Kamis, 01 November 2018

Warmindo Semarang Pilah Sampah Plastik Untuk Didaur Ulang

Sampah-sampah dari warmindo dikumpulkan untuk dikirim ke bank
sampah, baik sampah bungkus mi instan, botol minuman maupun yang
berupa kardus.
Semarang-Ketua Paguyuban Warmindo Semarang Didi Suhidi mengatakan guna melestarikan alam dan mengurangi limbah sampah plastik, diperlukan kepedulian semua pihak untuk mengolah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). 

Menurutnya, limbah sampah plastik yang dihasilkan setiap warmindo bervariasi jumlahnya tiap bulan. Hal itu berdasarkan pada besar kecil warungnya, dan produksi sampah plastik yang dihasilkan.

Didi menjelaskan, rerata satu warmindo di Semarang bisa menghasilkan limbah sampah plastik antara 5-10 kilogram per bulannya.

"Satu bulan bisa sampai 45 kilogram dari beberapa cabang. Dari awal memang susah untuk memulai membiasakan memilah sampah pembungkus plastik, dan sudah bayar iuran sampah tiap bulannya. Tapi, berjalannya waktu mulai terbiasa. Di warung itu ada empat tempat sampah yang berbeda," kata Didi di sela peluncuran Program Green Warmindo di Patra Hotel and Convention, Kamis (1/11).

Sementara itu, Kepala Cabang Indofood CBP Divisi Mi Instan Cabang Semarang Devie Permana menyatakan, pihaknya bekerjasama dengan Yayasan Bintari untuk melakukan edukasi pemilahan limbah sampah plastik yang diproduksi warmindo. Dengan melibatkan warmindo untuk memilah limbah sampah plastik, maka akan terbangun circular economy dari sampah plastik untuk bisa didaur ulang.

"Dari Juli-September kita sudah lakukan di 33 warmindo. Dari tiga bulan uji coba, sampah plastik yang dikumpulkan antara 600 kilogram sampai satu ton. Itu limbah plastik yang sudah dipilah," ujar Devie.

Lebih lanjut Devie menjelaskan, untuk pilot project pemilahan limbah sampah plastik, pihaknya menetapkan wilayah kawasan Tembalang yang cukup banyak terdapat warmindo. (K-08)

Harga BBM Naik, Sumbang Inflasi 0,30 Persen di Jateng

BPS Jateng menyebut jika kenaikan harga BBM menyumbang inflasi
pada Oktober 2018.
Semarang-Laju inflasi di Jawa Tengah pada Oktober 2018 sebesar 0,30 persen, dengan Kabupaten Cilacap tertinggi tingkat inflasinya mencapai 0,41 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Bangun Widoyono mengatakan inflasi pada Oktober 2018 itu, diakibatkan kenaikan pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,66 persen. Satu di antaranya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan Oktober kemarin.

Menurutnya, tidak hanya kenaikan harga BBM yang mengerek tingkat inflasi Jateng tetapi juga beberapa komoditas lainnya. Di antaranya adalah angkutan udara, cabai-cabaian  dan semen.

Khusus untuk sumbangan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Oktober 2018, jelas Sentot, sub kelompok transportasi menyumbang 1,01 persen dan sub kelompok sarana penunjang transportasi sebesar 0,10 persen. 

"Inflasi pada bulan Oktober sebesar 0,30 persen. Penyumbang utamanya dari kelompok transportasi dari komoditas bensin, karena di bensin itu ada macam-macam jenisnya. Ada Premium, Pertamax, Pertalite dan Solar. Di situ ada kenaikan harga, dan ditambah komoditas lainnya semisal cabai rawit, jeruk dan semen," kata Sentot, Kamis (1/11).

Lebih lanjut Sentot menjelaskan, meskipun Jateng terjadi inflasi sebesar 0,30 persen, namun ada juga penahan laju inflasi. Yakni komoditas telur ayam ras, bawang merah, bawang putih dan daging ayam kampung.

"tingkat inflasi tahun kalender di Oktober 2018 terhadap Desember 2017 sebesar 2,13 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,15 persen," tandasnya. (K-08)

Catut Nama Kapolda, Dua Pria Diamankan Polda Jateng

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menunjukkan tumpukan uang
yang digunakan untuk aksi penipuan.
Semarang-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menangkap dua pria, yang diduga mencatut nama Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan sejumlah nama pejabat penting lainnya untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kedua pria yang diamankan itu berasal dari Demak dan Jepara, serta mengaku keturunan dari Keraton Yogyakarta. Keduanya adalah Ahmad Ansori dan Mundofar.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan kedua pelaku mengaku sebagai cucu dari Gusti Pangeran Haryo Sularso, dan mengklaim mempunyai dana hibah sebesar Rp63 miliar. 

Menurut kapolda, dari hasil penipuan yang dilakukan pelaku, keduanya berhasil mengumpulkan uang hasil penipuan sebesar Rp 1,3 miliar.

Kapolda menjelaskan, modus yang digunakan pelaku dengan mengirimkan undangan kepada sembilan orang calon korbannya. Pelaku mengiming-imingi para korban, akan dibagikan dana hibah tersebut.  

"Seolah-olah ada dana warisan Keraton Yogyakarta Rp63 miliar, sehingga penipu ini melakukan aksinya di Demak. Mereka mengundang beberapa orang dengan membayar antara Rp10 juta sampai Rp600 juta, nanti bisa menarik uang yang Rp63 miliar itu. Jadi, siapapun bisa dicatut namanya, termasuk nama saya," kata kapolda.

