Selasa, 11 Desember 2018

Jamkrida Jateng Sebut UMKM Tak Bankable Tetap Bisa Ajukan Kredit

Dirut Jamkrida Jateng M Nasir Siregar (kanan) saat memberikan mem-
berikan keterangan kepada media usai penandatanganan kesepakatan
Dengan Kadin Jateng dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
Selasa (11/12).
Semarang-Direktur Utama Jamkrida Jawa Tengah M Nasir Siregar mengatakan pihaknya terus berupaya, untuk memberikan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM di provinsi ini. Sebab, tidak semua pelaku UMKM di Jateng bankable dan memiliki omzet yang stabil setiap bulannya.

Menurutnya, dari 4,3 juta pelaku UMKM yang tersebar di 35 kabupaten/kota, dan banyak di antaranya masih sulit menembus perbankan karena keterbatasan penjaminan atau dianggap tidak bankable.

Oleh karena itu, jelas Nasir, kehadiran Jamkrida untuk memberikan penjaminan kepada pelaku UMKM yang akan mengajukan kredit ke perbankan. Sedangkan kepada pihak perbankan, Jamkrida hadir untuk memberikan kepastian bagi bank ketika UMKM tersebut gagal bayar.

"Kita berharap, nilai penjaminan ini bisa membantu para pelaku UMKM. Sampai saat ini, nilai penjaminan yang bisa kita jaminkan sebanyak Rp3 triliun, dan baru terealisasi Rp2,86 triliun. Memang kita akui, 90 persen UMKM di Jateng banyak berharap mendapat akses permodalan. Oleh karena itu, secara perlahan kita bisa membantu lebih banyak UMKM di Jateng, termasuk yang berorientasi ekspor," kata Nasir di sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara Jamkrida Jateng dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Kadin Jateng di Patra Hotel and Convention Semarang, Selasa (11/12).

Sementara itu, Kepala Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY Aman Santosa menambahkan, pihaknya sebagai otoritas yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaku perbankan dan pembiayaan terus menjaga agar nonperforming loan (NPL) atau angka kredit macet tidak terlalu tinggi di Jateng.

"Memang untuk NPL-nya di Jawa Tengah di atas lima persen lebih tinggi. Artinya, memang ada beberapa UMKM yang gagal bayar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Tapi, bank-bank yang memberi kredit ke UMKM juga marginnya juga tinggi untuk mengcover adanya gagal bayar," ucap Aman. (K-08)

Pemprov Ajak Warga Jateng Kurangi Konsumsi Gandum

Gubernur Ganjar Pranowo mengajak warganya, agar mengurangi
konsumsi gandum dan mengganti dengan umbi-umbian.
Semarang-Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemprov Jawa Tengah mengajak warga untuk tidak lagi tergantung pada konsumsi gandum. Sebab, gandum merupakan bahan makanan impor dan belum ada di Tanah Air.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan banyak bahan makanan lokal, yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti makanan berbahan dasar gandum. Misalnya bahan makanan yang bersumber dari umbi-umbian, misalnya ketela dan ganyong. Termasuk juga jagung.

Menurutnya, umbi-umbian dan juga jagung itu bisa diolah menjadi tepung sebagai pengganti gandum. Hanya saja, potensi kekayaan alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dengan baik.

Ganjar menjelaskan, jika upaya memanfaatkan umbi-umbian menjadi tepung sebagai pengganti gandum, maka ketergantungan kepada gandum bisa dikurangi. Sehingga, tujuan akhir mewujudkan kedaulatan pangan bisa tercapai. 

"Mereka tahu apa itu singkong, apa itu ketela dan apa itu jagung. Tapi, apakah mereka pernah melihat yang sebenarnya. Ternyata tidak terlalu banyak yang tahu. Kita belum nyebut yang namanya gembili dan ganyong. Yang begini-begini orang belum banyak melihat. Maka, kita punya PR besar untuk menyampaikan kepada anak-anak bagaimana umbi-umbian diolah menjadi tepung dan kemudian ditransformasi menjadi bahan substitusi gandum. Agar apa, supaya tidak lagi bergantung pada gandum," kata Ganjar, belum lama ini.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, tidak hanya dari pemerintah saja yang mendorong pengurangan konsumsi gandum, tapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat.

"Mesti dirangsang masyarakatnya. Kalau tidak sekarang, terus mau kapan lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengandalkan pangan lokal. (K-08)

Cegah Kecelakaan di Jalan Tol, Korlantas Polri Pasang Speed Camera

Beberapa kendaraan melintas di Gerbang Tol Kali Kangkung ruas tol
Semarang-Batang bagian dari tol Trans Jawa.
Semarang-Akan segera dibukanya tol Trans Jawa sebelum liburan Natal dan Tahun Baru, perlu diantisipasi adanya kerawanan kecelakaan yang diakibatkan human error atau pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah memacu kendaraan di jalan tol, dengan kecepatan di atas batas yang ditentukan.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Benyamin di sela meninjau kesiapan ruas tol Semarang-Batang mengatakan pihaknya kembali mengingatkan sebelum ruas tol Trans Jawa dibuka secara resmi, masyarakat tidak perlu euforia berlebihan ketika melintas di jalan tol yang baru. Terlebih lagi, kontur jalan yang relatif baru dan jalur lurus tidak perlu memacu kecepatan kendaraan secara maksimal.

Menurutnya, kecepatan di jalan tol yang diperbolehkan maksimal 100 kilometer per jam dan minimal adalah 60 kilometer per jam.

Oleh karena itu, jelas Benyamin, masyarakat nantinya harus mematuhi peraturan tentang batas kecepatan berkendara di jalan tol. Sehingga, keselamatan pengendara tetap terjaga. 

Namun demikian, lanjut Benyamin, guna mengantisipasi adanya pengendara yang melanggar batas kecepatan maksimal di jalan tol, pihaknya akan memasang speed camera di sejumlah titik. Termasuk, mobil patroli petugas yang dilengkapi speed gun akan berada di ruas-ruas jalan tol.

"Dan kita juga nanti akan ada speed cam maupun speed gun yang kita siapkan untuk membatasi kecepatan. Nanti apabila ada pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimal, di tempat tentu akan dihentikan dan ditilang. Peraturan jalan tol kan batas kecepatan maksimalnya 100 kilometer per jam. Kami juga sudah terapkan di tol Cipali," Kata Benyamin.

Lebih lanjut Benyamin menjelaskan, kamera pemantau kecepatan yang dipasang di ruas jalan tol Trans Jawa itu, diklaim mampu menangkap kecepatan kendaraan.  Bahkan, di tiap polda juga diminta menyiapkan speed camera yang diletakkan di beberapa tempat.

"Kamera yang terpasang itu untuk mengawasi masyarakat, yang terlalu senang di jalan lurus tanpa hambatan. Padahal, jalan lurus di ruas tol justru dominan terjadinya kecelakaan," ujarnya.

Selain itu, jelas Benyamin, pihaknya juga menyarankan kepada para pengendara yang nantinya melintas di tol Trans Jawa untuk beristirahat setiap empat jam sekali di rest area. Sehingga, kondisi fisik tetap terjaga selalu bugar dan tidak mengantuk. (K-08)