 |
| Petugas gabungan melakukan penjagaan di pintu tol Pejagan. |
Semarang-Pelaksana harian Sekda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh aparat penegak hukum, akan memaksimalkan pengurangan mobilitas di pelaksanaan PPKM darurat yang kurang sepekan lagi berakhir. Bahkan, sejumlah akses yang biasa digunakan sebagai pendukung mobilitas masyarakat akan dilakukan penutupan. Pernyataan itu dikatakannya saat ditemui di kantor gubernuran, kemarin.
Prasetyo menjelaskan, selama dua pekan pelaksanaan PPKM darurat sudah banyak pelaku pelanggar mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan daerah setempat. Tidak hanya perorangan, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan PPKM darurat. Hingga saat ini, sudah ada 15 ribu lebih pelanggar aturan PPKM darurat dan mendapat sanksi.
Menurutnya, menjelang berakhirnya pelaksanaan PPKM darurat ini pihaknya meminta kepada seluruh pemkab/pemkot se-Jateng untuk menggiatkan operasi yustisi dan mengurangi mobilitas masyarakat. Khususnya, untuk di beberapa wilayah yang diketahui masih tinggi mobilitas masyarakatnya.
"Bahwa masih ada beberapa kabupaten/kota yang naik (mobilitasnya), ya tentunya itu polisi pamong praja tidak bisa diandalkan untuk hanya semata-mata dia yang bekerja. Masyarakat juga harus bisa. Intinya kan semua harus sadar betul, bahwa ini memerlukan komitmen bersama. Tidak harus mengandalkan tindakan hukumnya saja tapi kesadaran juga penting. Intinya itu. Tadi kapolda menyatakan bahwa akan ada penyekatan di exit tol tanggal 16-22 Juli. Artinya semua harus diberi informasi, bahwa itu akan terjadi penutupan dan penyekatan. Harapannya itu akan menekan terjadinya mobilitas," kata Prasetyo.
Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, beberapa daerah masih banyak mobilitas masyarakatnya di antaranya adalah Kota Semarang dan Kabupaten Pati. Terutama di wilayah kawasan industri, masih terjadi mobilitas masyarakat. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar