Kamis, 28 Februari 2019

OJK: Denda di Fintech Diatur AFTI dan Tidak Boleh Melebihi Batas Ketentuan

Semarang-Aplikasi pinjam meminjam berbasis online atau financial technology (fintech) sekarang ini, sangat memudahkan bagi masyarakat di dalam mengakses pembiayaan keuangan atau meminjam uang. Namun, apabila nasabah tidak mampu membayar tepat waktu tidak boleh dikenaikan biaya melebihi batas yang telah ditetapkan. Penetapan batasan biaya di fintech, diatur AFTI dengan denda maksimal 0,8 persen per hari dari total pokok pinjaman.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar mengatakan aplikasi pinjam meminjam online yang terdaftar dan berizin, biasanya mengenakan biaya dan denda yang transparan serta mengikuti aturan. Sebab, aturan tentang denda dan bunga diatur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFTI) yang ditunjuk OJK.

Menurutnya, seluruh perusahaan fintech harus terdaftar menjadi anggota AFTI.

Munawar menjelaskan, AFTI mengatur mengenai batasan pemberian denda atau bunga atas pinjaman. Penagihan terhadap nasabah fintech, juga harus dilakukan tenaga yang memiliki sertifikat dan diakui.

"Justru itu dibatasi, sebab kalau tidak ada ketentuan dari AFTI orang pinjam Rp1 juta bisa mengembalikan berlipat-lipat. Bisa Rp5 juta bisa Rp6 juta. Tapi, dengan adanya ketentuan dari AFTI maka dibatasi dan OJK itu yang menyerahkan ke asosiasi. Karena, asosiasi itu kita berharap bisa mengatur anggotanya. Kita sudah tegaskan, bahwa seluruh penyelenggara harus terdaftar di asosiasi yang ditunjuk OJK," kata Munawar baru-baru ini.

Munawar lebih lanjut menjelaskan, AFTI mengatur batasan bunga dan denda dengan jatuh tempo dalam waktu 90 hari. Apabila aturan yang ditetapkan tidak dilaksanakan, maka keanggotaannya akan dicabut.

"OJK tunjuk AFTI, karena memang mereka yang tahu apa permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Bukan OJK, karena inovasi teknologi juga berubah tiap harinya," jelasnya.

Berdasarkan data OJK, dalam dua tahun terakhir akumulasi penyaluran pinjaman fintech naik 802,22 persen dan 784,3 persen secara tahunan. Sampai Januari 2019, jumlah akumulasi penyaluran mencapai Rp25,59 triliun. (K-08)

Jalan To Trans Jawa Sepi, Jadi Jalur Distribusi Narkoba Dari Jakarta ke Jateng

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol. Muhammad Nur (kanan) saat
menggelar ungkap kasus penangkapan tersangka peredaran narkotika
yang ditangkap di pintu Tol Pejagan Brebes.
Semarang-Belum ramainya jalan tol Trans Jawa, ternyata menjadi celah dan dimanfaatkan para pelaku peredaran narkoba sebagai jalur distribusi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Alasan utamanya, lebih mudah mengelabuhi petugas.

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Muhammad Nur mengatakan pihaknya mengamankan dua orang di pintu Tol Pejagan Brebes, karena kedapatan membawa sabu sebanyak dua kilogram dari Jakarta.

Penangkapan kedua tersangka, jelas Nur, dilakukan pada Senin (25/2) sore setelah petugas melakukan pemantauan dan membuntuti sejak dari Jakarta.

Menurutnya, kedua tersangka menyimpan sabu seberat dua kilogram itu di dalam tas plastik warna hitam. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan bungkusan sabu seberat 200 gram dalam bentuk ampul.

Nur menjelaskan, kedua tersangka yang membawa sabu dari Jakarta melalui tol Trans Jawa itu merupakan orang suruhan dari seorang napi di Lapas Klaten. 

"Sudah pernah lewat, dan mungkin ada yang lolos ya, jadi diulang. Karena ini kan memang Jawa Tengah jalur distribusi. Itu kan kayak es di permukaan laut yang hanya terlihat atasnya saja dan baru terpantau. Memang barangnya dari Jakarta, dan terus akan dibawa ke Solo Raya," kata Nur di sela gelar perkara pengungkapan peredaran sabu di pintu tol Pejagan, Kamis (28/2).

Lebih lanjut Nur menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari asal barang narkotika tersebut.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang hadir di gelar kasus tersebut menambahkan, memang peredaran narkotika di provinsi ini sudah luar biasa. Bahkan, bisa dikatakan di Jateng masuk darurat narkoba.

Menurutnya, angka prevalensi pengguna narkotika di wilayah Jateng mencapai 1,16 persen dari total penduduk sekira 34,26 juta jiwa. 

