Senin, 09 April 2018

Sudirman: Generasi Milienal Bukan Kelompok Yang Cuek, Mereka Itu Kritis Dan Bisa Dirangkul

Sudirman Said
Cagub Jawa Tengah
Semarang-Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said mengatakan generasi milenial merupakan kelompok yang bisa dirangkul, untuk mewujudkan pembangunan Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Menurutnya, generasi milenial yang merupakan kelompok pelajar dan mahasiswa bisa diberdayakan dari sisi pemikiran dan tenaganya. Ia memberi contoh anak-anaknya yang sekarang merupakan generasi milenial, juga sering diajak berkomunikasi tentang situasi yang terjadi sekarang ini.

Bahkan, jelas mantan menteri ESDM itu, dengan pemikiran mereka yang kritis akan menjadi bahan masukan di dalam bekerja membangun bangsa.

"Salah kalau ada yang mengatakan kalangan milenial itu cuek, mau senang-senang saja. Salah. Mereka adalah generasi yang mencari makna dan mereka kritis. Bapaknya saja dikritik kok. Saya juga punya anak-anak milenial seperti itu. Jadi, terhadap pejabat publik mereka punya daya kritis," kata Sudirman di Semarang.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, generasi milenial juga mampu menerima setiap hal yang baru dengan cepat.

"Saya kan juga berasal dari kampus, mengajar di beberapa peguruan tinggi. Jadi cukup paham dengan mereka para generasi milenial itu," ucapnya.

Sudirman berharap, dari generasi milenial sekarang ini nantinya akan muncul calon-calon pemimpin masa depan yang bisa menjadi panutan. (K-08)

Ganjar: Industri Tekstil Jateng Jadi Pionir di Indonesia

Cagub Ganjar Pranowo bersama dengan pendukungnya bermain seni
tradisional. Foto: ISTIMEWA 
Sukoharjo-Industri tekstil yang ada di Jawa Tengah menjadi salah satu andalan bagi Indonesia. Salah satunya adalah PT Sritex yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Menurut Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo, banyak kalangan militer di dunia menggunakan seragam buatan dari Sritex. Bahkan, jumlahnya tidak kurang dari 35 negara sudah menggunakan seragam buatan Sukoharjo tersebut.

Ganjar menyebutkan, Sritex masuk dalam jajaran industri tekstil dunia yang diperhitungkan. Sehingga, dengan capaian itu diharapkan bisa memberikan rangsangan bagi industri di Jateng untuk terus berupa memproduksi produk yang berkualitas.

"Sritex sendiri sebenarnya menginovasi teknologi-teknologi pertekstilan yang luar biasa, baiik dari hulu maupun sampai hilirnya. Bahkan, yang diproduksi di sini full semuanya untuk ekspor. Ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa teknologi tekstil yang ada di Indonesia leadernya ada di Jawa Tengah dengan segala teknologi yang luar biasa," kata Ganjar di Sukoharjo.

Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, dengan teknologi yang dimiliki Sriitex semakin banyak calon pembeli dari luar negeri berminat membeli produk Jateng. Bahkan, mampu memancing dan mendorong calon investor datang ke provinsi ini.

"Dengan kemudahan berinvestasi ke Jawa Tengah ini akan membuat investasi makin pesat. Ini selaras dengan perintah Presiden Jokowi, kalau kita permudah perizinannya maka banyak investor yang masuk," ujarnya.

Dirinya mengaku, dalam lima tahun terakhir ini perindustrian di Jateng terus berkembang. Sebab, pemerintah membuka diri dan pro terhadap investasi padat karya. (K-08)

BNN: Waspada, Peredaran Narkoba Sudah Masuk Ponpes

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru (dua dari kanan)
menunjukkan barang bukti yang disita dari seorang pengajar di ponpes
di Surakarta. 
Semarang-Peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah pada masa sekarang ini sudah merambah ke semua pihak, tidak terkecuali ke lingkungan pondok pesantren (ponpes).

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng Brigjen Pol. Tri Agus Heru mengatakan beberapa kasus peredaran narkoba yang ditangani, hampir merata menyerang ke sejumlah sektor masyarakat. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga dunia pendidikan. Bahkan, sudah merambah ke lingkungan ponpes.

Menurutnya, masuknya narkoba ke ponpes itu diketahui dari tertangkapnya seorang tenaga pengajar di salah satu ponpes di Kota Surakarta berinisial AGR. Bahkan, yang bersangkutan pada Senin (9/4) akan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah.

Padahal, jelas Tri Agus, ponpes digadang-gadang menjadi benteng terakhir di masyarakat yang bisa menahan serbuan peredaran narkoba.  

Oleh karena itu, lanjut Tri Agus, perang melawan peredaran narkoba harus digalakkan dengan melibatkan peran serta semua pihak tidak hanya penegak hukum saja.

