Jumat, 29 Juni 2018

2 Maskapai Batal Terbang ke Denpasar Akibat Aktivitas Gunung Agung

Sejumlah penumpang Wings Air melakukan refund tiket akibat batalnya
penerbangan ke Denpasar karena aktivitas Gunung Agung, Jumat (29/6).
Semarang-Penerbangan maskapai Wings Air IW 1802 tujuan Semarang-Denpasar pada pukul 06.00 wib dibatalkan, menyusul aktifnya kembali Gunung Agung Bali, Kamis (28/6) malam. Sedangkan maskapai Garuda Indonesia GA 447 dengan jumlah penumpang 137 orang penerbangan pukul 14.15 wib, juga dibatalkan terbang ke Denpasar. 

Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Dian Pertama Sari mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkan, saat ini Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ditutup akibat abu vulkanik Gunung Agung.

Menurutnya, abu vulkanik Gunung Agung Bali itu menutupi ruang udara koordinat. 

Khusus penerbangan dari Semarang ke Denpasar, jelas Dian, sampai dengan saat ini baru dua maskapai yang membatalkan terbang. Sedangkan seluruh penumpang yang berjumlah 69 orang dengan tujuan Denpasar itu, semua biaya tiket dikembalikan sebagai kompensasi. Demikian juga dengan seluruh penumpang Garuda Indonesia, sebagian memilih refund dan sisanya menunda penerbangan atau mengulang jadwal penerbangannya.

"Di Bandara Ahmad Yani Semarang hari ini terdapat empat penerbangan keberangkatan dari Semarang ke Denpasar itu, sampai saat ini ada dua penerbangan yang cancel. Yaitu Wings Air IW 1802 dan GA 447," kata Dian.

Lebih lanjut Dian menjelaskan, pihaknya mengikuti notice to airmen (notam) yang berlaku dari bandara tujuan. Sebab, yang ditutup adalah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bandara tujuan.

Namun demikian, pihaknya siap menampung pengalihan rute penerbangan ke Semarang.

"Kita sudah persiapkan ketersediaan parkir untuk pesawatnya," pungkas Dian. (K-08)

BPJS TK Minta Dukungan Pemerintah Untuk Penguatan Sistem Perlindungan Jaminan Sosial

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif (kiri) meminta
pemerintah segera menyelesaikan revisi PP Nomor 44 tentang JKK dan
JKM, untuk peningkatan manfaat jaminan sosial. 
Semarang-Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif mengatakan diperlukan adanya dukungan dari pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui jaminan sosial. Hal itu dikatakannya, ketika menggelar sarasehan dengan sejumlah stakeholder dan masyarakat di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (28/6).

Menurutnya, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian dalam rangka meningkatkan manfaat jaminan sosial kepada masyarakat. Sehingga, dibutuhkan adanya percepatan penyempurnaan peraturan pemerintah untuk pemenuhan manfaat dasar yang lebh layak dan berlaku secara universal bagi warga Indonesia.

Krishna menjelaskan, pada tahun ini merupakan momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung penguatan sistem perlindungan jaminan sosial menuju Indonesia sebagai negara kesejahteraan. 

"Kami memerlukan dukungan, kerja sama dan komitmen serta kolaborasi dari pemerintah. Mau dibawa ke mana tentang perubahan manfaat jaminan sosial. Kita ingin kerja sama dan kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai operator BPJS Ketenagakerjaan," kata Krishna di Semarang.

Lebih lanjut Krishna menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang saat ini sedang direvisi belum selesai juga. Padahal, sudah berlangsung selama tiga tahun. Sedangkan amanat perundangan menyebutkan, paling lambat revisi dilakukan dua tahun.

"Kami terus mendorong pemerintah, agar regulasi ini sinkron dengan kebutuhan masyarakat saat ini," ujarnya.

Melalui sarasehan yang digelar tersebut, jelas Krishna, pihaknya akan menyerap dan mengetahui kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sehingga, hasil resume nantinya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

"Jadi, kami akan usulkan peningkatan manfaat jaminan sosial itu bagaimana menjawab tantangan kebutuhan pekerja maupun stakeholder terkait," pungkasnya. (K-08)

Sekda Jateng Sebut Zonasi Sekolah Akan Ratakan Sebaran Anak Pandai

Sekda Jateng Sri Puryono (kiri) didampingi Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Gatot Bambang Hastowo saat melihat komputer UN. 
Semarang-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pada tahun ini, mulai menerapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDP) tahun ajaran 2018/2019 untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN).

Pendaftaran PPDP untuk tingkat SMAN dan SMKN di Jateng, akan dilakukan secara online mulai 1-6 Juli 2018.

Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono mengatakan karena tingkatan SMAN dan SMKN sudah di bawah kewenangan provinsi, maka ada pemberlakuan zonasi khusus SMAN. Yakni berdasarkan wilayah atau kecamatan di sekitar lokasi sekolah, termasuk berbeda kabupaten asal dekat dengan sekolah negeri.

Menurutnya, dengan adanya sistem zonasi, diharapkan terjadi pemerataan kualitas satuan pendidikan dan tidak ada lagi sekolah favorit.

"Jangan khawatir tidak dapat sekolah, dan kita ingin anak pandai itu tersebar merata di semua kota semua sekolah. Jangan sampai anak pandai berkumpul dalam satu kota. Ada beberapa kota itu harus merata, karena dari itu awal kita melakukan pembinaan SDM. Sedang kalau dengan sistem online ini dirancang sudah yang kesekian kalinya. Semakin hari kita sempurnakan, karena kita sadari ada beberapa kekurangan," kata sekda, Jumat (29/6).

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo menambahkan, pembagian wilayah dalam zonasi memertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam satu wilayah lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat. Sehingga, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mendaftar ke sekolah yang bukan berada di wilayahnya tetapi dekat dengan tempat tinggal.

"Zonasi itu nanti dekat dengan sekolah. Kalau calon siswa yang dekat dengan sekolah melebihi kuota, maka pertimbangannya adalah kedekatan jarak rumah dengan sekolah dan nilai serta prestasi siswa. Tapi, yang utama adalah kedekatan rumah dengan sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, dengan zonasi menjadi bagian upaya pemerintah di dalam penyebaran pendidikan yang berkualitas.