Kamis, 23 Agustus 2018

Bangsawan Asal Malaysia Sumbang Rp2 Miliar Untuk Masjid Kadilangu Demak

Yang Mulia Datu Tuan Raja Azhar Bin Yang Mulia Datu Raja Wahab
(kiri) secara simbolik menyerahkan dana kepada juru kunci Makam
Kadilangu, Demak, kemarin. Foto: ISTIMEWA 
Semarang-Pengelola Yayasan Raja Sakti At Thomim Sunan Kalijaga Raja Mohamad Amin mengatakan Masjid Kadilangu di Kabupaten Demak mendapat bantuan dana sebesar Rp1 miliar dari Yang Mulia Datu Tuan Raja Azhar Bin Yang Mulia Datu Raja Wahab, kemarin. Selain Masjid Kadilangu, Makam Sunan Kalijaga yang masih satu komplek dengan Masjid Kadilangu juga mendapat bantuan Rp1 miliar.

Bantuan secara simbolik diberikan usai salat id di Masjid Kadilangu, Demak, kemarin.

Penyerahan bantuan, jelas Raja Mohamad Amin, diserahkan langsung kepada pengelola masjid dan juru kunci makam dengan dana awal sebesar Rp100 juta.

Menurutnya, bantuan itu diberikan kepada pengelola masjid dan makam Kadilangu setelah melihat keadaan sekitar dan berkomunikasi dengan juru kunci. Sehingga, bantuan yang diberikan bisa untuk memerindah bangunan masjid sekaligus merenovasi Makam Sunan Kalijaga. 

"Penyerahan bantuan ini tujuannya untuk merekatkan tali silaturahim kedua belah pihak, karena persamaan rumpun dan juga hubungan kekerabatan. Ini juga rangkaian dari Gebyar Idul Adha di Kadilangu," kata Raja Mohamad Amin, Kamis (23/8).

Lebih lanjut Raja Mohamad Amin menjelaskan, secara bertahap dana akan digulirkan seiring dengan pembangunan serta renovasi masjid dan makam Kadilangu. Sehingga, pembangunannya juga bisa dimonitor untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. 

"Dana yang dikeluarkan sesuai dengan progres pembangunannya. Kalau berjalan baik, dana secara bertahap diberikan," tandasnya. (K-08) 

Tak Enak Badan Saat Jalan-jalan di Jateng Fair, Mampir Saja ke Stan Milik Dinkes Jateng

Seorang pengunjung sedang tes gula darah di stan milik Dinkes Jateng
yang berada di arena Jateng Fair 2018, Kamis (23/8).
Semarang-Ketika sedang jalan-jalan di arena Jateng Fair 2018 dan merasakan kurang enak badan, bisa mencari stan milik Dinas Kesehatan Jawa Tengah di Balai Merbabu. 

Staf Promosi Kesehatan Dinkes Jateng Siti Nurngaeni mengatakan sudah menjadi rutinitas tahunan, jika pembukaan Jateng Fair maka Dinkes ikut berpartisipasi. Tahun ini mengangkat tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), sekaligus mengampanyekan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat yang datang ke Jateng Fair bisa mengunjungi stan milik Dinkes dan memeriksakan kesehatannya. 

"Silakan datang ke stan kami di Balai Merbabu. Masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya, mulai dari cek gula darah sampai cek kapasitas paru-paru menggunakan alat spirometri," kata Aini saat ditemui, Kamis (23/8).

Lebih lanjut Aini menjelaskan, dengan membuka stan di Jateng Fair secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Germas yang sedang digalakkan. Termasuk, memberikan pemahaman kepada masyarakat selalu rutin memeriksa kesehatan setiap enam bulan sekali minimal.

"Minimal cek tensi, gula darah dan lingkar perut. Itu harus diketahui masyarakat, sehingga kesehatan diri sendiri bisa terpantau," pungkasnya. (K-08) 

Kemendagri Siapkan Payung Hukum Untuk Bantuan Keuangan Dari Pemda di Luar NTB

Mendagri Tjahjo Kumolo lantik Penjabat Gubernur Jateng Syarifuddin
di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (23/8).
Semarang-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyiapkan aturan khusus atau payung hukum, terkait permintaan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan keuangan dari sejumlah gubernur se-Indonesia. Pernyataan itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai melantik penjabat gubernur Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (23/8).

Menurutnya, Kemendagri memersilakan pemerintah daerah lain di luar NTB menggulirkan bantuan untuk bencana gempa bumi Lombok berupa uang. 

Tjahjo menjelaskan, pemda diperbolehkan menggunakan anggaran daerahnya daripada sisa dan tidak terpakai untuk disalurkan ke Lombok. Pihaknya akan membuat surat edaran, untuk memerkuat surat permintaan dari Pemprov NTB tersebut. Sehingga, tidak akan timbul persoalan hukum di kemudian hari.

"Pemerintah pusat sudah menjamin, anggaran juga sudah disiapkan Kemenkeu. Anggaran dari swasta dan dari lembaga lain serta TNI/Polri juga sudah ada dan siap membantu. Memang ada surat dari Pemda NTB yang ditujukan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, intinya supaya ikut membantu dalam wujud uang. Kami juga dapat surat dari pemda-pemda yang minta Kemendagri menyiapkan payung hukum, agar tidak melanggar hukum," kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, masyarakat Indonesia tidak perlu ragu dengan pemerintah pusat. Karena, bantuan untuk warga Lombok sudah dipersiapkan. Baik bantuan keuangan setelah bencana, maupun bantuan logistik.