"Dan saya sangat apresiasi kepada BNN Jawa Tengah yang dalam waktu singkat, banyak temuan narkoba dengan jumlah cukup besar. Coba kalau tidak, kan dampaknya luar biasa bagi Jawa Tengah," ujar Rukma. 

Dirinya berharap, pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan petugas BNN maupun kepolisian saja tapi juga keterlibatan masyarakat ikut membantu aparat penegak hukum. (K-08)

Bawaslu Jateng Catat 5 Orang Terkena Pidana Pemilu dan Sudah Divonis Bersalah

Rofiuddin
Komisioner Bawaslu Jateng
Semarang-Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus meningkat eskalasinya, dan para peserta pemilu berupaya segala cara untuk meraih simpati dari masyarakat sebagai pemilih. Namun, tidak jarang cara yang dilakukan melanggar aturan kampanye.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan proses penindakan ke jalur hukum, sebenarnya adalah upaya terakhir untuk menertibkan peserta pemilu yang melanggar aturan. Jajarannya selalu mengutamakan proses pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran.

Menurutnya, sampai dengan saat ini sudah ada lima orang di Jateng terjerat tindak pidana pemilu. Kelimanya juga sudah menjalani proses hukum di pengadilan, serta mendapat putusan hukum tetap.

Rofi menjelaskan, lima orang yang terjerat kasus pidana pemilu itu terdiri dari dua orang kepala desa dan tiga orang calon anggota legislatif (caleg). Yakni caleg DPRD Kabupaten Boyolali dari PKS, caleg DPRD Provinsi dari Partai Nasdem dan caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Nasdem. Sedangkan dua kepala desa yang terjerat kasus pidana pemilu adalah kepala desa di Tegal dan kepala desa di Kabupaten Pemalang.   

"Ada beberapa kasus, misal di Boyolali yang terkait dengan seorang caleg melakukan politik uang dan sudah divonis penjara hukuman 10 hari. Di Wonosobo juga ada dua orang caleg, yang melakukan pidana pemilu terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintah untuk berkampanye dan telah divonis bersalah. Kemudian, di Tegal juga ada kepala desa yang melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi peserta pemilu," kata Rofi, Kamis (28/2).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, sebenarnya ada dua kasus dugaan pidana pemilu yang sedang ditangani di Kabupaten Semarang dan Banjarnegara. Namun, setelah masuk ke persidangan diputuskan jika perbuatan itu merupakan tindak pidana biasa.

"Kami dari Bawaslu selalu mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Tujuannya, agar proses pemilu bisa berjalan secara fair, adil dan jujur," jelasnya.

Dirinya berharap, seluruh peserta pemilu maupun pihak yang terlibat tidak melakukan pelanggaran kampanye dan berujung pada pidana pemilu. (K-08)

80 Persen Kendaraan Yang Melintas di Tol Semarang-Batang Adalah Kendaraan Golongan I

AVP Corporate Secretary Jasa Marga Irra Susiyanti (tiga dari kiri) mem
beri penjelasan tentang mahalnya tarif tol Trans Jawa bagi kendaraan
golongan lima di diskusi "Tol Trans Jawa" yang diadakan FWPJT, Rabu
(27/2).
Semarang-Direktur Utama Jasamarga Semarang-Batang Arie Irianto mengatakan volume kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kali Kangkung jalan tol Semarang-Batang, sejak diresmikan pada 20 Desember 2018 hingga sekarang terus meningkat. Namun, peningkatannya tidak terlalu banyak dan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari target volume 20 ribu kendaraan per harinya, jelas Arie, saat ini antara 18-19 ribu kendaraan per hari yang melintas di GT Kali Kangkung. Sebanyak 80 persennya, adalah kendaraan golongan satu yang melintas dan sisanya adalah kendaraan golongan dua ke atas.

Menurutnya, porsi kendaraan golongan satu yang mendominasi di jalan tol sepanjang 75 kilometer itu karena lebih banyak mobilitas masyarakat sekitar. Baik warga Batang ke Semarang, maupun sebaliknya dan juga masyarakat Semarang ke Kendal menuju kawasan industri.

Arie menjelaskan, meski pertumbuhan volume kendaraannya melambat itu merupakan hal yang biasa. Walaupun, sebenarnya juga memiliki pengaruh dari sisi keuangan perusahaan.

Namun, lanjut Arie, hal itu masih bisa maklumi, mengingat bisnis di jalan tol baru bisa dikatakan lancar setelah 10 tahun berjalan. Apalagi, jalan tol Semarang-Batang baru bisa kembali modal 13 tahun kemudian.

"Yang jelas, pengaruh ke financial iya ada. Kita juga kesulitan keuangan, meski kita ada back up dari pemegang saham. Tapi, dari sisi korporasi tidak sehat. Tapi ini hal yang yang wajar, karena di bisnis jalan tol 10-15 tahun pertama dia akan defisit," kata Ari di sela diskusi tentang "Puji Bully Tol Trans Jawa", Rabu (27/2).

