Selasa, 12 Desember 2017

Tekan Inflasi, BI Perkuat Jaringan Klasterisasi Pertanian dan Peternakan


Semarang-Upaya mengendalikan laju inflasi di Jawa Tengah terus dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, agar tidak terjadi lonjakan harga yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan, yaitu melalui program klasterisasi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Baik produk pertanian maupun peternakan di Jawa Tengah.

Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional, sehingga perlu ada penjagaan khusus untuk mengawal kestabilan harga dan produksi. 

Menurutnya, banyak komoditas dari Jawa Tengah yang memberi kontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional. Yakni produksi bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai besar.

Meski memberikan kontribusi cukup besar terhadap kebutuhan pangan nasional, jelas Rahmat, tekanan inflasi di Jateng dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir lebih banyak disumbang kelompok "volatile foods". Misalnya bawang merah, beras dan aneka cabai.

Oleh karenanya, BI perlu menjaga kestabilan produksi pertanian dan peternakan di Jateng dengan penguatan klasterisasi yang telah dibangun.

"Kenapa kami mendorong pelaku UMK atau petani itu bergabung dalam satu kelompok atau wadah? Karena, itu untuk meningkatkan skala ekonomi. Kalau mereka bergabung menjadi satu kelompok besar, misalnya koperasi atau badan usaha pertanian, maka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak," kata Rahmat.

Oleh karena itu, lanjut Rahmat, pihaknya berupaya memberikan kontribusi melalui program klasterisasi pengendalian inflasi. Program pengembangan klasterisasi pengendalian inflasi itu telah dilaksanakan secara menyeluruh, dan disesuaikan dengan karakteristik inflasi komoditas pangan di provinsi ini. Sehingga, potensi daerah disebut sebagai zona klaster pengendalian inflasi. 

Implementasi program klaster bawang merah diinisiasi Kantor Perwakilan BI Tegal di Kabupaten Brebes dan Kantor Perwakilan BI Solo di Kabupaten Boyolali. Klaster cabai diinisiasi Kantor Perwakilan BI Solo di Kabupaten Wonogiri. Klaster padi diinisiasi Kantor Perwakilan BI Jateng di Kabupaten Semarang dan Kantor Perwakilan BI Tegal di Kabupaten Pemalang, pungkasnya. (K-08)

Dewan Dorong Disduk Percepatan Perekaman e-KTP Untuk Pemilih Pemula

Semarang-Sampai dengan saat ini, kurang lebih masih ada 1,9 juta penduduk di Jawa Tengah yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Baik dari masyarakat perkotaan maupun perdesaan.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Haryanto mengatakan ada banyak faktor, yang membuat masih ada penduduk di provinsi ini belum melakukan perekaman data kependudukan. Baik kendala teknis maupun nonteknis.

Menurutnya, yang saat ini bisa dilakukan dinas kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah dengan jemput bola ke masyarakat langsung. Sehingga, mendekati masa pemungutan suara nanti di 2018, seluruh warga Jawa Tengah yang memiliki hak suara mempunyai kartu identitas resmi atau surat keterangan pengganti e-KTP.

Bambang menjelaskan, yang bisa dilakukan dinas kependudukan dengan lebih banyak merekam data para pemilih pemula di sekolah-sekolah lanjutan atas. Terutama, yang saat pemilihan umum (pemilu) usianya sudah genap 17 tahun. Sehingga, pemilih pemula tersebut tidak akan kehilangan hak politiknya untuk digunakan di bilik suara.

"Karena ternyata, sampai hari ini se-Jawa Tengah ada kurang lebih 1,9 juta warga yang belum rekam e-KTP. Pada saat kita visitasi ke kantor dinas kependudukan, ada beberapa kendala. Makanya, kita coba dorong dinas kependudukan merekam pemilih pemula," kata Bambang.

Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan, persoalan e-KTP menjadi fokus perhatian jajarannya yang tak kunjung rampung. Sehingga, banyak anggota Komisi A turun ke sejumlah kabupaten/kota untuk melihat progres perekaman data e-KTP. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada penduduk wajib ber-KTP tercecer dalam proses perekaman. "Jangan sampai ada yang tercecer," ujarnya.

Diketahui, sesuai dengan tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang, data hasil perekaman akan disampaikan pemprov ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dijadikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4). Selanjutnya, Kemendagri akan menyerahkan data ke KPU RI. (K-08)

BNN Terus Pantau Peredaran Pil PCC di Wilayah Jateng

Brigjen Pol Tri Agus Heru
Kepala BNN Provinsi Jateng 
Semarang-Pascapenggerebekan rumah produksi pil paracetamol caffeine corisoprodol (PCC) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama kepolisian di Jalan Halmahera dan sebuah gudang di Jalan Medoho Kota Semarang serta rumah di Kota Surakarta, awal Desember 2017 kemarin, BNN Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan pemantauan terhadap peredaran obat-obatan ilegal tersebut.

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Tri Agus Heru mengatakan pihaknya juga telah membentuk tim khusus, untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pil berbahaya tersebut.

