 |
Driver ojol saat melakukan aksi demo di depan
kantor gubernur, Senin (7/3). |
Semarang-Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang mengatasnamakan Driver Online Bergerak Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur, Senin (7/3). Aksi para pengemudi ojol itu, menuntut penyesuaian tarif angkutan yang saat ini dianggap merugikan para mitra.
Koordinator aksi Thomas Aquino Budi dalam rilis menyatakan, Driver Online Bergerak Jawa Tengah merupakan gabungan komunitas dan perseorangan pengemudi ojol roda dua dan roda empat. Tuntutan yang ingin disampaikan kepada Pemprov Jateng, agar aspirasi mereka didengarkan dan disampaikan kepada operator tempatnya bekerja.
Menurutnya, para pengemudi ojol menginginkan kesejahteraan di tengah masa pandemi saat ini.
Thomas menjelaskan, tuntutan yang ingin disampaikan ke pemprov untuk bisa lebih memerhatikan nasib para pengemudi okol. Sehingga, gubernur diminta merumuskan peraturan daerah (perda) terkait penyesuaian tarif yang saat ini dinilai tidak sesuai dan dianggap merugikan para pengemudi ojol.
"Kami meminta kepada bapak gubernur dan Pemprov Jawa Tengah, agar lebih memerhatikan kesejahteran dan kenyamanan serta keamanan kami para driver ojol. Saat ini, tarif yang kami terima masih sangat minimal. Kami juga minta kepada pihak Disnakertrans Jawa Tengah, untuk masuk andil dalam hal ini mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga termasuk buruh harian lepas, yang di dalam UU Ketenagakerjaan ikut diatur," kata Thomas.
Pemprov Siap Fasilitasi Tuntutan Driver Ojol
Sementara itu Sekda Jateng Sumarno memberikan janji, siap memfasilitasi menyampaikan tuntutan para pengemudi ojol. Pemprov juga akan melakukan komunikasi ke pemerintah pusat, selain ke pihak aplikator.
Sumarno menjelaskan, aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojol yang diterima akan ditindaklanjuti dalam dua pekan ini. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berkaitan persoalan tersebut.
Menurutnya, berkaitan dengan tuntutan tarif pengantaran yang sama di antara aplikator perlu adanya diskusi bersama pemegang kebijakan di aplikator.
"Akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat, karena kaitannya dengan regulasi. Kalau masalah persepsi perbedaan jarak dan sebagainya, tentu saja menurut saya perlu didiskusikan supaya sinkron. Yakni kita kan menuju ke titik fair kan," ucap Sumarno.
Lebih lanjut Sumarno menjelaskan, berkaitan masalah jaminan keselamatan atau kecelakaan kerja akan dibicarakan dengan aplikator untuk penyediaan asuransi atau masuk di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar