Senin, 09 Juli 2018

Sudirman-Ida Ucapkan Selamat Kepada Ganjar-Yasin Sebagai Pemenang di Pilgub Jateng 2018

Sudirman Said dan Ida Fauziyah mengucapkan selamat kepada Ganjar-
Yasin yang memeroleh suara terbanyak di Pilgub Jateng 2018, Senin
(9/7).
Semarang-Calon Gubernur (Cagub) Sudirman Said akhirnya mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Taj Yasin, yang memenangi kompetisi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018. Pernyataan itu diucapkannya, usai menerima seluruh relawan Sudirman-Ida di Patra Convention and Hotel Semarang, Senin (9/7).

Sudirman Said mengatakan tahapan pilgub sudah selesai, dan para kandidat sudah mendapatkan perolehan suaranya. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng juga sudah menggelar sidang pleno rekapitulasi suara.

Menurutnya, gelaran pilkada di Jateng sudah berjalan meskipun ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Sehingga, di pilkada berikutnya bisa lebih baik.

"Kepada pasangan calon nomor satu Ganjar Pranowo dan Taj Yasin yang ditetapkan KPU Jawa Tengah memeroleh suara paling banyak, kami berdua beserta partai pendukung dan relawan mandiri mengucapkan selamat. Selamat bekerja mengemban amanah kepada seluruh warga Jawa Tengah," kata Sudirman.

Lebih lanjut mantan menteri ESDM itu menjelaskan, sejak awal mengikuti kontestasi pilkada, pihaknya menyatakan jika kompetisi pilkada bukan permusuhan.

Menurutnya, demokrasi adalah kompetisi sehat yang tidak akan mengubah persahabatan dan hubungan-hubungan personal. Sehingga, setelah ini akan kembali pada hubungan personal.

"Insya Allah Mas Ganjar dan Gus Yasin akan diberikan kekuatan menunaikan amanat dan aspirasi seluruh warga Jawa Tengah," ujarnya.

Diketahui, paslon Sudirman Said-Ida Fauziyah maju di Pilgub Jateng 2018 diusung partai koalisi. Yakni Partai Gerindra, PAN, PKB dan PKS serta didukung PBB. Dalam penghitungan pilgub, Sudirman-Ida mendapat suara sekira 41 persen. (K-08)

Dinas Pendidikan Jateng Coret 500 Calon Siswa Yang Gunakan SKTM Aspal

Kepala BP2MK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jasman me-
nyebutkan ada kurang lebih 500 calon siswa dicoret karena diduga
menggunakan SKTM asli tapi palsu, Senin (9/7).
Semarang-Sebanyak 500 calon siswa yang mendaftar ke sekolah menengah atas negeri (SMAN), harus dicoret dari daftar sementara. Sebab, mereka kedapatan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diduga asli tapi palsu.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jasman Indratmo  mengatakan jumlah itu baru sementara, dan dimungkinkan masih ada penambahan. Sebab, pihak sekolah masih melakukan verifikasi terhadap para calon siswa yang mendaftar melampirkan SKTM.

Menurutnya, dari awal pendaftaran SMAN melalui online, diketahui ada 62 ribuan calon siswa mendaftar menggunakan SKTM. Sehingga, pihaknya harus benar-benar selektif terhadap para calon yang mendaftar menggunakan SKTM.

"Yang sudah kami coret lewat data online itu ada 500-an siswa. Jumlahnya naik turun, saat ini masih berproses terus. Kami coret karena ada indikasi SKTM-nya asli tapi palsu," kata Jasman, Senin (9/7).

Lebih lanjut Jasman menjelaskan, temuan SKTM yang diduga asli tapi palsu itu hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Jateng. 

"Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, sehingga ada kerja sama dengan RT/RW hingga lurah dan camat. Sebab, mereka adalah pihak yang berwenang mengeluarkan SKTM," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Jasman, sejak dibuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMAN se-Jateng ada 113.092 calon siswa yang mendaftar. (K-08)

Pengembang Harapkan Angin Surga Dari Kebijakan Baru LTV

Sejumlah masyarakat memadati pameran properti di Atrium Mal Ciputra
di Property Expo Semarang kelima. 
Semarang-Sejumlah kalangan pengembang perumahan di Jawa Tengah, menyambut positif kebijakan dari Bank Indonesia yang melonggarkan kebijakan rasio kredit terhadap nilai atau loan to value (LTV). Kebijakan baru itu akan berlaku efektif pada 1 Agustus 2018 nanti.

Ketua Property Expo Semarang Dibya K Hidayat mengatakan dengan kebijakan pelonggaran LTV tersebut, dinilai akan mendorong perkembangan penjualan properti di Jawa Tengah. Bahkan, untuk rumah dengan segmen tertentu akan berlaku uang muka nol persen.

Menurutnya, sudah saatnya ada kebijakan yang mampu mengerek penjualan properti di Jateng. Karena, para pengembang properti di provinsi ini sudah jenuh dengan terus merosotnya daya beli masyarakat.

Dibya menjelaskan, dengan kebijakan tersebut diharapkan daya beli masyarakat akan pulih dan tumbuh kembali. 

"Memang banyak pengembang yang pesimistis dengan kondisi penjualan properti. Kalau kami bicara dengan pihak-pihak perbankan dan lain-lain, memang sektor usaha ini mengalami stagnasi. Jadi, belum tentu menurun tapi juga tidak naik. Mungkin harus ada perbaikan dengan relaksasi LTV," kata Dibya, Senin (9/7).

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, selama ini para pengembang perumahan hanya menduga jika daya beli masyarakat menurun karena faktor politik. Padahal, kebutuhan membeli rumah tidak mempunyai dampak atau berhubungan dengan politik yang sedang berkembang.

"Harga properti itu kan terus berubah dan sifatnya naik. Kalau sudah naik tidak mungkin turun, dan tidak mungkin terus-terusan menunda beli rumah," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, BI mengeluarkan kebijakan baru di sektor LTV. Kebijakan itu akan mendorong pertumbuhan kredit perumahan (KPR) sebesar 13,46 persen sampai 14 persenn dan bisa meningkatkan kredit perbankan sebesar 10-12 persen. 

Berkembangnya sektor properti memiliki efek berganda yang relatif tinggi, dengan menaikkan permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi maupun permintaan bahan bangunan. (K-08)

Gubernur Ingatkan Jangan Ada Calo di Proyek Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) meminta saat pembebasan
lahan tol Semarang-Demak tidak muncul calo. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak dengan panjang 27 kilometer, dan dijadwalkan akan dilakukan ground breaking pada Agustus 2018 mendatang. Keberadaan jalan tol Semarang-Demak itu, diproyeksikan akan melancarkan sistem transportasi bagi kedua wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jalan tol menjadi salah satu proyek infrastruktur, yang dikerjakan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Menurutnya, karena wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang terus berkembang membuat akses transportasi mengalami ketersendatan. Bahkan, lalu lintas penghubung kedua wilayah itu sering mengalami kemacetan yang cukup panjang.

Oleh karena itu, jelas Ganjar, karena ada perubahan panjang jalan tol Semarang-Demak dari 25 kilometer menjadi 27 kilometer, maka ada penambahan pengadaan lahan. Sehingga, pemprov mengeluarkan surat persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut.

"Kalau yang Semarang-Demak pasti wilayah Semarang Raya pasti akan untung dengan crowded-nya traffic yang ada di situ. Kabupaten/kota saya pikir sudah punya jurus jitu untuk persoalan pembebasan lahan, dan pemprov memfasilitasi dengan cara yang baik dan benar. Yang penting, jangan ada calo. Itu kuncinya mas," kata Ganjar, Senin (9/7).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, dengan dibangunnya jalan tol Semarang-Demak itu, maka akan menguntungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sehingga, jalur transportasi akan menjadi lebih lancar.

Diwartakan, pembangunan jalan tol Semarang-Demak utamanya untuk mengatasi kondisi areal pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Demak yang kerap terendam banjir dan rob.