Menurutnya, peredaran pil tersebut di wilayah Jateng sudah cukup lama. Sehingga, pihaknya menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk ikut melakukan pengawasan. Misalnya dengan Dinas Kesehatan, Balai Besar POM dan kepolisian setempat. Sebab, pil PCC meskipun belum termasuk dalam narkoba namun dampak negatifnya cukup besar dan berbahaya. 

Tri Agus menyatakan, pil PCC saat ini digemari para pengguna narkoba karena harganya sangat murah. Dengan harga yang murah, pil PCC bisa memberi efek setara dengan narkoba.

"Pemantauan terkait dengan peredaran maupun penyalahgunaan pil PCC terus kita lakukan. Mudah-mudahan, peredarannya bisa kita ungkap semua. Dulu kan kasus peredaran pil PCC muncul pertama di Purwokerto, sekarang di Semarang dan Solo. Ini hasil kerja keras BNN RI, provinsi bersama Polda Jateng," kata Tri Agus.

Pada masa mendatang, lanjut Tri Agus, pihaknya akan mengusulkan untuk memasukkan pil PCC ke dalam kategori narkoba. Karena, hasil temuan dan penyitaan pil PCC di Semarang dan Solo masih dijerat dengan UU Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Diketahui, pada awal Desember 2017 kemarin BNN RI, BNN Provinsi Jateng dan Polda Jateng menggerebek rumah di Jalan Halmahera dan sebuah gudang di Jalan Medoho Kota Semarang serta sebuah rumah di Kota Surakarta. Dalam penggerebekan di rumah Halmahera, pelaku bernama Jonny dan Ronggo mampu memproduksi satu juta pil PCC sekali produksi dan sebulan bisa 13 juta pil PCC. Omzet per bulannya bisa mencapai Rp2,7 miliar. (K-08)

Abhan: Pengawasan Partisipatif Warga Masih Rendah

Semarang-Masyarakat masih belum bisa memahami peran sertanya di dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilihan legislatif (Pileg) dan juga pemilihan presiden (Pilpres). Sehingga, setiap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat di sejumlah daerah masih ditemukan banyak pelanggaran pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan pihaknya terus aktif, untuk mendorong partisipasi publik ikut serta mengawasi pemilu dan pilkada. Karena, di dalam setiap penyelenggaraan pilkada diperlukan sistem pengawasan sekaligus partisipasi publik dan partai politik (parpol) untuk mengawasi pilkada. 

Menurutnya, sistem pengawasan yang efektif dan efisien itu bisa mendorong partisipasi publik dan parpol untuk ikut mengawasi jalannya pilkada. 

Partisipasi warga di dalam mengawasi pilkada itu, jelas Abhan, sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Yakni, mengamanatkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan tetap menjaga netralitas. Tujuannya, untuk mendorong suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.

"Bentuk konkrit pengawasan partisipatif dari masyarakat adalah misalnya nanti pada hari H, kalau melihat atau menemukan dugaan pelanggaran bisa segera disampaikan kepada kami. Atau, juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan misalnya menolak money politic. Pelanggaran money politic itu tidak bisa didekati dengan hukum, tapi dengan kultur budaya," kata Abhan.

Lebih lanjut mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu menjelaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Salah satu yang bisa dilakukan, dengan mendirikan Pojok Pengawasan" di masing-masing kantor Bawaslu, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Melalui Pojok Pengawasan itu, semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu, termasuk masyarakat bisa memanfaatkannya. (K-08)

REI: Beli Rumah Tidak Bisa Lagi Ditunda

Penjaga stan perumahan memberi penjelasan kepada salah seorang
pengunjung tentang produk yang ditawarkan. 
Semarang-Masyarakat masih ada pemikiran menunda untuk membeli rumah idaman, dan menunggu hingga harga rumah cocok sebelum dipinang. Padahal, harga rumah terus mengalami kenaikan. Sebab, komponen yang menyebabkan kenaikan harga rumah cukup banyak. Yang paling besar adalah harga tanahnya.

Wakil Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Promosi, Humas dan Publikasi Dibya Hidayat mengatakan membeli rumah, tidak bisa disamakan dengan membeli kendaraan bermotor. Sehingga, keputusan untuk membeli rumah tidak bisa ditunda-tunda, karena merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Menurutnya, jika masyarakat masih berpikiran untuk menunda membeli rumah hingga harga cocok, maka akan semakin menjauhkan mimpinya untuk bisa memiliki rumah idaman. Sebab, harga tanah akan terus naik seiring dengan semakin sempitnya ketersediaan lahan.

Dibya menjelaskan, apabila masyarakat tidak segera memutuskan untuk membeli rumah, dirinya khawatir angka backlog atau defisit ketersediaan rumah semakin besar dan tidak bisa dipenuhi pengembang.

"Tanah itu kan semakin lama semakin sempit, kalau wait and see gini ya tidak bisa (membeli rumah). Rumah itu kan tidak sama dengan kendaraan bermotor, ya ada kategori mobil murah," kata Dibya.

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, dengan adanya pameran perumahan di penghujung tahun ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari rumah idaman. (K-08)