"Dalam kaitan kasus ini menyebutkan bawah narkoba telah merambah seluuh kondisi sosial masyarakat kita, karena belum lama ini BNN Provinsi Jawa Tengah juga telah menangkap seorang mahasiswa dari universitas di Semarang. Kemudian, narkotika juga telah masuk ke pondok pesantren yang menjadi benteng terakhir pertahanan moralitas di Indonesia," kata Tri Agus.

Lebih lanjut Tri Agus menjelaskan, pihaknya akan kembali mensinergikan kerja sama dengan kelompok-kelompok agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membantu menyebarkan informasi bahaya narkoba.

"Kita sudah pernah menjalin kerja sama dengan MUI Jateng untuk mencegah peredaran nakoba. Sekarang kita tingkatkan lagi," tandasnya. (K-08)

Menkeu Sebut 110 Juta Orang Indonesia Akan Kehilangan Pekerjaan Karena Robot

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Auditorium
Prof. Soedharto Undip, Senin (9/4).
Semarang-Masa sekarang ini dunia sedang menghadapi puncak dari revolusi industri keempat, yakni menciptakan mesin-mesin yang mampu mengerjakan tugas dari manusia. Bahkan, berdasarkan The Concept of Manufacturing industrial 4.0 menyebutkan jika jumlah orang pekerja akan berkurang karena banyak pekerjaan manual yang repetitif bisa diganti dengan robot.

Dalam kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Senin (9/4) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika saat ini otomatisasi robot sedang berjalan. Sehingga, semua pihak harus sadar dan melakukan sejumlah upaya antisipatif agar tidak tergerus zaman.

Namun demikian, jelas Sri, di dalam negeri sektor pekerjaan yang paling terimbas dari otomatisasi dan tergantikan robot adalah pekerjaan manual. Di Indonesia, pekerjaan kasar dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) cukup banyak. Jumlahnya mencapai 110 juta tenaga kerja.

Oleh karena itu, perlu ada pemikiran dari sejumlah pihak terhadap kelompok tenaga kerja yang bakal tergantikan dengan mesin atau robot.

"Kalau Indonesia ada 257 juta populasi, sekitar 110 juta tenaga kerja yang mayoriitas masih berpendidikan SD dan SMP dan biasanya melakukan pekerjaan manual itu yangg akan terancam oleh otomatisasi. Saat robot murah dan kita baru sadar sudah terjadi otomatisasi, ternyata ada 100 juta orang yang harus dicarikan pekerjaan," kata Sri Mulyani di Semarang.

Lebih lanjut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, di lingkungan institusi kerjanya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementeria Keuangan juga terjadi penyederhanaan jumlah bendahara. Jika semula ada lebih dari 25 ribu karyawan, saat ini tinggal tujuh ribuan bendahara saja.

"Sekarang mau pencairan dana tidak perlu pakai pegawai, cukup kirim invoice dan datang ke bank dicairkan," tandasnya. (K-08)

Sri Mulyani: Krisis Ekonomi 98 Tidak Terulang Kalau Sektor Keuangan Dijaga Dengan Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut krisis ekonomi di Indonesia
tidak akan terulang, jika sektor keuangan dijaga dengan ketat. 
Semarang-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bangsa ini sudah cukup belajar, terhadap dua krisis keuangan yang sempat terjadi pada 1998 dan 2008. Sebab, pemerintah telah melakukan sejumlah antisipasi yang bisa menyebabkan krisis keuangan terjadi. Hal itu dikatakan Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Senin (9/4).

Menurutnya, pemerintah sudah melakukan perkuatan sektor finansial Indonesia. Mulai dari pembenahan neraca pembayaran, penjagaan nilai tukar Rupiah dan kondisi pasar.

Mantan direktur Bank Dunia itu menjelaskan, sejumlah lembaga yang dibentuk sampai dengan saat ini sudah berjalan baik. Di antaranya adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pengawasan terhadap bank yang dianggap bermasalah.

Sri Mulyani menyebutkan, pada 1998 lalu penyebab krisis keuangan terjadi karena banyak pihak mengaku dekat dengan menteri keuangan dan memanfaatkan perbankan meminta pinjaman. Namun, saat pinjaman dicairkan tidak ada itikad untuk mengembalikan. 

"Kalau perbankan dijadikan alat seperti itu (sapi perah), maka bisa terjadi krisis tahun 97-98. Makanya, sejak itu Indonesia membuat BI independen, kita membuat OJK dan membuat KKSK itu karena kita ingin menjaga sektor keuangan agar sebagai sektor yang menciptakan pertumbuhan ekonomi secara sehat di tata kelola dengan baik. Dia bisa menciptakan kenaikan tapi juga bisa menghancurkan," kata Sri.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, sesuai dengan perintah dari Presiden Jokowi, maka pertumbuhan ekonomi akan terus dijaga. Termasuk, sejumlah kebijakan yang bermuara pada reformasi ekonomi.

"Pak presiden menginginkan investasi dan ekspor harus meningkat. Policynya membuat harga pasar stabil dan rendah," pungkasnya. (K-08)