Jumat, 05 Januari 2018

Gubernur: Normalisasi BKT Diharap Bisa Kendalikan Banjir

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (paling belakang) bersama Wakil Wali
Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat merobohkan salah
satu bangunan di bantaran Sungai Kanal Banjir Timur sebelum dinorma
lisasi, Jumat (5/1).
Semarang-Pengendalian banjir di Kota Semarang, khususnya di wilayah timur harus segera ditangani segera. Salah satunya, dengan normalisasi Kanal Banjir Timur yang dimulai sejak 2016 lalu dengan penyusunan dokumen pendukung Pemprov Jateng dan detail engineering design (DED)-nya dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Pernyataan itu dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat ground breaking di Sungai Kanal Banjir Timur, Jumat (5/1).

Menurutnya, proyek normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur merupakan bagian yang terintegrasi dan simultan dengan penyelesaian banjir dan rob di Kota Semarang dan sekitanya.

Selain untuk mengendalikan banjir, jelas Ganjar, normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur ketika sudah selesai dan tertata bisa dijadikan tujuan wisata.

Ganjar menjelaskan, proyek normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur sangat mendesak dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir di kawasan timur Kota Semarang. 

"Harapannya segera bisa mengendalikan banjir, khususnya di Kanal Banjir Timur seperti di Kanal Banjir Barat. Harapannya lebih indah dan lebih baik, termasuk penataan kawasannya. Sehingga, mereka (warga) yang ada di tempat itu dimasukkan di rumah susun dan yang usaha dibuatkan tempat usaha. Sehinggan nantinya betul-betul banjirnya bisa dikanalisasi dan tidak mengganggu masyarakat di sekitar sungai," kata Ganjar.

Lebih lanjur politikus PDIP itu menjelaskan, normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur juga diharapkan bisa mengatasi persoalan rob di Kota Semarang dan sekitarnya. Bahkan, pengerjaan besarnya juga sudah diintegrasikan dengan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Jadi rob di sekitar pantura ikut tertangani," jelasnya.

Sementara itu, program lainnya yang tak kalah penting dalam menangani persoalan banjir adalah penataan perilaku masyarakat di sekitar Sungai Kanal Banjir Timur. 

"Yang tak kalah penting mengajari mereka tidak lagi buang sampah di sungai," pungkasnya. (K-08) 

Awal 2018, Tol Solo-Ngawi Siap Beroperasi Penuh

Ruas jalan tol Solo-Ngawi yakni junction Kartasura di Ngasem. 
Jakarta-Jalan tol Solo-Ngawi direncanakan pada awal 2018 ini akan beroperasi penuh. 

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) saat ini tengah melakukan proses penyelesaian terhadap pengerjaan proyek jalan tol sepanjang 90,25 kilometer itu. Karena, sampai dengan saat ini progres pembangunan konstruksi proyek jalan tol itu telah mencapai 87 persen.

Dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com, Direktur Utama PT SNJ David Wijayatno mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya percepatan, untuk mengejar target pembangunan jalan tol yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. 

Percepatan yang dilakukan itu, jelas David, terus berkoordinasi dan mendorong pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memercepat proses pembebasan lahan. Selain itu, berkoordinasi dengan PLN untuk memercepat relokasi utilitas listrik. Serta, menambah jumlah alat berat dan tenaga untuk memercepat pekerjaan oprit overpass

"Kami berusaha secepat mungkin menyelesaikan konstruksi jalan tol Solo- Ngawi sesuai target pemerintah. Targetnya, awal 2018 ruas ini bisa beroperasi penuh untuk melayani kebutuhan masyarakat," kata David.

Lebih lanjut David menjelaskan, apabila tol Solo-Ngawi telah dioperasikan maka akan mendukung kelancaran transportasi. "Masalah transportasi darat dan konektivitas baru akan berdampak positif bagi ekonomi kawasan secara umum," ujarnya. 

