Selasa, 07 Agustus 2018

Apindo: Investasi di Jateng Tumbuh Tapi Lambat

Pembangunan jalan tol Semarang-Batang salah satu dari proyek infra-
struktur di Jateng yang mendorong masuknya investasi. 
Semarang-Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan perekonomian di provinsi ini kondisinya sudah lebih baik, dan pertumbuhan investasi Jateng juga mulai tumbuh.

Menurutnya, tumbuhnya investasi di Jateng tidak lepas dari kebijakan proinvestasi yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Hanya saja, pertumbuhan investasi di Jateng tidak melesat cepat, namun masih melambat.

Masih melambatnya investasi di Jateng, jelas Frans, ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Di antaranya adalah penerapan bunga bank di Tanah Air masih terlalu tinggi, berbeda dengan bunga bank di luar negeri yang lebih rendah.

Namun demikian, lanjut Frans, Jateng masih tetap menjadi primadona untuk investasi industri padat karya di Indonesia. Sebab, Jateng menjadi incaran utama para investor yang ingin membangun pabrik dengan banyak tenaga kerja. Karena, iklim usaha di Jateng yang relatif kondusif. 

"Investasi di Jateng sebenarnya iklimnya sudah kondusif. Jadi, pemerintah daerah mereka sudah oke dan wellcome karena tahu bahwa hanya dengan investas ada pertumbuhan ekonomi. Termasuk, bisa menurunkan angka kemiskinan. Sebab, ini jadi tolok ukur mereka sebagai pemimpin itu berhasil," kata Frans, Senin (6/8).

Lebih lanjut Frans menjelaskan, di satu sisi, infrastrruktur di Jateng juga sudah cukup baik. Jalan tol, pelabuhan, bandara dan pasokan listrik sudah memadai. Sehingga, investor yang membangun pabrik di Jateng tidak kebingungan ketika akan mendistribusikan barang produksinya.

"Intinya, Jateng itu kondusif dan investasinya bagus," tandasnya. (K-08)

Ajak Makan Buah Bareng, Dinkes Slawi Sosialisasikan Germas ke Warga

Sejumlah warga menunjukkan buah apel sebelum makan kegiatan
makan buah bersama, Selasa (7/8).
Slawi-Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menggelar sosialisasi tentang program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Selasa (7/8). Warga diajak makan buah bersama, dalam rangka menggiatkan gemar makan buah. 

Sasaran dari kegiatan sosialisasi Germas itu ditujukan kepada masyarakat yang ada di wilayah perdesaan, agar teredukasi mengenai program-program kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mengenai program Germas.

Asisten III Administrasi Pemerintahan setda Kabupaten Tegal Eko Jati Suntoro mengatakan perubahan pola hidup yang tidak aktif itu, memicu sejumlah penyakit tidak menular. Misalnya kolesterol, diabetes, jantung maupun asam urat. Artinya, masih banyak orang yang kurang beraktivitas.

Menurutnya, perilaku tidak sehat lainnya adalah pola konsumsi makanan yang salah. Terutama, lebih mengutamakan makanan instan daripada makan buah dan sayur.

Oleh karena itu, warga diajak ikut serta berperan aktif di dalam membangun perilaku hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Yakni di mulai dari keluarga, kemudian lingkungan dan menjadi kebiasaan bersamaan.

"Masyarakat sudah kita ajak dalam semua event apapun. Kalau masyarakat tidak diajak, biasalah nunggu-nunggu dulu. Gerakan Germas ini harus kita lakukan sehari-hari," kata Eko. 

Sementara, Kasi Penyebarluasan Informasi Kesehatan Kemenkes Dra. Pimanih, M.Kes menambahkan, program Germas sudah diluncurkan sejak November 2016.

Menurutnya, tren penyakit sekarang sudah berubah dari yang dulu sasaran utama pemberantasan dari Kemenkes ataupun Dinas Kesehatan daerah adalah penyakit menular. Namun sekarang, yang terjadi adalah penyakit tidak menular menjadi tujuan dari program Germas.

"Penyakit tidak menular ini adalah akibat dari perilaku masyarakat yang kita dorong. Kami dari Kemenkes sesuai dengan fungsinya, mengajak semua pihak bahkan masyarakat untuk bergerak bersama menyukseskan Germas," ujarnya. (K-08) 

Menteri PUPR Kunjungi Lombok Utara dan Pastikan Bantuan Air Minum Serta Sanitasi Terpenuhi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau salah satu
jembatan di Lombok Utara yang terdampak karena gempa,
kemarin. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengunjungi Lombok Utara, setelah mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo, Senin (6/8) kemarin.

Pihaknya bergerak cepat, untuk melakukan penanganan tanggap darurat pascagempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/8) kemarin.

Dikutip dari rilis yang diterima, Menteri Basuki didampingi Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly, langsung menuju melakukan rapat koordinasi di tenda darurat Posko Induk Gabungan di Kecamatan Tanjung, ibukota Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dihuni sekira 47 ribu orang, dan terdampak paling parah.

Saat di Kecamatan Tanjung, Menteri Basuki meninjau sumur bor untuk memastikan pasokan air di lokasi pengungsian tetap terpenuhi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dua dari kanan) meninjau salah
satu jembatan yang terdampak karena gempa, kemarin. Foto:
ISTIMEWA 
Menteri Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dan para pengungsi, terutama air dan sanitasi, pada masa tanggap darurat pasca bencana. Untuk mendapatkan sumber air, Kementerian PUPR akan membuat sumur bor di dekat lokasi pengungsian. 

