelaskan, pelaksanaan pilkada selalu memunculkan adanya kerawanan yang hal itu bisa merusak kualitas demokrasi. Mulai dari kerawanan politik uang, ASN tidak netral, kepala daerah tidak netral dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.
Menurutnya, kerawanan lainnya adalah kampanye hitam ataupun berita bohong (hoax) yang bisa merusak kualitas pilkada. Termasuk, bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang terjadi di pilkada mendatang.
Bawaslu Jateng memang memiliki struktur pengawasan hingga ke wilayah desa/kelurahan, namun struktur Bawaslu itu dipandang tidak cukup dan butuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Kerawanan-kerawanan itu harus kita antisipasi secara bersama-sama. Tentu, akan ada banyak kerawanan lainnya yang bisa menimbulkan pilkada di masing-masing daerah bisa tidak berkualitas. Karena, tingkat kerawanan di daerah juga bisa berbeda-beda. Nah, karena kerawanan-kerawanan itu harus kita cegah dan antisipasi agar kualitas pilkada itu benar-benar bisa terjaga," kata Rofi yang disampaikan secara daring, kemarin.
Lebih lanjut Rofi menjelaskan, pengawasan dan pemantauan pilkada mutlak dilakukan tidak hanya Bawaslu tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Karena secara substansi, pilkada merupakan kerja bersama tidak hanya penyelenggara tetapi juga masyarakat luas. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar