Apindo Semarang Berharap Tahun Politik Tak Ganggu Iklim Usaha

Ketua Apindo Kota Semarang Dedi Mulyadi mengharap pada tahun
politik 2019 tidak ada gejolak politik yang meresahkan.

Semarang-Memasuki tahun politik di 2019 nanti, para pengusaha mengharapkan tidak ada kegaduhan politik yang bisa mengganggu iklim berusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang Dedi Mulyadi mengatakan memasuki tahun politik 2019 nanti, diharapkan tidak memengaruhi perekonomian di dalam negeri. Karena, bila menimbulkan ekses negatif akan memengaruhi iklim berusaha.

Menurutnya, gangguan iklim berusaha akan berdampak jika terjadi kegaduhan atau keributan politik. Sehingga, investor akan enggan masuk ke Indonesia.

Dedi menjelaskan, para pengusaha di Kota Semarang pada khususnya lebih menginginkan adanya ketenangan dalam momentum politik dalam negeri. Karena, siapapun yang terpilih nantinya bisa membawa kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Oleh karena itu, jelas Dedi, pengusaha juga meminta para elite politik bisa memberikan suasana yang menyejukkan dan tidak memunculkan sentimen politik negatif.

"Pelaku industri itu kan juga ingin berjalan dengan normal saja, tidak ada isu-isu. Kadang-kadang, politisi bicara yang memang bisa bikin resah. Bikin resah orang masuk ke sini, termasuk faktor keamanannya. Kita ingin ketenangan dalam berusaha itu tetap dijaga. Jadi, investasi masuk dan devisa juga masuk. Itu yang saya harapkan," kata Dedi, Selasa (27/11).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, para pengusaha di Kota Semarang pada intinya siap untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Karena, siapapun pemimpinnya pasti akan membawa perubahan bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut Dedi, menjelang tahun politik biasanya yang diuntungkan ada produsen kaos, industri sablon dan material kampanye lainnya. Karena, akan banyak permintaan dari partai politik dan juga tim sukses.

"Yang meraup untung di tahun politik ya mereka itu. Tapi, biasanya mereka akan berhati-hati agar tidak merugi karena pembayaran yang tidak jelas," pungkasnya. (K-08)