Lokasi pembangunan jalan tol Semarang-Demak meliputi wilayah Kelurahan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon dan Kelurahan Trimulyo untuk Kota Semarang. Sedangkan di Demak meliputi Desa Sri Wulan, Bedono dan Purwosari. (K-08)

Kapolda Jateng Minta Kewajiban Tamu Lapor 1x24 Jam Diaktifkan Lagi

Itjen Pol Condro Kirono
Kapolda Jateng
Semarang-Kapolda Jawa Tengah rjen Pol Condro Kirono meminta kepada para pengurus RT/RW, agar mengaktifkan kembali tradisi wajib lapor bagi para tamu yang menginap 1x24 jam. Bahkan, bagi pendatang baru di lingkungan juga diwajibkan untuk menyerahkan dokumen kependudukan kepada perangkat pemerintahan setempat.

Menurutnya, para pengurus RT dan RW harus lebih peduli lagi terhadap siapa saja yang berada di lingkungannya.
Sehingga, setiap orang yang keluar masuk di RT/RW tersebut betul-betul di monitor.

Condro menjelaskan, dengan seluruh elemen masyarakat terlibat dan peduli dengan kondisi dan orang-orang di sekitarnya, maka keberadan orang yang mencurigakan bisa diantisipasi. Sebab, orang-orang yang terindikasi sebagai pelaku terorisme atau radikalisme bisa dicegah dengan adanya deteksi dini. 

"Seluruh warga, komponen komunitas masyarakat juga semuanya bersatu pada, untuk menolak bentuk terorisme dan radikalisme serta intoleransi di Jawa Tengah. Selain itu, kita juga terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan setiap satuan. Anggota-anggota yang penugasan di lapangan, juga tetap bersiaga. Mudah-mudahan, situasi di Jawa Tengah terus bisa kondusif," kata kapolda, Senin (9/7).

Lebih lanjut Condro menjelaskan, khusus untuk wilayah Jateng sudah merumuskan langkah-langkah antisipasi adanya radikalisme dan terorisme. Dari jajaran Pemprov Jateng, sudah menginstruksikan sampai ke bawah tingkat RT dan RW untuk mendata setiap warganya. Sedangkan di lingkungan Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng, melalui anggota Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas juga ikut mendampingi perangkat pemerintah setempat.

"Masyarakat bersama anggota TNI/Polri di garda terdepan, bisa melakukan identifikasi dan deteksi dini terhadap para pelaku terorisme dan radikalisme," tandasnya. (K-08)

KPU Sebut Angka Partisipasi Pilgub Jateng 2018 Hanya 73 Persen

Joko Purnomo
Ketua KPU Jawa Tengah
Semarang-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah sudah menyelesaikan proses rekapitulasi untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Minggu (8/7) kemarin.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan dari hasil rekapitulasi pilgub itu, pihaknya menyebut jika angka partisipasi pemilih belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Yakni sebesar 77,5 persen.

Menurutnya, dari 27.068.500 jiwa yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekira 17.630.687 menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah itu, sebanyak 778.805 suaranya masuk kategori tidak sah karena berbagai hal.

Joko menjelaskan, setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan hasil jika angka partisipasi pemilih sebesar 73,19 persen. 

Kendati tidak mencapai target yang ditetapkan, namun dibanding pada pilgub lima tahun yang lalu ada peningkatan sebesar 16 persen. Sebab, pada Pilgub 2013 hanya didapat 56,15 persen angka partisipasinya.

"Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ada 68,01 persen, dengan catatan itu belum dikurangi yang meninggal dan pindah alamat maupun lainnya. Itu jumlahnya sekitar 1,9 juta orang. Kalau dikurangi itu, maka partisipasi akhir sekitar 73 persen," kata Joko, Senin (9/7).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, tingkat angka partisipasi masyarakat tertinggi pada Pilgub 2018 ada di Kabupaten Temanggung sebesar 90,90 persen dan Demak angka partisipasinya rendah, hanya 56,42 persen.

"Ke depan kita akan coba tingkatkan lagi angka partisipasi pemilih," pungkasnya. (K-08)