Selasa, 06 Februari 2018

KPU: Saat Coklit, PPDP Temukan Banyak Pemilih Sudah Tak Tinggal di Alamat Asal

Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha (kanan) menunjukkan sebuah
rumah yang sudah didatangi PPDP dan dicoklit. 
Semarang-Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Tengah, sudah dimulai sejak 20 Januari dan berakhir pada 18 Februari 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo mengatakan untuk melaksanakan coklit, pihaknya menerjunkan 92.894 orang yang terdiri dari 64.171 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), 25.677 panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan 3.865 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Serta melibatkan 175 anggota KPU kabupaten/kota, dan didampingi lima orang anggota KPU provinsi dan seorang anggota KPU RI.

Menurutnya, para petugas akan mendatangi 320.855 rumah pemilih dari 27.088.592 pemilih sesuai daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Joko menjelaskan, dalam 10 pertama tahapan coklit, petugas mampu melampaui target 40 persen calon pemilih yang didatangi. Namun, dalam pelaksanaan di lapangannya petugas banyak terkendala karena kesulitan bertemu dengan calon pemilih, sehingga harus bolak-balik datang dan berkoordinasi dengan ketua RT setempat. 

"Ada beberapa catatan dari coklit yang cukup menarik, pertama banyak pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat karena merantau. Yang kedua, alamat domisili tidak ditemukan rumahnya, dan ketiga soal pemilih pemula banyak ditemukan belum punya KTP elektronik," kata Joko, Selasa (6/2).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, para PPDP yang bekerja di lapangan di tahapan berikutnya lebih mudah karena warga yang didatangi sudah menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan. "Warga ternyata sudah tahu kalau nanti akan didatangi PPDP, sehingga menyiapkan dokumen kependudukan," ujarnya.

Nantinya, lanjut Joko, hasil dari coklit tersebut akan diatur dan dirapikan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan selanjutnya disusun menjadi daftar pemilih sementara (DPS). (K-08)

Pasien Rujukan BPJS Bisa Kontrol Ulang Maksimal 3 Bulan

Kabid Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Utama
Semarang Istianti (kiri memegang mic), sedang memaparkan program
rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan di RS Bhayangkara Semarang. 
Semarang-Guna mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan melalui sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Semarang melakukan sosialisasi pelaksanaan rujuk balik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), belum lama ini. 

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Semarang Istianti selaku mengatakan penerapan rujuk balik di era JKN bertujuan, untuk meningkatkan rasio kontak antara peserta dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dipilih. Sehingga, FKTP bisa memantau kondisi penyakit peserta JKN-KIS yang dirujuk ke FKTP. 

Menurutnya, rujuk balik juga berfungsi untuk menjaring program rujuk balik (PRB) dengan sembilan diagnosa yang merupakan salah satu program unggulan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Kesembilan penyakit kronis yang masuk program rujuk balik adalah diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktifkronik (PPOK), epilepsi, skizofrenia, stroke dan systemic lupus erytematosus (SLE). 

Selain memermudah akses pelayanan kepada penderita penyakit kronis, jelas Istianti, program rujuk balik membuat penanganan dan pengelolaan penyakit peserta BPJS Kesehatan menjadi lebih efektif.

"FKTL penerima rujukan diwajibkan untuk merujuk kembali semua peserta yang dirawat di FKTL ke FKTP apabila kondisi peserta sudah stabil. Namun, bila hasil dari pemeriksaan peserta masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dokter penanggung jawab pasien harus memberikan surat keterangan masih dalam perawatan," kata Istianti dikutip dari rilis yang diterima kilas9.com

Lebih lanjut Istianti menjelaskan, khusus untuk pengembalian pasien ke FKTP harus disertai dengan resume penyakit yang memuat diagnosa dan rencana tindak lanjut dari dokter rumah sakit. Hal itu dilakukan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga, akan menghemat waktu dan biaya peserta yang tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. 

"Pasien dengan diagnosa program rujuk balik tunggal tanpa komplikasi, maksimal kunjungan adalah sekali dalam sebulan dan kontrol ulang pasien bisa dilakukan maksimal tiga bulan sejak tanggal rujukan awal dikeluarkan," pungkasnya. (K-08) 

BI: Baru 10 Persen Masyarakat Indonesia Bertransaksi Secara Elektronik

Kepala Divisi Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional Direktorat
Elektronifikasi dan Gerbang Nasional Bank Indonesia Aloysius Donanto
(kiri), menjelaskan tentang pembayaran menggunakan transaksi ber-
basis elektronik, di KPw BI Jateng, kemarin. 
Semarang-Perkembangan bisnis yang semakin maju, mendorong Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Yakni, pembayaran secara praktis, mudah dan cepat.

Masyarakat yang moderen, juga mulai mengalihkan pembayaran belanja dari uang kartal ke transaksi elektronik. Namun, jumlah tersebut masih terbilang sedikit dan didominasi masyarakat perkotaan.

Kepala Divisi Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional Direktorat Elektronifikasi dan Gerbang Nasional Bank Indonesia Aloysius Donanto mengatakan GPN menjadi sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas Sistem Pembayaran Nasional perlu menyiapkan dan menciptakan transaksi interkoneksi.

Hanya saja, jelas Donanto, ternyata sistem pembayaran dengan transaksi elektonik belum banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Buktinya, baru 10 persen masyarakat yang sudah memanfaatkannya. 

