Rabu, 14 Maret 2018

Pengembang Sebut Rumah Mewah Mulai Temukan Pasarnya

Sejumlah pengembang perumahan memengah atas menawarkan ke
calon pembeli di Atrium Mal Paragon Semarang dalam gelaran Property
Expo Semarang ketiga. 
Semarang-Prospek atau perkembangan properti untuk rumah menengah ke atas atau kategori mewah, diprediksi akan menemukan pasarnya. Hal itu dikatakan Ketua Property Expo Semarang Dibya K. Hidayat di sela pembukaan pameran perumahan di Atrium Mal Paragon Semarang, Rabu (14/3).

Menurut Dibya, rumah menengah ke atas pada tahun ini mulai merangkak naik. Prediksi itu berdasarkan kondisi perekonomian yang semakin membaik, dan masyarakat mulai melirik rumah menengah ke atas sebagai lahan investasi baru.

Dibya menyebut, pada pameran sebelumnya banyak terjadi transaksi perumahan setelah pameran. Informasi dari sejumlah pengembang menyatakan, jika sekira 50 persen calon pembeli mendatangi lokasi perumahan atau rumah contoh dan terjadi transaksi.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Dibya, ia optimistis pada pameran ketiga tahun ini akan mendapatkan hasil yang maksimal.

"Saya optimis di pameran kali ini kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Sebab, akhir-akhir ini perumahan atau properti menengah ke atas dengan harga Rp500 juta sampai Rp1 miliar ke atas lagi bagus-bagusnya. Mungkin faktornya salah satunya adalah perbaikan perekonomian," kata Dibya, Rabu (14/3).

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, untuk pameran ketiga ini diikuti 13 pengembang perumahan dan tiga vendor properti. Sedangkan pameran dimulai pada 14-25 Maret 2018. (K-08)

Ganjar Minta Pemda Dan Masyarakat Sepakat Soal Penataan Kawasan Pesisir Yang Semakin Turun Muka Tanahnya

Cagub Ganjar Pranowo berjalan di sisi rumah yang tergenang air rob di
kawasan pesisir Kota Semarang. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Sejumlah daerah pesisir di Jawa Tengah, diketahui mengalami penurunan permukaan tanahnya. Di antaranya Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Dampaknya, sering terjadi banjir rob atau naik air laut ke daratan.

Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo mengatakan penanganan banjir rob di daerah pesisir menjadi salah satu prioritas program kerja yang akan dilakukannya, jika memimpin Jateng di periode kedua. 

Khusus untuk wilayah Kota Semarang, penanganan penurunan permukaan tanah bisa disiasati dengan dua program. Pertama dengan menguruk kawasan, agar permukiman penduduk tidak tergenang air rob. Namun, cara ini dinilai akan membutuhkan biaya sangat besar dan tidak menyelesaikan persoalan penurunan permukaan tanah.

Sementara, cara kedua, jelas Ganjar, dengan melakukan relokasi warga ke daerah lain dan memberikan tempat tinggal baru. Misalnya dengan memindahkan warga daerah pesisir ke rumah susun (rusun). Namun, untuk cara ini antara pemerintah daerah dengan warganya harus ada kesepakatan.

"Kalau kita ingin memperbaiki tapi tidak pergi ya diuruk, risikonya adalah penurunan muka tanah terus menerus. Kalau mau diperbaiki total ya dipindahkan semua, apakah akan dibuat rumah susun atau bagaimana, tapi harus ada kesepakatan sosial dengan masyarakat. Kalau masyarakat mau, maka bisa direncanakan," kata Ganjar di Semarang.

Terkait dengan penanganan banjir di kawasan Genuk dan Kaligawe, lanjut Ganjar, sudah ada program normalisasi Kanal Banjir Timur dan Kolam Retensi Kaligawe. Di samping itu, ada lima pompa air bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai solusi jangka pendek.

"Penanggulangan banjir di Kota Semarang butuh waktu, karena saat ini satu per satu proyek sedang dikerjakan. Nantinya, akan dibangun tanggul laut di sepanjang pesisir Semarang hingga Demak berupa jalan tol," pungkasnya. (K-08)

Sudirman: Pilkada Langsung Yang Melahirkan Pemimpin Bersih Tetap Harus Diteruskan

Cagub Sudirman Said berbicara di depan mahasiswa Unissula tentang
kepemimpinan yang bersih, Rabu (14/3).
Semarang-Munculnya wacana mengkaji ulang sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said, ketika memberikan kuliah umum tentang "Pemimpin Yang Bersih, Jalan Menuju Kesejahteraan Yang Lestari" di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rabu (14/3).

Menurut Sudirman, banyak pemimpin bersih dan berintegritas lahir dari proses demokrasi pilkada langsung. 

Dirinya memberi contoh sejumlah kepala daerah bermoral dan bersih di negeri. Di antaranya adalah Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. Kemudian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang atau Muhammad Zainul Majdi.

