Rabu, 20 Desember 2017

Phapros Salurkan Dana Kemitraan Tahap III Hingga Rp2 Miliar

Direktur Utama PT Phapros, Tbk Barokah Sri Utami (kiri) menyerahkan
dana kemitraan kepada salah satu pelaku usaha, belum lama ini. 
Semarang-PT Phapros, Tbk belum lama ini, menyalurkan dana kemitraan tahap III 2017 kepada pelaku usaha kecil.

Dana kemitraan yang disalurkan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Tengah.

Direktir Utama PT Phapros, Tbk Barokah Sri Utami mengatakan dengan dana bantuan yang diberikan itu, para pelaku usaha bisa lebih berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal pengembangan usaha.

"Total dana yang dikucurkan pada tahap III 2017 ini lebih dari Rp2 miliar dengan menjaring 12 calon mitra binaan dari Semarang,  enam calon mitra dari Magelang, calon mitra dari Yogyakarta, Jepara dan calon mitra dari Solo masing-masing satu calon. Kemudian juga calon mitra dari Rembang dan Kudus, masing-masing dua calon," katanya dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com

Emmy, sapaan akrabnya menjelaskan, para mitra yang mendapatkan bantuan dana berasal dari beragam jenia usaha. Mulai dari industri makanan, batik, jasa dan perdagangan. 

"Harapan kami ke depan, program kemitraan ini bisa terus berjalan dengan baik. Sehingga, bisa menjaring lebih banyak lagi usaha kecil dan menengah yang terbantu memajukan roda pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. 

Diketahui, PT Phapros, Tbk mulai 1997 hingga semester III tahun ini telah menyalurkan dana kemitraan lebih dari Rp27 miliar dengan 193 mitra binaan aktif. (K-08) 


Penjualan Rumah 3 Tahun Terakhir Terus Turun

Pameran rumah di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang
terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. 
Semarang-Pola transaksi dalam tiga tahun terakhir ini, memang menunjukkan tren penurunan penjualan.

Pasar penjualan perumahan di setiap transaksi perumahan yang digelar Property Expo Semarang setiap tahun, terus mengalami penurunan. Penurunan penjualan perumahan mulai terjadi sejak 2015. Sebab, di 2014 angka penjualannya menyentuh 1.007 unit rumah. Namun, di 2015 dan 2016 hingga 2017 terus merosot.

Ketua Property Expo Semarang Dibya Hidayat mengatakan pada 2015, penjualan perumahan turun menjadi 651 unit.

Penurunan penjualan rumah terus berlanjut di 2016, dengan mencatatkan penjualan sebesar 495 unit. Sedang di tahun ini, angka penjualannya juga kembali merosot sebesar 376 unit.

Namun, Dibya menepis jika pasar perumahan mulai jenuh. Karena, pasar perumahan terus bergerak seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. 

Hanya saja, bisa jadi menurunnya penjualan perumahan karena kalah bersaing dengan penjualan dan pembiayaan kendaraan bermotor. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini pembiayaan kendaraan terus bergerak naik.

"Tahun ini adalah penjualan yang paling sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tiga tahun terakhir ini penjualannya terus merosot," kata Dibya.

Oleh karena itu, lanjut Dibya, pada tahun depan pihaknya besama pengembang perumahan lainnya akan mencoba strategi baru di dalam menggaet pasar. Salah satu yang paling memungkinkan, dengan peubahan pola promosi penjualan dan pengemasan produk yang dijual.

"Mungkin perlu ada gebrakan baru dalam produk yang dijual," pungkasnya. (K-08)

BPJS Kesehatan Tegaskan, Semua Penyakit Akan Ditanggung

Abdul Aziz
Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi
Publik Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY
Sukoharjo-Pada akhir November 2017 kemarin, muncul isu menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Sebab, beredar isu delapan jenis penyakit katastropi pendanaanya tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pun, buru-buru melakukan klarifikasi dan penyanggahan isu menyesatkan tersebut. Sehingga, tidak sampai berdampak buruk di masyarakat.

BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu tidak bertanggungjawab tersebut.

Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY Abdul Aziz mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan, untuk menepis pemberitaan yang menyesatkan tersebut.

Menurutnya, pemberitaan mengenai penghapusan tanggungan untuk delapan penyakit katastropik yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah tidak benar.

Oleh karenanya, pihaknya menggandeng media massa untuk memerangi berita hoax tersebut. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui informasi yang beredar di media sosial (medsos) adalah tidak benar. 