Nantinya, jalan tol Solo-Ngawi akan dilengkapi lima gerbang tol. Yakni gerbang tol (GT) Kartasura di Ngasem, GT Solo di Klodran, GT Karanganyar di Kebakkramat, GT Sragen di Pungkruk dan GT Ngawi di Kota Ngawi.

Guna memudahkan masyarakat dalam mengakses jalan tol, PT SNJ juga memersiapkan simpang susun di GT Bandara Adi Soemarmo Boyolali, GT Purwodadi dan GT Sragen Timur. (K-08) 

BEI: Jumlah Investor Baru di Semarang Naik 20 Persen

Seorang pialang saham sedang mengecek pergerakan saham di Kantor
BEI Semarang. 
Semarang-Data di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Semarang mencatat, sampai dengan akhir 2017 dan memasuki 2018 kinerja pasar modal di Kota Semarang dan wilayah Jawa Tengah bagian utara menunjukkan perkembangan yang positif.

Kepala Kantor BEI Semarang Fanny Rifki El Fuad mengatakan perkembangan positif pasar saham di wilayah Kota Semarang dan Jateng bagian utara itu, ada beberapa indikator yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah pertumbuhan jumlah perusahaan efek di Jawa Tengah.

Saat ini, jelas Fanny, perusahaan efek di Kota Semarang dan Jateng bagian utara mencapai 24 perusahaan. Pada tahun kemarin, ada penambahan tiga perusahaan efek di Kota Semarang.

Sementara itu, lanjut Fanny, dari sisi penambahan investor juga ada peningkatan yang positif. Hal itu tidak lepas dari semakin banyak dibukanya galeri investasi di sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah. Tidak kurang ada 21 galeri investasi yang telah dibuka sepanjang 2017 kemarin, dan 15 galeri investasi di antaranya berada di Kota Semarang.

Dengan semakin banyak galeri investasi yang terbentuk di perguruan tinggi, ternyata mampu mendongkrak penambahan jumlah investor baru. Terutama investor dari kalangan mahasiswa.

"Jumlah investor kita catat di Kota Semarang sampai dengan November 2017 ada 13.550 investor. Ini meningkat sebanyak 20 persen dibandingkan dengan 2016 kemarin. Di Kota Semarang saja mencapai 11 ribu investor. Komposisinya usia produktif antara 35-50 tahun. Yang menarik kemudian adalah investor baru dari kalangan anak muda usia 18-20 tahun, dan ini merupakan kelas pelajar dan mahasiswa," kata Fanny.

Lebih lanjut Fanny menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menargetkan akan ada penambahan jumlah investor baru antara 5-6 ribu investor. Sebab, di 2017 kemarin saja bisa terjaring 5.200 investor baru dan mayoritas adalah anak muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Usia pelajar dan mahasiswa ternyata antusias sekali menabung saham. Kalangan mereka ini yang intens kita bidik," pungkasnya. (K-08)

Polda Jateng Bentuk Satgas Anti Black Campaign

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono memeriksa pasukan usai me-
mimpin apel kesiapan pengamanan Pilkada Jateng 2018 di Simpang
Lima Semarang, Jumat (5/1).
Semarang-Setiap gelaran pemilihan umum (Pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), selalu muncul adanya isu-isu negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan istilah hoax.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, isu negatif atau hoax cukup marak dan meresahkan masyarakat. Bahkan, konten hoax di media sosial bertebaran ketika digelar Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman di Pilkada DKI Jakarta, Polda Jawa Tengah membentuk satuan tugas (satgas) yang memang diarahkan untuk menangani konten hoax atau kampanye hitam di Pilkada Jateng 2018.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan satgas antikampanye hitam itu akan bekerja mulai pendaftaran pasangan calon (paslon), hingga paslon terpilih dilantik menjadi pejabat negara.