Sudirman menjelaskan, apabila muncul pemimpin daerah korup, maka bukan proses pilkada langsung yang disalahkan. Yang disalahkan adalah figur dari yang korup tersebut.

Ia mengutip kalimat dari Bung Hatta yang selalu diingatnya, bahwa orang kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, orang tidak jujur sulit diperbaiki. 

"Harus diisi orang-orang yang dalam kategori sudah selesai dengan diri sendiri. Kandidat-kandidat yang baik yang reputasinya tidak tercela dan track recordnya bener. Sehingga, ketika dipilih pun tetap menjaga proses demokrasi dan melahrkan pemimpin yang bersih. Kita akan terus mengingatkan bahwa bila negara kita itu kepengen baik, maka mau tidak mau manusia yang lahir sebagai pemimpin adalah orang yang baik," kata Sudirman.

Proses pilkada langsung yang saat ini sedang berjalan, lanjut mantan menteri ESDM tersebut harus dipertahankan.

Sementara itu, terkait dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengumumkan beberapa nama kepala daerah sebagai tersangka patut didukung. Hanya saja, ia tidak sependapat jika upaya KPK dihalangi dengan alasan tertentu.

"Terkait dengan adanya unsur pemerintah yang menghalangi, menurut saya itu tidak baik dan memberi kesan pemerintah intervensi," tandasnya. (K-08)

Sekda Minta OJK Edukasi Masyarakat Jateng Cerdas Memilih Produk Jasa Keuangan

Sekda Jateng Sri Puryono meminta OJK masif edukasi
masyarakat tengang produk jasa keuangan. 
Semarang-Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono meminta kepada Kantor Regional (Kanreg) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bisa memilih produk jasa keuangan yang benar dan terjamin.

Menurutnya, saat ini cukup banyak lembaga keuangan di Jateng yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Bahkan, tidak jarang produk-produk yang ditawarkan dari lembaga keuangan tersebut justru merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, jelas sekda, perlu ada edukasi secara masif dari OJK untuk mengenalkan lembaga jasa keuangan dan produknya kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih investasi.

"Dengan pengetahuan yang baik dan memadai, saya berharap masyarakat tidak salah pilih dalam memanfaatkan produk jasa keuangan. Sehingga, sesuai kebutuhan juga menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat sudah paham, maka secara otomatis mereka akan membuka diri terhadap jasa keuangan itu," kata Sri Puryono, Rabu (14/3).

Lebih lanjut Sri Puryono menjelaskan, masyarakat harus dilindungi dari tawaran produk investasi yang abal-abal.

"Jangan sampai mereka tertipu dengan investasi ilegal," ujarnya.

Sementara itu, belum lama ini OJK melalui Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menyatakan, masyarakat perlu berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang sudah dihentikan kegiatan usahanya. Namun, sampai dengan saat ini masih beropeasi. Di antaranya adalah PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group dan UN Swissindo.

"Stgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, entitas tersebut harus menghentikan kegiatan usahanya," ujarnya. (K-08)

KPU Jamin Semua Pemilih Jateng Bisa Gunakan Hak Pilihnya di Pilgub 2018

Komisioner KPU Jateng Diana Aryanti saat memberikan materi soal
Pilkada kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Foto: ISTIMEWA 
Surakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menjamin hak konstitusi para pemilih di provinsi ini, pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti saat menggelar acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (13/3).

Menurutnya, sesuai dengan perintah undang-undang, setiap warga negara yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau sudah melakukan perekamanan data penduduk dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka mempunyai hak pilih di Pilgub Jateng 2018.

Selain itu, jelas Diana, setiap orang yang sudah menikah atau pernah menikah tetapi belum memiliki KTP elektronik juga berhak atas hak konstitusi. 

Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menghilangkan hak konstitusi setiap warga negara di Pilgub Jateng 2018 asalkan sudah memiliki syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

"Yang menyatakan domisili di daerah pemilihan itu adalah KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan itu sudah dilakukan. Secara berjenjang, kawan-kawan KPU di daerah juga melakukan hal yang serupa. Jadi, jangan sampai hak konstitusi pemilih itu hilang karena persoaln administrasi," kata Diana.

Sementara itu, khusus untuk mahasiswa yang berada di perantauan namun masih berada di Jateng tetap bisa menggunakan hak pilihnya di tempat berdomisili. Hanya saja, penggunaannya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

Terpisah, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan, hasil pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pilgub 208 akan diumumkan pada Jumat (16/3) besok dalam daftar pemilih sementara (DPS). DPS Pilgub 2018 tersebut, nantinya akan ditempel di masing-masing kantor kelurahan/desa.

"Kami akan gelar yang namanya uji publik DPS. Masyarakat bisa mencermati namanya atau anggota keluarganya sudah masuk DPS atau belum," ujarnya. (K-08)