Senin, 16 April 2018

Dinkop Jateng Akan Catatkan 50 Food Truck Masuk Rekor MURI di Acara UKM Culinary Festival

Ema Rachmawati
Kepala Dinkop dan UKM Jateng
Semarang-Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop dan UKM) Jawa Tengah akan mencatatkan rekor baru di Museum Rekor Indonesia (MURI), sebagai penyelenggara acara dengan jumlah peserta food truck sebanyak 50 unit. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 20-22 April 2018, melalui UKM Culinary Festival di kawasan Kota Lama Semarang.

Kepala Dinkop dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan kegiatan tersebut, nantinya diklaim menjadi acara dengan jumlah peserta UKM food truck terbanyak di Indonesia.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan menumbangkan acara serupa yang pernah digelar di Yogyakarta dengan jumlah peseta food truck sebanyak 28 unit.

"Selain ada 50 food truck, kita juga menampilkan UKM-UKM dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Rencananya, kita akan mencatatkan food truck itu ke MURI, karena yang terakhir itu baru 28 food truck di Yogya. Kalau di Jateng nanti bisa tembus 50 food truck," kata Ema.

Ema menjelaskan, dipilihnya food truck sebagai peserta karena beberapa waktu ke belakang ini bisnis kuliner dengan memanfaatkan kendaraan roda empat mulai menjamur di kota-kota besar. Bahkan di Jateng, mulai banyak orang yang mengembangkan konsep berjualan makanan dan minuman di atas mobil sejenis multi purpose vehicle (MPV) tersebut.

"Bisnis ini mampu menghasilkan omzet yang cukup menggiurkan," ujarnya.

Lebih lanjut Ema menjelaskan, selain melibatkan Komunitas Food Truck Indonesia (KFI) dalam acara UKM Culinary Festival tersebut juga akan diramaikan dengan pameran UKM dari sejumlah daerah di Jateng. Termasuk lomba fotografi dan talkshow bisnis.

"Kami menargetkan selama tiga hari acara bisa dikunjungi 2.500 orang per hari," ucapnya.

Dirinya berharap, kegiatan tersebut bisa meningkatkan citra Jateng di bidang kuliner dan mengenalkan bermacam masakan nusantara.

"Yang tak kalah pentingnya, acara itu sebagai wadah promosi bagi pelaku UKM," tandas Ema. (K-08)

Sudirman: Jateng Perlu Dibentuk Klasterisasi Pariwisata Lintas Kabupaten

Sudirman Said
Cagub Jawa Tengah
Semarang-Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, dan bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Pernyataan itu dikatakan Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said menyikapi potensi pariwisata di Jateng, yang masih bisa dikembangkan lebih besar lagi.

Menurutnya, potensi pariwisata di provinsi ini bisa dijual dan disejajarkan dengan Bali atau Yogyakarta. Mulai dari usaha kreatif, kuliner dan wisata alamnya.

Mantan menteri ESDM itu menjelaskan, Bali maupun Yogyakarta bisa dijadikan contoh untuk melayani turis dengan baik. 

Oleh karena itu, jelas Sudirman, diperlukan adanya pengembangan destinasi pariwisata di Jateng secara serius. Salah satunya, dengan pengembangan klasterisasi destinasi pariwisata yang ada di provinsi ini.

"Kita punya destinasi wisata yang besar sekali, mulai dari candi kemudian pusat-pusat buday dan wisata religi jejaknya Wali Songo. Kita akan dorong supaya pengembangan destinasi wisata itu berbasis klaster, aga ada pengelompokan. Karena memang ada beberapa tempat yang harus dikerjakan bersama-sama lintas kabupaten," kata Sudirman di Semarang.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, yang bisa dikembangkan lintas kabupaten untuk klasterisasi pariwisata di Jateng misalnya wilayah Baturraden dan Gunung Slamet, dengan melibatkan sejumlah kabupaten sekitar. Dengan begitu, maka pengembangan wisata di provinsi ini akan lebih mudah dan terukur.

"Klaster dibangun, misalnya klaster Prambanan, Dieng, Gunung Lawu dan Karimunjawa," tandasnya. (K-08)

Ganjar: Sekolah Saya Harap Bisa Terima Siswa Difabel

Cagub Ganjar Pranowo menunjukkan hasil kerajinan tangan dari perajin
Jepara berbentuk binatang banteng. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Memasuki masa pendaftaran siswa baru, sekolah-sekolah di Jawa Tengah diharapkan bisa menerima siswa difabel. Hal itu dikatakan Calon Gubernur (Cagub) Ganjar Pranowo ketika mengunjungi sekolah PAUD Kedungsari Tembalang, belum lama ini.

Menurutnya, sekolah-sekolah di provinsi ini didorong ke arah inklusif dengan bekerjasama dengan aktivitas pendamping difabel.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, keberadaan sekolah inklusif di Jateng masih sangat kurang. Sehingga, banyak siswa penyandang disabilitas tidak bisa memeroleh pendidikan setara dengan anak normal lainnya.

Selain itu, upaya untuk menambah tenaga pengajar atau guru khusus difabel juga akan ditambah di sekolah-sekolah umum di Jateng. Sehingga, siswa difabel juga bisa mendapat akses pendidikan dan materi pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya.