"Saya haru memastikan, kebutuhan air bersih bagi pengungsi bisa terpenuhi, sekaligus memersiapkan tahapan rehab dan rekon. Semua peralatan sarana dan prasarana milik PUPR sudah didatangkan, untuk membantu pengungsi pada masa tanggap darurat ini," kata Basuki.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, dari gudang peralatan di Bali telah dikirim sebanyak 30 unit tenda hunian darurat (THD), 16 unit Hidran Umum (HU) berkapasitas dua ribu liter dan 30 unit HU kapasitas seribu liter. Sedangkan gudang di Bekasi, dikirimkan 26 unit WC portable toilet, 40 unit THD dan 100 unit rangka besi HU kapasitas dua ribu liter. Barang-barang tersebut, sebagian telah didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian. 

"Proses perbaikan rumah harus mengikuti standar dan pedoman teknis bangunan tahan gempa. Hal ini harus dilakukan di bawah supervisi yang ketat, sekaligus sebagai bentuk edukasi publik bagaimana membangun rumah yang berkualitas layak huni dan tahan gempa," pungkasnya. (K-08)

BPJS Kesehatan Akui Libatkan Stakeholder Saat Susun 3 Aturan Baru

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang Bimantoro (kiri) men-
dampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono saat me-
nyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu mitra dokter di sela
HUT ke-50 BPJS Kesehatan, belum lama ini. 
Semarang-Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan terbitnya tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kesehatan, sudah melalui kajian dan melibatkan sejumlah pihak terkait. Sehingga, ketiga aturan baru yang dikeluarkan itu sudah melalui tahapan. 

Menurut Nopi, ketiga peraturan itu adalah Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat dan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. 

Ketiganya, jelas Nopi, telah melewati serangkaian proses dan melibatkan para pemangku kepentingan lain. Yaitu Kementerian Kesehatan, asosiasi profesi, maupun asosiasi fasilitas kesehatan. Bahkan, peraturan tersebut juga tindak lanjut dari rapat tingkat menteri (RTM) akhir 2017 kemarin yang mengharuskan upaya-upaya khusus dengan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan dengan tidak meninggalkan mutu layanan.

"Dalam RTM sudah jelas dan sudah menetapkan berbagai langkah serta strategi, untuk keberlangsungan  Program JKN-KIS melalui bauran kebijakan. BPJS Kesehatan kemudian melakukan review pemanfaatan, mana-mana saja pelayanan yang berpotensi inefisien dan bisa ditata kembali, agar pemberian pelayanan lebih efektif dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan dana Program JKN-KIS," kata Nopi dikutip dari rilis. 

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, tidak benar jika BPJS Kesehatan tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan ketiga peraturan baru tersebut.

Diwartakan sebelumnya, aturan baru itu sudah diteken sejak 21 Juni 2018 dan memerlukan waktu sekira sebulan untuk tahap sosialisasi dan baru diberlaku efektif pada 25 Juli 2018 kemarin. (K-08) 

Undip Kukuhkan Mahasiswa Baru, Wali Kota dan Wawali Semarang Jadi Mahasiswa Baru

Rektor Undip Prof Yos Johan (kanan) menyerahkan jaket almamater ke
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai mahasiswa baru program
doktor, kemarin. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama mengukuhkan 11.381 mahasiswa baru, Senin (6/8). Terdiri dari program doktor sebanyak 140 orang, program nagister (964 orang), program spesialis (142 orang), program profesi (16 orang), program sarjana (8.239 orang) dan program vokasi (1.896 orang). 
Dalam pengukuhan mahasiswa baru itu, terlihat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti. Keduanya hadir bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai mahasiswa baru Undip.
Dikutip dari rilis yang diterima, rektor menyatakan jika Wali Kota dan Wawali Kota Semarang diterima sebagai mahasiswa baru Undip untuk Program Doktor Ilmu Sosial dan Program Magister Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip. Keduanya juga secara simbolis menerima jaket almamater bersama perwakilan mahasiswa baru lainnya. 
Johan mengapresiasi keduanya yang masih meluangkan waktu untuk menimba ilmu.
"Nah, suadara-saudara bisa mencontoh semangat wali kota dan wakil wali kota yang di tengah kesibukannya memimpin Kota Semarang, masih menyempatkan diri untuk belajar dan menimba ilmu," katanya. 
Kepada seluruh mahasiswa baru, Johan juga menjelaskan bahwa Undip adalah kampus rakyat yang dipenuhi rasa welas asih dan kasih sayang. Sebab, Undip memberikan kuota bagi mahasiswa tidak mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. 
"Undip telah memberikan akses bagi lebih 30 persen mahasiswa yang tidak mampu, baik melalui program bidikmisi maupun penetapan UKT kelompok 1 dan 2 serta 3. Tahun ini saja ada lebih dari seribu mahasiswa baru yang mendaftar, dan sudah memenuhi administrasi untuk diusulkan untuk memeroleh bidik misi," jelasnya. 
Namun demikian, Johan memberi peringatan kepada mahasiswa baru untuk tidak mengembangkan paham radikalisme, kesukuan, ras dan lain-lain yang menyimpang dari ajaran Pancasila di bumi Undip. 
"Mari kita kembangkan dan laksanakan paham-paham Undip, yakni paham kerja keras, paham kejujuran, paham tertib waktu, paham toleransi, paham kasih sayang, paham inovasi, jiwa ksatria, jiwa bertanggungjawab dan jiwa yang tawaduk dan tawakal," tandas Johan. (K-08)