"Masyarakat Indonesia belum semuanya terbiasa menggunakan transaksi elektronik. Padahal, kartu debit yang sudah diterbitkan di Idonesia saat ini di atas 140 juta kartu. Sementara, transaksi debit per hari kurang lebih Rp15 juta. Artinya, itu baru 10 persen saja penggunaan transaksi elektronik masyarakat Indonesia," kata Donanto, kemarin.

Lebih lanjut Donanto menjelaskan, saat ini pun pemerintah juga ikut menggairahkan masyarakat melakuukan transaksi elektronik. Salah satu yang sudah dilakukan dan sedang berjalan adalah penggunaan kartu nontunai di gerbang tol, atau yang disebut dengan sistem elektronifikasi. Bahkan, pada tahun ini program bantuan sosial pemerintah kepada rumah tangga sasaran juga diarahkan lewat nontunai.

"Sekarang tinggal 15 persen penerbit atau perbankan belum menerbitkan alur transaksi pembayaran dengan kartu," pungkasnya. (K-08)

Edarkan Kosmetik Palsu, 2 Ibu RT Asal Pati Ditangkap Polisi

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono (tengah) saat gelar perkara
kosmetik ilegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Selasa (6/2).
Semarang-Berharap meraup untung lebih banyak, dua orang ibu rumah tangga warga harus berurusan dengan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah. Masing-masing berinisial PD, warga Kecamatan Kayen dan SW, warga Winong, Kabupaten Pati. Keduanya dengan sengaja mengedarkan dan memerdagangkan produk farmasi berupa kosmetik tidak dilengkapi dengan izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang dan tidak ada label pada kemasannya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan modus yang digunakan pelaku dengan mengemas ulang isi produk asli dan ditempel merek lain, serta berdalih produk dari luar negeri.

Guna melancarkan aksinya, pelaku menjual kosmetik palsu itu melalui media online Facebook dengan target sasaran pembeli di seluruh Jateng dan beberapa kota besar di Indonesia.

"Ternyata mereka menggunakan modus dengan produk yang sudah ada kemudian dikeluarkan isinya, setelah itu diaku sebagai merek lain dari luar negeri. Biasanya, mereka menjual dengan cara online," kata kapolda usai gelar perkara, Selasa (6/2).

Lebih lanjut Condro menjelskan, setiap produk yang dijual pelaku secara online itu dihargai mulai dari Rp30 ribuan sampai Rp100 ribuan per kemasan. Dari penjualan kosmetik palsu itu, pelaku mendapat keuntungan tiap bulannya antara Rp3 juta sampai Rp5 juta. "Sebulan pelaku bisa menjual 300-500 botol kosmetik palsu," jelasnya.

Dari tangan kedua pelaku, lanjut kapolda, polisi mengamankan sejumlah barang bukti kosmetik siap edar dan kosmetik yang belum sempat diedarkan dan masih tersimpan dalam jeriken.

Guna memertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (K-08)

Edarkan Sabu Dalam Permen di Desa Wisata, Pelaku Nyaris Kelabui Petugas BNN

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Tri Agus Heru (kanan) memegang
senjata air gun milik pelaku ER sebagai pelindung diri, Selasa (6/2).
Semarang-Ada-ada saja ulah para pelaku peredaran narkoba yang mencoba mengelabui petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah ER alias John, warga Boyolali yang ditangkap anggota BNNP Jateng, di Desa Wisata Kopeng, Kabupaten Semarang, Jumat (2/2) kemarin.

Kepala BNNP Jateng Tri Agus Heru Prasetyo mengatakan agar saat mengedarkan narkoba tidak mudah terdeteksi petugas, pelaku membungkus satu paketan kecil ukuran satu gram dengan bungkus permen.

Menurutnya, bungkus permen yang di dalamnya berisi paketan sabu itu nyaris tidak mudah dikenali. Karena, petugas sempat tidak menduga jika isinya adalah paketan sabu.

"Saya kira ini modus baru, di mana paketan satu gram dimasukkan di kemasan permen. Jadi, ini semakin tidak mencurigakan lagi. Apalagi, wilayah peredarannya sudah sampai ke desa wisata. Artinya, tidak ada lagi wilayah yang benar-benar bersih dari narkoba," kata Tri Agus saat gelar perkara, Selasa (6/2).

Lebih lanjut Tri Agus menjelaskan, saat dilakukan penangkapan pelaku di persembunyiaan di Desa Wisata Kopeng terbilang sulit. Sebab, pelaku menyewa sebuah kamar milik penduduk yang berdekatan dengan kebun bunga. "Jadi, biar aktivitasnya tidak dipantau aparat," jelasnya.

Sementara pelaku, ER mengaku sudah enam bulan ini menjalankan bisnis peredaran narkoba melalui arahan seorang bandar bernama Jiun, yang mendekam di LP Grasia Yogyakarta.

Selain diedarkan di wilayah Kopeng dan Jateng, jelas ER, ia juga mengirimkan pesanan hingga ke Jakarta dan Halmahera, Maluku Utara.

"Saya bekerja sesuai perintah dari Jiun. Kalau ada pesanan saya bergerak," ujarnya.

Saat ini, petugas BNNP Jateng sedang mengembakan kasus tersebut. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari tangan ER adalah satu bungkus sabu ukuran besar yang dimasukkan di kardus teh Cina seberat satu kilogram, paket satu seberat masing-masing satu gram dalam bungkus persen sebanyak 19 paket, paket satu seberat lima gram dalam tiga paket dan paket sabu satu gram sebanyak 54 paket serta paket sabu dalam permen sembilan paket masing-masing seberat 0,5 gram. (K-08)