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menambahkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan volume kendaraan. Terutama, di ruas jalan tol Semarang-Batang.

Menurutnya, upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah daerah setempat yang wilayahnya dilalui jalan tol membuka kawasan ekonomi baru. Terutama, adalah destinasi wisata baru.

"Untuk itu, bagaimana wilayah-wilayah sekitar Batang ini juga punya pengembangan kawasan baru. Misalkan kawasan pariwisata. Itu penting. Orang-orang kalau mau ke Purwokerto atau Purbalingga, justru lebih cepat melalui jalan tol. Jadi, kalau mau menumbuhkan traffic di jalan tol Semarang-Batang itu pemerintah daerah harus menciptakan kawasan ekonomi baru," ujar Djoko. (K-08)

Pemprov Jateng Sebut Belum Terlalu Butuh Perda Tentang Narkotika

Gubernur Ganjar Pranowo menyebut jika perda tentang narkotika
belum terlalu dibutuhkan di Jawa Tengah 
Semarang-Peredaran narkotika sekarang ini terus meluas, dan rerata penggunanya merupakan kalangan usia produktif antara 20-45 tahun. Saat ini saja, tingkat prevalensi pengguna narkotika di wilayah Jawa Tengah mencapai 1,16 persen dari total populasi penduduk sekira 34,26 juta jiwa.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan meskipun belum bisa dibilang darurat narkoba, namun usulan tentang pembuatan peraturan daerah (perda) tentang narkotika dari DPRD belum terlalu penting. Hanya saja, diakuinya jika upaya pemberantasan jaringan peredaran narkoba perlu didukung semua pihak.

Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah terus intensif sosialisasi tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar secara masif.

Ganjar menjelaskan, dengan sosialisasi yang dilakukan ke kalangan pelajar akan lebih ampuh dibanding membuat perda tentang narkotika. Hanya saja, jika pembuatan perda tentang narkotika memang mendesak dibutuhkan, maka akan dikaji lebih lanjut. 

"Perda narkoba akan kita kaji dulu, kan sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undang, masak masih perlu perda juga? Saya belum yakin kalau dengan perda akan lebih baik. Kalau saya melihatnya mungkin, penegakannya saja. Tapi, kalau ternyata dari hasil kajian memang membutuhkan perda ya kita buat," kata Ganjar, Kamis (28/2).

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, ia akan meminta Dinas Pendidikan setempat untuk bisa memasukkan sosialisasi tentang bahaya narkoba di kurikulum sekolah. Tujuannya, siswa bisa membentengi diri dari jeratan bahaya narkotika.

Terpisah, Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Muhammad Nur menyatakan usulan tentang perda narkotika dari DPRD Jateng patut mendapat apresiasi. Meski sudah ada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan narkoba, namun perda juga akan menjadi pelengkap bagi perangkat hukum memerangi peredaran narkotika.

"Saya rasa itu hal yang baik, di tempat lain kan juga sudah ada. Menurut saya itu diperlukan. Sekarang kan sudah ada aturannya. Kalau dengan ada perda atau aturan lainnya kan lebih baik, meski gubernur atau bupati/wali kotanya sudah ganti," ujar Nur.

Lebih lanjut Nur menjelaskan, apabila perda tentang narkotika jadi dibuat di Jateng, maka upaya pemberantasan narkoba akan lebih serius. 

"Jawa Timur itu sudah memasukkan pengetahuan narkoba, sebagai muatan lokal di sekolah. Melalui perda ini, Jateng pasti juga bisa," jelasnya. (K-08)

Rabu, 27 Februari 2019

Berhasil Ungkap Penyelundupan Terumbu Karang, Bandara Ahmad Yani Semarang Dapat Penghargaan

Kepala BKIPM Kelas II Semarang Raden Gatot Perdana menyerahkan
penghargaan kepada petugas Airport Security Bandara Internasional
Jenderal Ahmad Yani, Yulianti, Rabu (27/2).
Semarang-Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Semarang memberikan penghargaan kepada jajaran manajemen Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, karena telah berhasil mengungkap penyelundupan terumbu karang para pertengahan Januari 2019 kemarin. 

Kepala BKIPM Kelas II Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan apresiasi patut diberikan, karena dua petugas Airport Security di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan terumbu karang di terminal kargo dan pos bandara pada 14 Januari 2019. Modusnya, penyelundupan dilakukan melalui salah satu jasa ekspedisi yang berada di terminal kargo dengan keterangan pengiriman obat-obatan.

Menurutnya, karena kecurigaan petugas tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dibuka berisi terumbu karang.

Terumbu karang yang akan diselundupkan itu, jelas Gatot, kemudian dikembalikan ke alamnya bersama perwakilan Angkasa Pura I. 

"Kami memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan, dan mutu perikanan yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya. Berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara pihak Angkasa Pura I, karantina perikanan dan stakeholder terkait, modus penyelundupan terumbu karang beberapa waktu lalu berhasil digagalkan," kata Gatot dikutip dari rilis.

PTS. General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Dedy Sri Cahyono menambahkan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan bandara dari aksi-aksi kejahatan berupa penyelundupan.

Menurutnya, petugas keamanan bandara sesuai dengan prosedur pengamanan yang dimiliki selalu memonitor dan mengawasi adanya segala bentuk penyelundupan. Baik narkotika maupun benda larangan lainnya.

"Airport Security Committee (ASC) memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan prosedur, dan langkah-langkah keamanan penerbangan di bandara. Kami bersinergi dengan pihak-pihak terkait, untuk memastikan keamanan di wilayah bandara," ujar Dedy. (K-08)


Gunakan Layanan Aplikasi Digital CARFix, Isma Tak Perlu Antre Lama

Mekanik CARFix Untung Suropati sedang melakukan pengecekan ter-
hadap mobil milik pelanggan, Rabu (27/2).
Semarang-Salah satu pelanggan CARFix, Ismayanto warga Pamularsih, mengaku sering menggunakan layanan servis CARFix lewat aplikasi yang tersedia. Karena, dengan kesibukannya itu tinggal melakukan booking servis lewat aplikasi dan mobil juga bisa diambil.

"Manfaat lainnya, kita juga bisa mendapatkan suku cadang dengan mudah dan harga terjangkau. Terutama, jika kendaraan yang sudah tidak lagi garansi diler resmi. Selain itu, kita juga bisa melakukan booking untuk servis jauh hari biar tidak terlalu lama menunggu," kata Isma ketika ditemui di diler CARFix Untung Suropati, Rabu (27/2).

Chief Operation Officer Meka Adipratama Group Tarsimin mengatakan tingginya permintaan pelanggan yang membutuhkan jasa layanan dari jalur online langsung direspon jajarannya. Sehingga, pihaknya tidak hanya memberi pelayanan di jalur offline saja tapi juga membuka jalur layanan secara online.

Menurutnya, revolusi industri 4.0 saat ini harus diikuti jajarannya.

Pihaknya, jelas Tarsimin, terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia digital sekarang, yakni revolusi industri 4.0. Karena, jika tidak bisa berupaya mengikuti kemajuan teknologi akan berimplikasi ditinggal konsumen.

Tarsimin menjelaskan, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan dari jaringan CARFix yang tersebar di wilayah Jawa Tengah-DIY. Karena, pihaknya terus melakukan peningkatan layanan servis dari sisi teknologi.

"Baik itu pemeliharaan maupun perbaikan. Kami juga mudah untuk diakses, karena kedekatan jarak dan juga bisa dengan menggunakan aplikasi digital. Sehingga, ini membuat orang akan lebih nyaman," kata Tarsimin di sela pembukaan diler CARFix ke-9 di wilayah Semarang. (K-08)

Pengembang Sebut Generasi Milenial di Semarang Tak Kebagian Rumah Tapak Karena Harga Makin Mahal

Dibya Hidayat
Ketua Property Expo Semarang
Semarang-Harga tanah setiap tahun terus mengalami peningkatan, dan semakin mahal. Saat ini saja, harga tanah di wilayah perkotaan di Kota Semarang sudah mencapai Rp350 ribu-Rp400 ribu per meter persegi. Harga tanah yang semakin mahal itu, akan berpengaruh pada harga jual properti khususnya rumah tapak atau landed house.

Ketua Property Expo Semarang Dibya Hidayat mengatakan mahalnya harga tanah sekarang, membuat pengembang perumahan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Terutama, jika menginginkan berada di wilayah perkotaan.

Menurutnya, mahalnya harga jual rumah tapak atau landed houses sekarang ini di kemudian hari akan berdampak bagi generasi milenial yang membutuhkan hunian. Bukan tidak mungkin, generasi milenial akan tinggal di apartemen karena sudah tidak kebagian rumah tapak.

"Sekarang ini ya kalau kita lihat dari survei-survei di Jakarta, bahwa anak-anak generasi milenial sudah tidak bisa punya landed house. Suatu saat nanti, mereka akan tinggal di apartemen karena harga landed house sudah engga terjangkau lagi. Ini rata-rata yang bukan kelas pengusaha atau dari keluarga kaya. Di Semarang pun nanti akan terjadi seperti itu juga, karena harga rumah sudah terlalu jauh," kata Dibya, Rabu (27/2).

Dibya menjelaskan, bagi generasi milenial yang saat ini ingin memiliki rumah di masa mendatang harus sudah mulai merencanakan pembelian rumah. Sehingga, ketika sudah bekerja dan menikah kebutuhan rumah telah terpenuhi.

"Rumah itu kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Karena, semakin menunda pembelian rumah harganya semakin tidak terjangkau," ujarnya.

Lebih lanjut Dibya menjelaskan, yang sudah merasakan dampak dengan makin mahalnya harga tanah dan sempitnya lahan untuk permukiman adalah pengembang rumah murah atau bersubsidi. (K-08)

DPD Ajak Seluruh Elemen Bangsa Sukseskan Pemilu 2019

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam (tengah) menjadi narasumber
di acara dialog interaktif Pemilundan Problematikanya di Kantor DPR
RI di Semarang, Selasa (26/2).
Semarang-Mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berkualitas dan bermartabat, tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja, namun juga peran seluruh elemen bangsa Indonesia. Tidak terkecuali, masyarakat sebagai pemilih untuk menggunakan hak suaranya dan tidak memilih golput atau merusak suasana demokrasi di Tanah Air.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan seluruh lapisan masyarakat juga harus bisa bergerak, untuk menciptakan Pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas. Sehingga, mampu menghasilkan pilihan yang memenuhi kualifikasi melalui demokrasi jujur dan adil.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu sangat penting karena masyarakat yang menentukan pilihan untuk masa depan bangsa.

Muqowam menjelaskan, pemilu bukan merupakan agenda rutin setiap lima tahun sekali. Namun, pemilu merupakan upaya mewujudkan konstitusi dalam bernegara yang beradab.

"Bahwa partisipasi menjadi satu keyword bagi kita bersama yang bisa berimplikasi pada penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Kita semua berharap, bahwa apa yang terjadi hari ini sudah optimallah kerja pemerintah dan penyelenggara pemilu. Termasuk partai politik, untuk ikut melakukan sosialisasi di dalam pemilu ini," kata Muqowam di sela dialog interaktif di kantor DPD RI di Semarang, Selasa (26/2) kemarin.

Lebih lanjut Muqowam menjelaskan, dengan mengajak masyarakat sadar dan aktif menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019, maka ikut serta dalam perubahan bangsa ke depan. Sebab, satu suara dari masyarakat Indonesia akan memberi implikasi pada kondisi perbaikan bangsa di masa mendatang.

"Partisipasi peserta pemilu menjadi kunci kita bersama, mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat," ujarnya.

Sementara, Muqowam juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu yang sudah optimal mengemban dan menjalankan tugasnya mulai dari persiapan Pemilu 2019 hingga sekarang. (K-08)

Selasa, 26 Februari 2019

OJK Minta Masyarakat Lebih Jeli Kenali Fintech Biar Tidak Terjebak

Munawar
Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan
Financial Technology OJK
Semarang-Banyaknya penyelenggara kegiatan financial technology (fintech) sekarang ini, harus dikenali masyarakat dengan bijak. Salah pilih lembaga pembiayaan online, akan menyebabkan masyarakat merugi dan terjerat utang.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Financial Technology OJK Munawar mengatakan masyarakat harus jeli dan pandai, untuk mengenali fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Karena, sekarang ini banyak muncul fintech yang legal maupun ilegal.

Menurutnya, berdasarkan data per 3 Februari 2019 ada 99 perusahaan fintech yang terdaftar dan satu di antaranya sudah mengantongi izin.

Munawar menjelaskan, dari 98 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK, statusnya saat ini masih dalam proses pengurusan perizinan. Sebab, ada persyaratan tambahan jika dalam tempo setahun setelah terdaftar harus mengajukan izin.

"Jadi kan ada persyaratan tambahan, dalam waktu satu tahun setelah pendaftaran mengajukan izin. Persyaratan tambahannya bukan hanya modalnya ditambah menjadi Rp2,5 miliar, tapi mereka itu harus punya sertifikat ISO 270001, dan digital signature serta sudah disertifikasi lembaga tertentu yang diakui Kominfo," kata Munawar belum lama ini.

Lebih lanjut Munawar menjelaskan, masyarakat yang akan meminjam uang melalui fintech harus bisa membedakan fintech legal dan ilegal. Biasanya, fintech ilegal akan mengenakan biaya dan denda sangat besar dan tidak transparan pembiayaannya.

"Biasanya, fintech ilegal itu di dalam melakukan penagihan cenderung dengan cara kasar, mengancam dan tidak manusiawi. Selain itu, aplikasi fintech ilegal juga akan meminta akses ke seluruh data pribadi nasabah yang ada di telepon dan akan disalahgunakan untuk melakukan penagihan," jelasnya.

Diketahui, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital untuk memayungi pengawasan dan pengaturan fintech. (K-08)

Menaker Pastikan TKA di Cianjur Punya KTP Elektronik Adalah Hoax

Menaker Hanif Dhakiri menyatakan info pekerja asing yang punya KTP
elektronik di Cianjur adalah hoax.
Semarang-Ramainya informasi yang menyebut adanya pekerja asing di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mempunyai KTP elektronik dibantah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Informasi itu dianggapnya sebuah berita bohong atau hoax, dan tidak terbukti kebenarannya.

Menaker Hanif Dhakiri menjelaskan, informasi soal pekerja asing di Cianjur memiliki KTP elektronik adalah berita bohong. Bahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan jika KTP elektronik itu editan.

Menurutnya, Kemenaker sudah mendapatkan informasi terkait KTP elektronik pekerja asing asal Tiongkok berinisial G-C tersebut.

Hanif menjelaskan, yang bersangkutan memiliki izin tinggal tapi tidak mempunyai KTP elektronik.

"Soal pekerja asing di Cianjur yang punya KTP elektronik, itu super hoax. Itu editan. Kalau izin tinggalnya memang ada, tapi bukan KTP elektronik. Sudahlah jangan percaya fitnah, jangan percaya hoax. Hancur republik ini kalau semua orang percaya hoax dan fitnah. Kalau mau tahu, total pekerja asing di Indonesia itu hanya 0,08 persen dari total penduduk," kata Hanif, Selasa (26/2).

Lebih lanjut Hanif menyatakan, pekerja asing di Indonesia tidak mempunyai KTP elektronik seperti warga negara Indonesia lainnya. Bahkan, jumlah pekerja asing di Tanah Air tidak terlalu banyak.

"Pekerja asing di Indonesia itu hanya 95 ribu orang saja, dan masih banyak penduduk Indonesia. Hal itu harus diketahui dan disyukuri, karena banyak negara di ASEAN yang pekerja asingnya berlimpah lebih banyak dibanding penduduk asli," ujarnya.

Hanif lantas membandingkan jumlah pekerja asing di Singapura yang jumlahnya seperlima dari penduduknya. Sedangkan di Uni Emirat Arab, jumlahnya mengalahkan penduduk asli.

Diwartakan sebelumnya, beredar informasi ada identitas pekerja asing di Cianjur bentuknya mirip KTP elektronik. Pada bagian depan, terdapat data layaknya KTP elektronik. (K-08)

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Desak Bawaslu Jateng Gunakan Undang-Undang Pemilu Untuk Jerat Kepala Daerah Yang Langgar Aturan

Anggota tim advokat Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Jateng,
Listiani ketika memberi keterangan kepada media di kantor Bawaslu
Jateng, kemarin.
Semarang-Kuasa hukum dari Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Jawa Tengah tidak terima dengan putusan dari Bawaslu Jateng, yang menyatakan 31 kepala daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak melanggar UU Pemilu. Aksi protes itu dilakukan dengan mendatangi kantor Bawaslu Jateng, Senin (25/2) sore kemarin.

Anggota tim advokat Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Jateng Listiani mengatakan pihaknya mengajukan keberatan atau koreksi, atas sikap Bawaslu Jateng karena dianggap tidak tegas. Padahal, dari hasil pendalaman yang dilakukan pihaknya itu, ke-31 kepala daerah yang dilaporkan itu diduga melanggar UU Pemilu Pasa 547.

Menurutnya, dari pasal itu, para terlapor secara terang-terangan menyatakan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin atas nama kepala daerah.

Listiani menjelaskan, atas barang bukti potongan video yang sudah diserahkan ke Bawaslu sudah jelas jika ada pelanggaran pemilu. Namun, Bawaslu Jateng tidak melihatnya sebagai pelanggaran dan Pasal 547 UU Pemilu tidak pernah digunakan untuk menjerat kepala daerah.  

"Melanggar UU Pemilu Pasal 547 yang bunyinya itu setiap pejabat negara yang dengan sengaja, membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye dapat dipidana penjara maksimal tiga tahun, dan denda maksimal Rp36 juta," kata Listiani.

Lebih lanjut Listiani menjelaskan, pihaknya akan mengajak Bawaslu Jateng untuk uji materi dan gelar perkara bersama. Bahkan, jika di Bawaslu Jateng mentok akan dibawa ke Bawaslu pusat.

Komisioner Bawaslu Jateng Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Rofiuddin menyatakan, jika sejumlah kepala daerah yang dilaporkan itu tidak melanggar UU Pemilu. Sehingga, jika ada pihak lain meminta Bawaslu menggunakan UU Pemilu tidak bisa masuk karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

"Pasal itu kan menyatakan bahwa pejabat negara dilarang melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Konteks itu kita memahami bahwa, saat Pak Ganjar dan kawan-kawan ini melakukan acara di Solo memang dalam proses kampanye. Dalam konteks itu, kami tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilu," ujar Rofi. (K-08)

Menaker Ingin Siswa Jurusan Jahit Tidak Hanya Jadi Buruh Tapi Bisa Jadi Desainer Internasional

Menaker Hanif Dhakiri saat melihat siswa di BLK Semarang belajar
membuat pola desain pakaian, Selasa (26/2).
Semarang-Indonesia memiliki industri kreatif di bidang fesyen, yang memiliki masa depan cerah. Karena, saat ini tidak hanya soal persaingan usaha saja tapi juga eranya gaya hidup. Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di sela peresmian Workshop Fashion Technology dan Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Semarang, Selasa (26/2).