"Kalau ada daerah yang perlengkapan kebencanaannya mumpunin segera saja kirim ke Lombok. Kayak tenda untuk pengungsi, pinjamkan dulu ke NTB," ujarnya.

Diwartakan sebelumnya, gempa bumi melanda Lombok, NTB pada 29 Juli 2018 kemarin. Gempa terbesar terjadi pada 5 Agustus 2018, dengan kekuatan 7 Skala Richter (SR). Puluhan ribu rumah warga dan bangunan lainnya rusak ringan hingga berat, dan ratusan ribu jiwa penduduk masih mengungsi. (K-08)

BPJS Kesehatan Semarang Terjunkan Kader JKN-KIS Tagih Tunggakan Iuran Dari Peserta

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Bimantoro memberi
pembekalan kepada calon kader JKN-KIS di Hotel Grasia, Kamis (23/8).
Semarang-BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang merekrut tenaga kontrak kader Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), untuk wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang Bimantoro mengatakan rekruitmen tenaga kader JKN-KIS tersebut dilakukan, untuk menagih secara kolektif tunggakan iuran dari peserta atau masyarakat. Terutama adalah peserta BPJS Kesehatan segmen peserta informal atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Menurutnya, dengan menerjunkan kader JKN-KIS ke tengah masyarakat untuk ikut mengumpulkan iuran secara kolektif serta menagih tunggakan, maka akan meringankan beban BPJS Kesehatan di dalam mengumpulkan iuran dari masyarakat. Sebab, sampai dengan Juli 2018 terdapat tunggakan iuran dari peserta mandiri sebanyak Rp74 miliar.

Bimo panggilan akrabnya menjelaskan, tunggakan sebesar Rp74 miliar itu terbagi untuk wilayah Kota Semarang Rp55,8 miliar dan di Kabupaten Demak Rp17,3 miliar. Karena memang diakui, jika kesadaran masyarakat peserta BPJS Kesehatan mandiri dalam membayar iuran masih kurang. 
1.10
"Kita harapkan dengan hal ini bisa mencapai, minimal mengurangi jumlah tunggakan. Kalau target kami bisa 72 persen dari total tunggakan iuran yang ada, bisa terpenuhi kolektingnya," kata Bimo di sela pembekalan kader JKN-KIS di Hotel Grasia Semarang, Kamis (23/8). 

Lebih lanjut Bimo menjelaskan, kader JKN-KIS merupakan warga setempat yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Selain tugas utamanya menagih tunggakan iuran, para kader JKN-KIS juga berperan melakukan sosialisasi program JKN serta mendampingi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran peserta baru.

"Nantinyan prioritas kader JKN-KIS menagih tunggakan iuran, yang memiliki tagihan di atas enam bulan. Tapi yang punya tunggakan di bawah enam bulan dan ingin melunasi, juga tidak masalah," tandasnya. (K-08)

Mendagri Angkat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Jadi Penjabat Gubernur Jateng

Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Syarifuddin jadi Penjabat Gubernur
Jateng, Kamis (23/8).
Semarang-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin menjadi Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Kamis (23/8). Pelantikan dilakukan di gedung Gradhika Bhakti Praja, dengan disaksikan pejabat Forkopinda Jateng dan seluruh bupati/wali kota di provinsi ini.

Syarifuddin mengemban jabatan selama kurang dari sebulan, sebelum dilantiknya gubernur/wakil gubernur Jateng terpilih, masa jabatan 2018-2023.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan selama lima tahun menjabat, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko berdasarkan evaluasi dari Kemendagri sudah mendekati 99 persen dari janji kampanyenya. Bahkan, program-program kerja yang dilakukan Ganjar-Heru terintegrasi dalam program rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari pemerintah pusat.

Selain itu, jelas Tjahjo, selama memimpin Jateng, keduanya berhasil menata infrastruktur dan reformasi birokrasi di provinsi ini. 

Menurutnya, untuk persoalan-persoalan sosial yang belum terselesaikan bisa dikerjakan di periode Ganjar berikutnya.

Sementara itu, kepada Syarifuddin, Tjahjo mengingatkan untuk bisa memaksimalkan kerja memimpin Jateng dalam waktu kurang dari sebulan. Termasuk, menjalin kerja sama dengan jajaran samping serta pejabat bupati dan wali kota di Jateng.

"Bahwa keberhasilan sebuah pemerintah daerah itu bukan hanya seorang gubernur atau bupati dan wali kota saja, karena di daerah itu ada pangdam dan jajarannya serta kapolda dan jajarannya. Termasuk juga kejaksaan serta anggota dewan, akademisi, tokoh agama dan masyarakat serta lembaga media. Semua unsur itu saling bersinergi, untuk membangun daerah," kata Tjahjo.

Sementara itu, mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada penjabat gubernur menitip pesan, untuk bisa ikut membangun provinsi ini meski dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan, soal keuangan juga bisa ikut dibenahi berdasarkan pengalaman di Kemendagri.

"Jangan khawatir Pak Syarfuddin, nanti kawan-kawan juga akan banyak yang membantu. Saya titip walau hanya sebentar, bisa ikut membangun Jateng," ujarnya.

Ganjar sendiri usai pelantikan penjabat gubernur, mengaku akan istirahat sejenak sebelum berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengaku akan menjadi relawan, membantu para warga Lombok di pengungsian. (K-08)