"Itu tidak benar dan itu saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Tapi saya tegaskan, bahwa itu tidak benar. Semua penyakit dijamin, termasuk penyakit bawaan dari lahir," kata Aziz.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan, dengan menggandeng kalangan media untuk menangkal berita hoax tentang informasi kesehatan, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh.

"Rekan-rekan media punya peran di sini untuk meluruskan berita dan mengedukasi masyarakat," ujarnya.

Diketahui, delapan jenis penyakit yang tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Sebab, penyakit itu danggap membebani anggaran di BPJS Kesehatan.

Ke depan jenis penyakit yang dikatakan tidak lagi ditanggung adalah penyakit jantung, kanker, gagal ginjal stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia dan hemofilia. (K-08)

KPU Akan Lakukan Coklit Nasional Serentak Pada 15 Januari 2018

Semarang-Sebagai tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (DPT). Pelaksanaannya, akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 15 Januari 2018 mendatang.

Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan pada tahapan coklit nanti, akan ada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang mendatangi rumah-rumah penduduk.

Para petugas yang datang itu, akan melakukan pencocokan terhadap data yang dimiliki dengan e-KTP atau surat keterangan (Suket) milik warga.

Menurut Joko, tahapan coklit data pemilih itu dilakukan guna menghasilkan data yang akurat saat Pemilu 2019. 

Apabila pada saat tahapan coklit ke rumah-rumah warga dan ditemukan belum melakukan rekam data e-KTP, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Sehingga, bisa meminimalisir potensi kecurangan data pemilih melalui pendataan penduduk.

"Untuk DPT, kita akan lakukan coklit pada 15 Januari 2018. Saat ini, kita sudah siapkan buku panduan coklitnya dan coklit akan dilakukan serentak secara nasional. Ada gerakan pencocokan penelitian secara serentak nasional, begitu kira-kira," kata Joko.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, tahapan coklit juga untuk meminimalisir dan mencegah adanya data-data kependudukan yang tidak benar. Salah satunya yang paling sering muncul adalah nama pemilih ganda, atau warga sudah meninggal dunia tetapi masih masuk di DPT. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke KPU RI untuk Pileg dan Pilpres 2019. DP4 tersebut berasal dari data kependudukan kabupaten/kota se-Indonesia yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi Kemendagri menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. Di samping itu, juga diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. (K-08)

KPU: Ada 4 Daerah Bertambah Jumlah Kursi di Parlemen Pada Pemilu 2019

Semarang-Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Pasal 185 menjelaskan ada tujuh prinsip yang harus diperhatikan untuk mengatur dan menyusun daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Berdasarkan payung hukum tersebut, diatur mengenai jumlah kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Ketujuh prinsip yang sudah diatur, di antaranya mengenai kesetaraan nilai suaa, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan integralitas wilayah.

Khusus untuk di wilayah Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mengundang seluruh perangkat KPU di masing-masing kabupaten/kota untuk menentukan dan menyusun dapilnya sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, di Hotel Grand Edge, Selasa (19/12).

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan mengacu pada peraturan tersebut, maka di wilayahnya ada empat kabupaten/kota yang bertambah jumlah kursinya di parlemen pada Pemilu 2019 mendatang.

Keempat kabupaten/kota yang bakal bertambah jumlah kursinya di parlemen adalah Kabupaten Semarang, Wonogiri, Banjarnegara dan Kota Tegal. Sebab, keempat daerah tersebut mengalami penambahan jumlah penduduk.

Sesuai dengan ketentuan, jelas Joko, maka daerah dengan jumlah penduduk di atas satu juta, anggota parlemennya sebanyak 50 orang. Sebelumnya, keempat daerah tersebut jumlah parlemennya sebanyak 45 orang.

"Sekarang tahapan untuk Pemilu 2019, kita sedang susun daerah pemilihan. Khusus untuk pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Karena, yang DPRD provinsi dan DPR RI sudah ditetapkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan penetapan ini, kita identifikasi ada empat daerah yang berpotensi ada penambahan kursi dewan," kata Joko.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, dengan sosialisasi mengenai penyusunan dapil sesuai ketentuan perundang-undangan, diharapkan KPU kabupaten/kota tidak salah dalam penetapan dapilnya.

Diketahui, KPU RI memprediksi perombakan dapil untuk Pemilu 2019 dibutuhkan waktu antara 2-3 bulan. Waktu realokasi jatah kursi, bergantung pada banyaknya wilayah yang akan dirombak. (K-08)