Jumat, 15 Desember 2017

Bappenas: Masalah Kemiskinan Jadi Skala Prioritas Yang Harus Dibereskan di Jateng

Bambang Brodjonegoro
Menteri PPN/ Kepala Bappenas 
Semarang-Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, angka kemiskinan di provinsi ini per Maret 2017 sebesar 4,45 juta jiwa. Angka tersebut turun sebesar 282.230 jiwa selama 2013 sampai 2017.

Persoalan kemiskinan menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa, karena persebaran penduduk miskin paling banyak berada di Jawa. Pernyataan itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai membuka workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (15/12).

Menurutnya, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sesuai SDGs harus dilakukan secara bertahap tahun per tahun. 

Dirinya juga mengakui, di dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah memang terdapat sejumlah kendala yang dihadapi setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, tinggal pola penanganan yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing kabupaten/kota untuk memilih tahapan penyelesaiannya.

Bambang menjelaskan, untuk di Jawa Tengah yang mendesak segera dibenahi dan diselesaikan adalah kemiskinan. Karena, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih cukup banyak.

"Jawa Tengah saya pikir isu terbesarnya masih pada jumlah penduduk miskinnya. Artinya, bagaimanapun juga jumlah penduduk miskin ada di Jawa. Tentunya, kita harus prioritaskan ini sebagai masalah pertama yang harus diatasi. Kemudian, permasalahan berikutnya di Jawa Tengah adalah soal ketimpangan," kata Bambang.

Lebih lanjut mantan menteri keuangan tersebut menjelaskan, dengan memahami potensi permasalahan dan mengetahui kendalanya, maka pemerintah daerah di Jawa Tengah bisa mengatasinya.

"Yang pasti, semuanya tidak harus dilakukan di lima tahun pertama. Harus ada pentahapannya, itu kuncinya," pungkasnya. (K-08)

Usung Floating Airport, Bandara Ahmad Yani Tanam 24 Ribu Mangrove

Sejumlah eks petani tambak menanam bibit mangrove di dekat areal
terminal bandara yang baru, Jumat (15/12).
Semarang-Sebagai bentuk komitmen PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang untuk mendukung pelestarian lingkungan, ditanm 24 ribu bibit pohon mangrove, Jumat (15/12). Hal itu juga dalam rangka mewujudkan Bandara Ahmad Yani sebagai floating airport.

Penanaman 24 ribu bibit mangrove tersebut melibatkan kurang lebih 30 eks petani tambak, yang lahannya terkena proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang.

General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang Maryanto mengatakan selain membantu melestarikan lingkungan, juga untuk mewujudkan bandara yang mengusung konsep eco green airport. Sehingga, keberadaan hutan di sekitar bandara bisa dikembangkan menjadi wisata alam. 

Menurutnya, ribuan bibit pohon mangrove yang telah ditanam itu akan bisa dinikmati antara 3-5 tahun mendatang. Sehingga, dengan adanya hutan mangrove di dalam bandara akan memiliki banyak keistimewaan. Baik dari aspek fisik, ekologi maupun ekonomi.

"Yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan di sekitar bandara. Intinya, sesuai dengan konsep masterplan yang kita buat untuk Bandara Ahmad Yani. Yakni, floatiing airport," kata Maryanto.

Lebih lanjut Maryanto menjelaskan, beberapa tahun yang lalu sebenarnya juga telah ditanam 49.200 bibit pohon mangrove dan sekarang sudah mencapai ketinggian 1,5 meter.

Sementara itu, di Bandara Ahmad Yani Semarang juga akan dilengkapi dengan water management. Yakni, instalasi untuk mengolah air laut menjadi air yang bisa digunakan air minum di bandara. Sedangkan sisa pengolahan air laut, dialirkan ke kolam hutan mangrove.

"Kalau mengandalkan air dari PDAM pasti akan ada hambatannya," pungkasnya. (K-08)

Ombudsman Sebut Pengawasan Eksternal Tingkatkan Laporan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie saat membuka diskusi
mengenai kinerja Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah
belum lama ini. 
Semarang-Sepanjang 2017 ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menerima 234 pengaduan dari masyarakat terkait maladministrasi. 

Permasalahan yang dilaporkan terkait penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari perizinan menara telekomunikasi, penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelayanan rumah sakit dan pendidikan serta lambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Sabarudin Hulu mengatakan dari 234 laporan yang diadukan, sebanyak 67 persen dari laporan tersebut sudah diselesaikan dan sisanya dalam proses pemeriksaan.

Menurutnya, laporan yang belum terselesaikan itu karena kendala masih rendahnya komitmen kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal kementerian di Jawa Tengah dalam menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman.

Lebih lanjut Sabar menjelaskan, banyaknya laporan yang masuk ke jajarannya juga tidak lepas dari peran media dan masyarakat di dalam ikut memantau dan memonitor pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

"Bahwa perlu ada pengawasan eksternal, terutama temen-temen media dan LSM. Tanpa dukungan dari masyarakat dan media, maka Ombudsman tidak ada apa-apanya. Jadi, harus saling menguatkan," kata Sabar.

Lebih lanjut Sabar menjelaskan, pihaknya juga masih banyak menemukan pelaksana pelayanan publik yang enggan memberikan pelayanan tanpa alasan jelas. Padahal, sesuai implementasi dar program Nawacta Presiden Joko Widodo, penyelenggara dan pelaksan pelayanan kesehatan harus bisa melayani masyarakat.

