Jangkauan Pertashop Terus Diperluas di Jateng-DIY

Petugas di Pertashop melayani pembeli yang sedang mengisi BBM.

General Manager Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah Sylvia Grace Yuvenna mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong pemerataan energi melalui program One Village One Outlet, dengan tujuan setiap desa atau kecamatan akan memiliki Pertashop. Sehingga,

guna memerluas jangkauan Pertashop ini pihaknya menggunakan skema kemitraan untuk berinvestasi di Pertashop.

Menurutnya, dari 213 Pertashop yang ada itu sebanyak 95 persen Pertashop di antaranya berada di wilayah Jateng.

Sylvia menjelaskan, pihaknya terus berupaya memberikan kemudahan untuk menarik minat pengusaha atau BUMDes berinvestasi Pertashop. Sehingga, kehadiran Pertashop akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Pertamina telah berkomitmen untuk mengembangkan Pertashop, terutama di wilayah yang belum terjangkau SPBU di seluruh Indonesia. Dari target kami sebanyak 1.647 unit Pertashop di 2021, dan per hari ini telah beroperasi 213 unit Pertashop yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta," kata Sylvia saat sesi webinar Strategi Pemerataan Energi Jawa Tengah Melalui Pertashop, Kamis (29/4).

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, kehadiran Pertashop di wilayah perdesaan menjadi solusi dari kemudahan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dan pemerataan energi. Terutama, dalam hal kemudahan dan harga yang sama dengan SPBU pada umumnya.

Menurut Sujarwanto, melihat persebaran SPBU reguler di wilayah Jateng masih dianggap belum merata. Misalnya di Kabupaten Brebes dengan 17 kecamatan memiliki 32 SPBU, sedangkan di Kabupaten Pekalongan dengan 19 kecamatan hanya ada 17 SPBU saja.

Sujarwanto menjelaskan, masyarakat pelaku usaha maupun BUMDes bisa memanfaatkan peluang untuk ikut memerluas jangkauan Pertashop di wilayah Jateng. Sebab, prioritasnya adalah keterjangkauan dari layanan SPBU.

"Kita memastikan bahwa energi di Jawa Tengah, memilik daya tahan yang baik. Kecukupannya di tingkat masyarakat untuk BBM maupun listrik, harus cukup tidak boleh ada yang kekurangan. Bahwa menjamin akses publik terhadap energi itu sudah cukup memadai aturan yang ada," ucap Sujarwanto. (K-08)