"Ada kepedulian dari warga untuk membantu mereka penyandang disabilitas yang ada di sini. Mereka memberikan sarana untuk penyandang disabilitas bisa bersekolah. Tadi ada yang bentuknya paud maupun TK. Memang berikutnya ada beberapa fasilitas yang kurang dan kita akan coba bantu, mungkin assesment kira-kira yang diperlukan apa. Kalau tadi mereka butuh alat transportasi untuk menjemput," kata Ganjar di Semarang.

Lebih lanjut mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, untuk sekolah yang memang dibangun masyarakat khusus bagi siswa difabel akan diperhatikan sarana dan prasarananya. Apabila memang masih dirasakan kurang dari sarana fasilitasnya, maka akan dibantu lewat asessmen.

"Kami akan bantu kalau memang fasilitas di sekolah inklusif masih kurang," pungkasnya. (K-08)

KPU Jateng Jamin Tidak Ada Pemilih Ganda di Pilgub 2018

Joko Purnomo
Ketua KPU Jateng
Semarang-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan untuk mencegah adanya data pemilih ganda di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, pihaknya menggelar uji publik atau Gerakan Cek DPS mulai 27 Maret kemarin. Tujuannya, agar bisa diperoleh data yang valid tentang data pemilih di Jateng.

Menurutnya, gerakan itu akan memimalkan munculnya data pemilih ganda pada periode sebelumnya.

Joko menjelaskan, dugaan adanya data pemilih ganda di salah satu desa di Kabupaten Brebes lebih karena "kecelakaan" teknis saja. Sebab, setelah dilakukan pengecekan terjadi kesalahan menarik lembar daftar pemilih sementara (DPS).

Selain itu, untuk mengurangi beban di tempat pemungutan suara (TPS) juga telah dilakukan pembatasan jumlah pemilih. Oleh karena itu, kejadian di Brebes dianggapnya karena ada "kecelakaan" data.

"Pemilih ganda itu begini ceritanya. Jadi yang sudah ada di Sidalih itu adalah data yang diia pindah TPS, tetapi belum terverifikasi. Seharusnya mestinya dibuang dan satu data lagi yang dimasukkan. Kenapa belum terverifikasi dan belum bertemu oangnya untuk ditanya akan ke TPS mana, itu belum sampai ditanyakan," kata Joko.

Lebih lanjut mantan ketua KPU Wonogiri itu menjelaskan, pada Pilgub Jateng 2018 ini dianggap lebih baik prosesnya karena disempurnakan dengan undang-undang dan peraturan KPU. Bahkan, data pemilih ganda akan terlacak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena sudah menggunakan data KTP elektronik.

"Kami yakin, di pilgub nanti tidak ditemukan data pemilih ganda," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, hasil DPS Pilgub Jateng 2018 tercatat sebanyak 27.348.878 jiwa dan tersebar di 35 kabupaten/kota. Sedangkan untuk jumlah TPS-nya, mencapai 63.974 TPS. (K-08)

KPU Pastikan Warga Jateng Bisa Gunakan Hak Pilih di Pilgub 2018

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo (dua dari kanan) menjelaskan soal
kesiapan Pilgub 2018, didiskusi yang digelar di Rosti Cafe Semarang,
Senin (16/4).
Semarang-Selama pelaksanaan uji publik terhadap daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018, ada beberapa catatan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan ada tiga klasifikasi, untuk pemilih di pelaksanaan Pilgub 2018 dari DPS menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 20 April nanti.

Pertama soal pemilih yang sudah ber-KTP elektronik dan telah selesai tidak ada masalah, dan kedua pemilih pemula belum rekam data KTP elektronik namun menggunakan surat keterangan (suket) sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sedangkan yang ketiga, jelas Joko, adalah pemilih yang sudah masuk database dan akan berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Khusus bagi kelompok ketiga ini, satu per satu sudah dipilah untuk dilakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Dirinya mengapresiasi langkah dan upaya dari Disdukcapil setempat, yang mengupayakan untuk melakukan perekaman data penduduk sampai ke tingkat kecamatan atau jemput bola di tengah masyarakat. Sehingga, pada saat hari pemungutan suara, para pemilih bisa menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). 

"Sabtu-Minggu Disdukcapil buka sampai ke kecamatan-kecamatan, antreannya cukup banyak. Kita tinggal sedikit kok, dari 829 ribu itu kemarin tinggal 325 ribuan yang belum ber-KTP elektronik. Yang umurnya 17 tahun besok-besok sudah pakai suket. Ini persoalan waktu saja, semua sudah teridentifikasi dari Disdukcapil," kata Joko.

Lebih lanjut mantan ketua KPU Wonogiri itu menjelaskan, untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pihaknya akan mengirimkan surat undangan kepada para pemilih. Bahkan, upaya mendorong masyarakat untuk datang ke TPS setempat juga terus digelorakan, agar tingkat partisipasi pemilih di Pilgub 2018 bisa lebih banyak lagi.

"Kalau yang kita beri undangan tapi kok tidak datang karena masih merantau ke Kalimantan atau Sumatera bahkan Papua misalnya, kita tidak bisa memaksanya," pungkasnya. (K-08)