Sehingga, jelas Sabar, para penyelenggara negara bisa memahami dan melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Pemkot Semarang dan Pemkab Kendal paling banyak dilaporkan ke Ombudsman, kaitannya dengan pelayanan. Mulai dari perizinan dan pelayanan rumah sakit," tandasnya. (K-08)

Satgas Pangan Polda Jateng Monitor Pergerakan Harga Jelang Akhir Tahun

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menanyakan pedagang sayur
mengenai pasokan dan juga pergerakan harga sayuran. 
Semarang-Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan jajarannya yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan, akan terjun langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan dan pergerakan harga kebutuhan poko masyarakat menjelang akhir tahun. Hal ini dilakukan, demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga saat perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Satgas Pangan Polda Jateng ikut memantau dan memonitor pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat, agar saat menjelang perayaan hari besar umat Nasrani dan pergantian tahun tidak terjadi gejolak terkait harga pangan.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena belajar dari pengalaman momentum perayaan Lebaran beberapa waktu lalu. Sehingga, pihaknya secara aktif akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, jelas Lukas, jajarannya juga meminta seluruh Dinas Perdagangan, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Untuk itu, dari Satgas Pangan Polda Jateng akan memonitor terus pergerakan harga ini (komoditas pangan). Dan kalau ada indikasi yang tidak benar, kita akan lakukan penyelidikan dan langkah-langkah lebih lanjut. Kami imbau, agar tidak ada yang berspekulasi dengan harga dan juga tindakan melakukan penimbunan karena itu merupakan tindak pidana," kata Lukas.

Lukas menjelaskan, salah satu fungsi dari Satgas Pangan Polda Jateng ikut operasi pasar dalam rangka mengontrol kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.

Dirinya mengimbau kepada para distributor komoditas pangan, agar tidak menghambat jalur distribusi barang ke pasar. Terutama, untuk barang-barang kebutuhan pokok yang dicari masyarakat untuk menyambut Natal dan Tahun Baru.

"Kami selain mengontrol dan mengamankan harga kebutuhan pokok, juga diwajibkan untuk mengamankan jalur distribusi barang," pungkasnya. (K-08)

Sekda: PNS Akan Saya Instruksikan Beli Bawang Merah Brebes

Sekda Jateng Sri Puryono didampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Condro
Kirono, memantau pergerakan harga kebutuhan pokok masyarakat di
Pasar Peterongan, Jumat (15/12).
Semarang-Merosotnya harga bawang merah asal Brebes di penghujung tahun ini, membuat para petani bawang merah merana. Sebab, masa panen raya membuat harga bawang merah jatuh.

Harga bawang merah di tingkat petani terjun bebas hingga Rp4 ribu per kilogramnya. Hal itu terjadi, karena melimpahnya persediaan bawang merah di pasaran setelah panen raya dan memengaruhi fluktuasi harga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan jatuhnya harga bawang merah itu, memang diakui karena faktor panen raya. Namun, harga jual sekarang ini diduga ada permainan di tingkat tengkulak atau middle buyer. Sehingga, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai fluktuasi harga bawang merah yang merosot.

Menurut Sri Puryono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng tersebut, sejumlah instansi akan diajak berdialog untuk mengatasi persoalan itu.

Harapannya, nanti bisa dicarikan solusi mengenai harga jual bawang merah agar tidak membuat petani merugi.

"Salah satunya kita kan kerja sama dengan pasar induk di Jakarta, untuk memborong bawang merah di Brebes. Saya juga akan instruksikan PNS untuk beli bawang merah. Per PNS beli dua kilogram, itu sangat membantu. Kita punya 45 ribu PNS, dan per orang beli Rp36 ribu mampulah," kata Sri.

Sementara itu, terkait dengan pasokan komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru, dirinya menjamin masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, TPID Jateng juga telah menggelar operasi pasar di 58 titik di wilayah Jawa Tengah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhannya menjelang akhir tahun. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir dan juga dagng beku. (K-08)

Kapolda Pastikan Pasokan Pangan Aman Sampai Akhir Tahun

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono didampingi Sekda Jawa Tengah
Sri Puryono, melakukan sidak komoditas pangan di Pasar Peterongan,
Jumat (15/12).
Semarang-Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono didampingi Sekda Jateng Sri Puryono dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi, melakukan kunjungan ke Pasar Peterongan Semarang, Jumat (15/12). Dipilihnya Pasar Peterongan, karena merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, kapolda bersama rombongan mengecek komoditas pangan yang dijual para pedagang, sekaligus memantau pergerakan harga yang terjadi.

Selama pantuan di pasar, tidak terjadi lonjakan harga yang meresahkan masyarakat. Namun demikian, memang diakui ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor psikologis menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, di antaranya telur ayam menjadi Rp24 ribu per kilogram dan daging sapi sebesar Rp100 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk komoditas beras, baik medium atau premium tidak terjadi gejolak kenaikan harga.

"Kita terus ingin memastikan kalau ada kenaikan harga salah satu komodtas itu, kita akan cek. Apakah stoknya bermasalah atau distribusinya yanng bermasalah? Kita ingin pastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang memainkan harga atau mafia pangan," kata Condro.

Pihaknya, jelas Condro, juga sudah memerintahkan kapolres/kapolresta dan kapolrestabes di Jawa Tengah untuk ikut memantau pergerakan harga dan stok pangan di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan ada yang melakukan penimbunan, maka akan langsung diambil tindakan.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi menambahkan, dari hasil pemantauan di Pasar Peterongan diketahui stok pangan yang ada bisa bertahan 2-3 bulan ke depan.

"Pasokan pangan di sini cukup untuk 2-3 bulan ke depan, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran adanya kekurangan stok pangan," ujarnya.

Bachrul juga mencatat, kenaikan harga di Jawa Tengah masih dalam kategori normal dan terkendali. (K-08)