DPRD Minta Target PAD Harus Dikawal Walau Sekarang Sedang Pilkada

Semarang-Kontestasi politik dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Tengah, jangan sampai mengendurkan upaya pemprov dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD). Pernyataan itu dikatakan anggota Komisi C DPRD Jateng Yahya Haryoko, saat menjadi pembicara dalam acara "Mengawal PAD di Tahun Politik" di Hotel Quest, Selasa (20/2).

Menurutnya, mesti sedang digelar pilkada, namun tidak membuat Pemprov Jateng mengurangi upayanya mencapai target PAD. Hanya saja, memang perlu ada catatan khusus agar capaian PAD bisa maksimal dan tidak disalahgunakan pihak-pihak yang ikut kontestasi pilkada.

"Bagaimanapun karena PAD ini merupakan sumber utama daripada anggaran daerah, saya kira tidak boleh sampai lengah, sampai terabaikan karena aktivitas politik. Kalau PAD tidak tercapai, otomatis seluruh program pembangunan daerah yang sudah dicanangkan ini bisa tidak terealisasi. Ini yang harus dikawal," kata Yahya, Selasa (20/2).

Lebih lanjut politikus PPP tersebut menjelaskan, selama ini postur PAD Jateng masih mengandalkan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, potensi pajak daerah lainnya masih cukup banyak.

"Harusnya pemerintah mulai memikirkan sumber pendapatan lainnya yang cukup potensial," ujarnya.

Sementara, Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Edy S Bramantyo menambahkan, memang PKB masih menjadi sumber utama pendapatan. Pada tahun ini, ditargetkan sebesar Rp12 triliun dari PKB.

Namun demikian, pihaknya menyebut jika tahun politik tidak sampai mengganggu target pencapaian PAD. (K-08)

DPRD: Revisi UU MD3 Malah Semakin Jauh Rakyat Dengan Wakilnya

Yahya Haryoko
Anggota DPRD Jateng

Semarang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) sudah diputuskan dan disahkan. Namun, revisi tersebut justru menimbulkan pro dan kontra di sejumlah pihak. Bahkan, anggota legislatif yang didaerah juga ikut menyayangkannya.

Anggota DPRD Jawa Tengah Yahya Haryoko mengatakan kondisi tersebut, dipandangnya sebagai wujud negara yang tidak berdemokrasi. Padahal, anggota DPR merupakan perwakilan dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi dari yang diwakilinya.

"Bagaimanapun nanti masyarakat jadi takut mengkritik DPR itu, padahal DPR kan wakil rakyat. Ya bagaimanapun, apapun kritik dan saran itu harus kita terima, jangan sampai kemudian dianggap sebagai merendahkan martabat atau penghinaan seperti itu," kata Yahya, Selasa (20/2).

Yahya yang duduk di Komisi C itu menjelaskan, Undang-Undang MD3 juga mengkebiri anggota DPR di daerah dalam tanda kutip. Padahal, aturan tersebut juga mengatur anggota legislatif sampai di tingkat kabupaten/kota.

"Yang saya sayangkan kok MD3 berkutat di DPR RI saja. Kan DPRD juga masuk di dalamnya, kok tidak pernah dibahas," ujarnya.

Menurut politikus PPP itu, seharusnya Undang-Undang MD3 lebih mengedepankan pembenahan di sektor tugas pokok anggota dewan. Sehingga, masyarakat semakin yakin terhadap kinerja dari anggota legislatif yang mewakili di parlemen. (K-08)

BPBD Jateng Sebut Logistik Bencana Sudah Disebar

Anggota BPBD Kabupaten Pati menyerahkan bantuan logistik
kepada warga yang terdampak banjir. Foto: ISTIMEWA

Semarang-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah sudah mengirimkan logistik ke sejumlah daerah yang mengalami bencana, baik bencana banjir, tanah bergerak dan angin kencang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan logistik yang dikirimkan itu di antaranya adalah kebutuhan mendasar, misalnya bahan makanan, selimut dan juga makanan kering.

Menurutnya, wilayah di Jateng yang mengalami bencana banjir adalah Kabupaten dan Kota Tegal, Brebes, Kudus dan Demak. Sedangkan di Kabupaten Magelang terjadi angin kencang.

Khusus untuk bencana banjir dii wilayah pantura barat, yakni di wilayah Tegal dan Brebes, jelas Sarwa, masih terdapat warga yang mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Informasi yang masuk, untuk di wilayah Brebes, ada tiga desa terdampak banjir dan warganya harus diungsikan. Namun, saat ini kondisinya sudah mulai surut dan warga kembali ke rumah masing-masing.

Sarwa menyebutkan, untuk saat ini kepala daerah di masing-masing wilayah yang terdampak banjir sudah mengeluarkan status darurat bencana.

"Ini semuanya (daerah) mengeluarkan darurat bencana. Ada yang satu minggu, ada yang 10 hari, tergantung kebutuhan di lapangan. Tetapi yang jelas, kerusakan bangunan rumah ada dan sekarang dalam tahap pembersihan," kata Sarwa, Selasa (20/2).

Lebih lanjut Sarwa menjelaskan, bencana banjir pada tahun ini tidak terlalu parah bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, untuk kondisi pascabanjir juga tidak meninggalkan sampah yang cukup banyak. "Dulu sampahnya bisa segunung saat dibersihkan, tahun ini tidak. Terlalu banyak," ujarnya.

Sementara itu, yang masih dipikirkan BPBD Jateng adalah bencana pergerakan tanah di Kabupaten Banjarnegara. Sebab, dari 20 kecamatan yang ada, 18 kecamatan di antaranya terjadi pergerakan tanah.

"Ini menunggu kesiapan pemda setempat dan niat dari warga untuk mau dipindah saja," pungkasnya. (K-08)

KPU Jateng Sudah Selesaikan Coklit Para Pemilih

Petugas PPDP Kabupaten Pekalongan mendata identitas warga di
tengah kondisi banjir menggenangi rumah. Foto: ISTIMEWA

Semarang-Sejak 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menggelar proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap para pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha mengatakan sebanyak 27.088.592 pemilih sudah didatangi 64.171 petugas coklit, dan informasi dari petugas di KPU masing-masing kabupaten/kota di Jateng proses coklit sudah 100 persen selesai.

Menurutnya, yang saat ini sedang dilakukan para petugas coklit dan KPU di masing-masing kabupaten/kota adalah mencocokan data penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sebab, tidak semua penghuni lapas merupakan warga setempat. Sehingga, perlu ada pencocokan dari antardaerah, agar tidak terjadi nama pemilih ganda.

Namun demikian, lanjut Muslim, selama proses coklit yang menjadi prioritas adalah warga di wilayah sulit dijangkau atau sedang mengalami bencana.

"Yang menjadi prioritas kami dalam proses coklit adalah di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Misalnya ke Karimunjawa Jepara atau daerah yang sedang mengalami bencana banjir. Namun hasil informasi dari temen-temen KPU kabupaten/kota, coklit sudah hampir 100 persen selesai," kata Muslim, Selasa (20/2).

Lebih lanjut Muslim menjelaskan, dari proses coklit juga bisa mendeteksi warga yang memiliki hak pilih namun belum melakukan rekam dana KTP elektronik. 

"Khusus untuk yang belum rekam data KTP el, kami akan koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat," tandasnya. (K-08)