Ganjar: Kita Usulkan Anggaran Penanganan Banjir Pantura Rp3,19 Triliun

Gubernur Ganjar Pranowo saat meninjau banjir yang terjadi di
Kota Semarang beberapa pekan kemarin.

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan, agar penanganan banjir di wilayah Pantura masuk program prioritas nasional. Pemprov Jateng mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran sebesar Rp3,19 triliun, untuk penanganan banjir dan rob dari Pekalongan hingga Pati.

Menurut Ganjar, wilayah-wilayah yang harus segera mendapat penanganan dari persoalan banjir selain Pekalongan adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Namun demikian, tidak mengesampingkan wilayah lain dengan persoalan yang sama.

Ganjar juga meminta, agar pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di wilayah pantura harus segera dituntaskan. Sebab, wilayah Pekalongan menjadi daerah paling rawan tenggelam bila penanganan banjir tidak cepat dilakukan.

"Maka saya ingin memprioritaskan bagaimana penanganan wilayah pantura. Pantura ini ada dua, satu soal infrastruktur yang jalan mesti beres, dan kemudian banjirnya yang paling penting. Banjir di pantura itu mesti dibereskan, karena ada pengamat yang menilai bahwa yang cukup berbahaya ini di Pekalongan," kata Ganjar, kemarin.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Siti Farida menambahkan, pemerintah daerah harus mampu mewujudkan komitmennya dalam penanganan banjir dan harus serius menjalankannya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, sinergitas dan komitmen dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkannya menjadi hal yang penting.

"Sebagai bentuk kerja sama yang baik antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Ombudsman menyambut positif segala koordinasi yang telah dilakukan. Termasuk, upaya-upaya yang telah ditempuh dalam meminimalisir dampak bencana. Kami menyadari bahwa penanganan banjir beserta dampaknya, merupakan hal yang tidak sederhana," ujar Farida.

Farida lebih lanjut menjelaskan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga wajib memerhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir. Sehingga, masyarakat tidak terus mengalami kerugian karena bencana banjir. (K-08)