Menurutnya, dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0 ini diperlukan pengembangan pelatihan kerja di bidang fesyen. Salah satunya, melalui jurusan fashion technology dan manajemen bisnis yang menyasar generasi muda.

Hanif menjelaskan, Jawa Tengah merupakan wilayah dengan pabrik garmen yang cukup banyak. Sehingga, lulusan sekolah menjahit tidak hanya sekadar menjadi buruh di pabrik garmen saja tapi bisa naik kelas dengan fashion technology. 

Sehingga, fashion technology dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini dan generasi milenial yang tertarik mampu mengangkat derajat lulusan sekolah menjahit.

"Dengan mengupgrade kejuruan menjahit ini menjadi fashion technology di BLK Semarang, kita berharap anak-anak muda kita bisa memeroleh sklill yang baru di bidang fesyen. Sehingga, mereka bukan hanya diajarkan menjahit saja tapi juga diajari kreasi, berproduksi dan marketing. Mereka kalau masuk ke industri fesyen, minimal jabatannya asisten yunior desainer," kata Hanif.

Lebih lanjut Hanif menjelaskan, dengan mengupgrade kejuruan menjahit di BLK Semarang ini akan menjadikan lulusannya bisa menembus pasar fesyen dunia. Bahkan, tidak mungkin bisa menjadi desainer berkelas internasional.

"Keahlian menjahit harus ditingkatkan, tidak hanya menjahit di rumah atau menjadi buruh garmen. Kita juga akan proyeksikan menjadi fashion designer ke depannya," pungkasnya. (K-08)

Jokowi: Makin Banyak Pembangkit Listrik Yang Siap, Investor Akan Banyak Masuk

Presiden Jokowi (memakai rompi) berdialog dengan sejumlah
menteri yang mendampingi dan direksi PLN, usai peresmian
PLTU Cilacap Ekspansi 1, Senin (25/2) kemarin.
Semarang-Presiden Joko Widodo meresmikan PLTU Ekspansi 1x660 MW di Kabupaten Cilacap, Senin (25/2) kemarin dan diperkirakan bisa melayani tambahan pelanggan baru hingga 682 ribu pelanggan rumah tangga. Hal itu sejalan dengan kebutuhan listrik yang makin tinggi, dan upaya PLN di dalam mengejar target rasio elektrifikasi 99,9 persen pada tahun ini.

Presiden Jokowi mengatakan dengan banyaknya dibangun pembangkit listrik, akan menarik para investor baru dari luar negeri membangun usahanya di Indonesia. Sehingga, pembangunan pembangkit listri akan mengikuti pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di Tanah Air.

Menurutnya, apabila infrastruktur listrik di dalam negeri siap, maka makin banyak investasi yang masuk. 

Dengan adanya pembangunan PLTU di Cilacap berkapasitas 1x660 MW ini, jelas Jokowi, akan meningkatkan suplai energi listrik di dalam negeri. Sehingga, kebutuhan listrik untuk industri maupun rumah tangga akan terpenuhi. Di Cilacap juga masih ada satu pembangkit dengan daya 1.000 MW, yang akan selesai pembangunannya pada akhir tahun ini.

"Pembangunan pembangkit listrik ini sudah banyak yang dibangun, tapi ya harus dikendalikan. Kalau pasokannya sudah terlalu banyak, bebannya ada di PLN dan harus dibayar. Kita harus tahu itu. Kalau daerah lain kebutuhan listriknya mendesak, ya harus dibangun. Kalau sudah penuh, ya direm," kata Jokowi.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin menambahkan, PLTU Cilacap yang berada di atas lahan seluas 38,28 hektare itu dikembangkan anak perusahaan PLN. Yakni Pembangkitan Jawa Bali dengan saham 49 persen, dan Sumber Segara Primadaya yang memiliki saham 51 persen.

PLTU Ekspansi 1, jelasnya, nilai investasinya sebesar US$899 juta dan menggunakan bahan bakar batubara low range serta didesain ramah lingkungan. Saat ini, di Cilacap sudah ada tiga PLTU yang beroperasi. Yakni PLTU Adipala 660 MW, Cilacap 1 dan 2 berkapasitas 2x300 MW dan Cilacap Ekspansi 1 berkapasitas 1x660 MW.