Lebih lanjut Condro menjelaskan, guna meyakinkan para calon korbannya, kedua pelaku ketika mengadakan pertemuan di Kudus dan Demak selalu memerlihatkan tumpukan uang yang dipaket rapi dan diakui sebagai dana hibah dari Keraton Yogyakarta.

"Seolah-olah dana hibahnya sudah ada dan tinggal diambil saja, tapi dengan syarat administrasi," jelasnya.

Saat dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, lanjut Condro, tumpukan uang yang dijanjikan sebagai dana hibah dari Keraton Yogyakarta itu tidak semuanya uang asli. Pada bagian atas dan bawah merupakan uang asli, namun di bagian tengahnya hanya kertas kosong.

"Bagi siapa saja, masyarakat yang diiming-imingi dana dan diragukan kebenarannya segera lapor ke polisi. Nama pejabat bisa dicatut untuk memuluskan aksi penipuannya," pungkasnya. (K-08)

Gubernur Tegaskan UMP 2019 Sudah Sesuai Aturan

Gubernur Ganjar Pranowo ketika menyapa para siswa SMK usai meme
cahkan rekor melukis wajahnya.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, penghitungan dan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, sudah ada formula yang menjadi dasar dari penetapan UMP 2019.

Namun demikian, jelas Ganjar, meskipun berdasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2015, fakta di lapangan untuk Jateng tidak menerapkan 100 persen sesuai PP. Kabupaten/kota di Jateng lebih banyak menggunakan upah minimum kabupaten/kota (UMP) sebagai dasar pengupahan, dibanding mendasarkan UMP.

Ganjar menjelaskan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebenarnya provinsi bisa menggunakan formula UMK. Bahkan, selama ini Jateng tetap menggunakan UMK sebagai dasar pengupahan. Sehingga, penetapan UMP 2019 hanya sebagai pemenuhan ketentuan regulasi dari pusat.

"Karena PP itu wajib. Kami diwajibkan untuk menghitung itu dan harus diumumkan pada tanggal 1 November. Itu wajib, tapi provinsi itu berdasar UU Nomor 32 dapat menggunakan UMK. Dan kewajiban Jawa Tengah, kita menggunakan UMK terus. Kita saja masih punya PR UMK Batang untuk bisa 100 persen KHL," kata Ganjar, kemarin.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, untuk tahun depan pihaknya masih mendorong UMK Kabupaten Batang bisa 100 persen memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Karena, di Jateng hanya Batang yang belum 100 persen.

"Batang itu kurang sedikit, tak sampai satu persen mencapai 100 persen. Kita dorong untuk itu," jelasnya.

Untuk penetapan pengupahan di Jateng ke depannya, lanjut Ganjar, formulasi UMK akan menjadi patokan di kabupaten/kota masing-masing. Sebab, formula UMK dianggap mendekati kebutuhan buruh setempat dan sesuai dengan laju pertumbuhan daerah sekitar.

"Ambil contoh misalkan beberapa daerah dalam satu karesidenan, menetapkan UMK yang seragam. Ini justru tidak ada ketimpangan, dan jarak perbedaan upah tidak terlalu jauh," tandasnya. (K-08)

Bawaslu Jateng Catat 48 Dugaan Pelanggaran Pemilu Selama Sebulan

Semarang-Masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah dimulai sejak September 2018 kemarin, telah ada puluhan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Bawaslu Jawa Tengah mencatat, periode 23 September sampai dengan 23 Oktober atau selama sebulan, sudah ada 48 kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Komisioner Bawaslu Jateng Divisi Humas Muhammad Rofiuddin mengatakan pihaknya sudah melakukan pengusutan, terhadap puluhan kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Menurutnya, dugaan pelanggaran pemilu yang masih dalam tahap proses pengusutan itu, sebagian besar adalah dugaan pelanggaran pemilu berupa pidana.

Rofi menjelaskan, untuk dugaan pelanggaran yang sudah diusut paling banyak adalah pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran pemilu berupa administrasi itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng, di antaranya Kabupaten Semarang, Batang, Purbalingga, Brebes dan Kota Pekalongan.

Sementara, jelas Rofi, untuk dugaan pelanggaran pemilu yang masuk kategori pidana di antaranya adalah dugaan politik uang yang terjadi di Kabupaten Semarang. Saat ini, Sentra Gakumdu setempat sudah memutuskan keterpenuhan unsur tersebut dan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

"Masa kampanye antara 23 September sampai 23 Oktober, Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 48 kasus. Jumlah itu terdiri dari tindak pidana ada 11 kasus, dugaan pelanggaran administrasi ada 30 kasus, dugaan pelanggaran etik ada dua kasus dan dugaan pelanggaran hukum lainnya itu ada empat kasus. Dari 48 dugaan kasus pelanggaran Pemilu yang sudah ditelusuri, ada 33 kasus terbukti," kata Rofi, Kamis (1/11).

Rofi lebih lanjut menjelaskan, temuan kasus dugaan pelanggaran pemilu akan terus bertambah. Sebab, masa kampanye juga akan berlangsung hingga April 2019 mendatang sebelum masa tenang pencoblosan. 

"Kami sudah menginstruksikan jajaran Bawaslu di kabupaten/kota hingga panwascam, untuk terus melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan kampanye peserta pemilu. Kami juga gencar, untuk melakukan pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran," jelasnya.

Guna memaksimalkan upaya pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu 2019, lanjut Rofi, Bawaslu Jateng juga mengajak masyarakat ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. Sehingga, jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran bisa melaporkan ke jajaran Bawaslu. (K-08)