Menurutnya, satgas antikampanye hitam itu akan terus berkoordinasi dan berkontribusi bersama satgas lainnya, yaitu satgas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Dengan demikian, persoalan hukum yang menjurus pada pelanggaran pemilu akan diarahkan ke Satgas Gakkumdu, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan pengawas pemilu (Bawaslu).

"Ada satuan tugas antiblack campaign. Kita gelar hari ini. Kita tahu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 69 sudah menetapkan dilarang melakukan kampanye-kampanye yang menimbulkan rasa kebencian, fitnah dan menyinggung agama, suku, ras dan antargolongan. Kalau media sosial yang keluar adalah media sosial resmi dari parpol atau tim sukses kita pantau, tapi kalau tanpa nama akan ditangani satgas antikampanye hitam," tegas kapolda.

Lebih lanjut kapolda menjelaskan, tim antikampanye hitam bekerja memantau isi atau konten dari media sosial yang berpotensi memecah belah persatuan dan merusak keharmonisan masyarakat Jawa Tengah. Bahkan, dirinya juga meminta peran dari kalangan media cetak dan elektronik untuk ikut mengawal dari sisi pemberitaan di media masing-masing. 

Bagi masyarakat yang mengetahui adanya kegiatan kampanye hitam atau black campaign, jelas kapolda, baik itu melalui media sosial atau website bisa melaporkan ke Mapolda Jateng atau menghubungi situs yang dibuat polda untuk memerangi dan menangani kampanye hitam. "Kami kenalkan kanal hastagnya, "SatgasAntiBlackCampaignJateng," tandasnya. (K-08)

Kapolda Ingatkan Penyelenggara Pilkada Bisa Netral dan Adil

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menyalami salah satu anggota
Linmas yang mengikuti apel pengamanan Pilkada 2018 Operasi Mantap
Praja di Lapangan Simpang Lima, Jumat (5/1).
Semarang-Dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di wilayah Jawa Tengah, jajaran Polda Jateng menggelar apel kesiapan Operasi Mantap Praja 2018 di Lapangan Simpang Lima, Jumat (5/1). Para personel yang terlibat, mulai dari TNI/Polri hingga instansi samping diapelkan untuk mendengarkan instruksi dari Kapolda Irjen Pol Condro Kirono.

Kapolda mengingatkan, di Jawa Tengah pada tahun ini akan digelar delapan pilkada serentak. Satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta tujuh pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Condro Kirono mengatakan ketujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada bersamaan dengan provinsi adalah Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus dan Karanganyar.

Kapolda berpesan kepada para penyelenggara pilkada di Jawa Tengah, untuk bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan bersifat netral serta adil. Sehingga, mampu menghasilkan pilkada yang berkualitas.

"Penyelenggaranya, baik itu KPU atau Bawaslu dari tingkat provinsi maupun tingkat kecamatan harus netral, harus adil dan harus profesional. Kita tahu, semakin penyelenggaranya ke tingkat bawah yang sifatnya sementara berpotensi bisa ditarik-tarik pihak berkepentingan dan mengarah penyimpangan," kata kapolda.

Lebih lanjut perwira bintang dua itu juga mengingatkan kepada jajarannya dan personel TNI, untuk selalu memegang teguh netralitas TNI/Polri. Sebab, di dalam undang-undang TNI/Polri juga sudah secara tegas mengatur netralitas anggota.

Sedangkan kepada para pasangan calon (paslon), tim sukses dan partai politik (parpol) pendukung juga diminta ikut menjaga iklim kondusif di Jawa Tengah. 

"Paslon, tim sukses dan parpol pendukung sangat menentukan kualitas pilkada. Jangan ada kampanye hitam," tegasnya.

Guna mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Tengah, Polda Jateng mengerahkan 21.506 personel dan dibantu enam ribu personel TNI serta 13 ribu personel perlindungan masyarakat (Linmas) yang menjaga tempat pemungutan suara (TPS). (K-08)