"Sebentar lagi PLTU Ekspansi 2 berkapasitas 1x1.000 MW juga akan beroperasi, dan diperkirakan selesai September 2019. Saat ini sedang dalam tahap uji coba mesin," ucap Amir. (K-08)

Senin, 25 Februari 2019

Mensos Sebut Penyaluran Tahap I PKH di Jateng Capai Rp2 Triliun

Presiden Joko Widodo di sela penyerahan bantuan PKH dan BPNT bagi
warga miskin di Kavupaten Cilacap, Senin (25/2).
Semarang-Pemerintah pusat pada 2019 ini menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Jawa Tengah, sebanyak Rp2 triliun. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari bantuan PKH secara nasional itu, 65 persennya mampu mengatasi kasus stunting berat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan untuk di wilayah Jateng, dua program bantuan yang disalurkan tahun ini sebesar Rp2 triliun untuk PKH dan BPNT. Rinciannya, bantuan PKH sebesar Rp1,74 triliun dan BPNT mencapai Rp284 miliar.

Menurutnya, evaluasi dari Bank Dunia pada 2018 terbukti memberi kontribusi positif sebesar 10 persen pada peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat Indonesia.

Secara nasional, jelas Agus, penyaluran PKH pada 2018 sebesar 620 ribu penerima dan di tahun ini akan ditingkatkan menjadi 800 ribu.

"Realisasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap I secara nasional per 21 Februari telah mencapai 99,72 persen. Berdasarkan evaluasi dari Bank Dunia per 2018, PKH berkontribusi positif sekitar 10 persen terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi per kapita. Termasuk, 65 persen dari pengurangan stunting berat dan 95 persen dari peningkatan partisipasi sekolah," kata Agus di sela penyaluran bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Cilacap, Senin (25/2).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan penyaluran PKH dan BPNT itu, diharapkan mampu meningkatkan harapan hidup bagi masyarakat miskin.

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara penyaluran PKH dan BPNT di wilayah Jateng menyatakan, bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan bisa membuat masyarakat sejahtera dan mandiri. Bantuan tersebut juga diharapkan, mampu mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Presiden Jokowi menjelaskan, PKH dan BPNT juga bisa untuk mengatasi permasalahan stunting akibat malnutrisi. Namun, bantuan yang diterima tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, atau kebutuhan tidak penting lainnya.

"Agar anak-anak kita ini sehat-sehat, gizinya juga baik dan jadi anak-anak yang cerdas itu gunanya PKH. Dananya juga boleh untuk modal kerja, tapi engga boleh buat beli rokok," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan, pada April 2019 nanti juga akan dicairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.

OJK Jateng-DIY Upayakan Merger BPR Bermodal Kecil

Deputi Direktur  Manajemen Strategis, EapK dan Kemitraan Pemda Kan
reg 3 OJK Jateng-DIY Dedi Patria meminta BPR bermodal minim untuk
melakukan merger dengan BPR lainnya.
Semarang-Setiap bank perkreditan rakyat (BPR) wajib memenuhi aturan tentang kewajiban penyediaan modal minimum, yakni sebesar Rp3 miliar. Apabila tidak bisa memenuhi penyediaan modal minimum, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku BPR bermodal minim kurang dari Rp3 miliar untuk merger atau bergabung.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 3 OJK Jateng-DIY Dedy Patria mengatakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, jika masih ada BPR tidak bisa memenuhi syarat modal inti minimum diupayakan bergabung dengan BPR lain yang sama-sama bermodal kecil.

Menurutnya, untuk di wilayah Jateng-DIY ada sekira 60 BPR bermodal kecil dari 304 BPR tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Apabila hingga akhir 2019 BPR bermodal kecil tetap belum bisa memenuhi kewajibannya, jelas Dedi, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. Yang paling berat adalah penurunan tingkat kesehatan, dan larangan membuka jaringam kantor.

"Ada upaya-upaya yang kita lakukan terhadap mereka. Untuk itu kita dorong mereka melakukan upaya nyata, misalnya action plan. Dari action plan bisa diketahui dari laba, investor yang eksisting dan mencari investor baru. Action plan itu kita pantau, kita tidak mau tiba-tiba sampai terakhir baru dilihat. Tapi, dari awal terus kita pantau," kata Dedi di Semarang.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, apabila seluruh BPR di kedua provinsi sudah bisa memenuhi syarat modal minimum Rp3 miliar terpenuhi, maka modal inti akan ditingkatkan lagi menjadi Rp6 miliar hingga akhir 2024 mendatang. Tujuannya, agar BPR di Jateng-DIY bisa menjalankan usahanya dan melayani masyarakat.

"Kami dari OJK akan melihat apa solusi untuk bank-bank yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini. Jadi, harus ada solusi yang sifatnya memerkuat kondisi lembaga keuangan tersebut," pungkasnya. (K-08)

BEI Semarang Kelola 30 Galeri Investasi Untuk Tingkatkan Literasi Pasar Modal

Seorang investor sedang melihat perkembangan pasar modal.
Semarang-Literasi pasar modal di Jawa Tengah belum sebaik literasi keuangan lainnya, semisal gerakan menabung di bank. Pada 2018 saja, masyarakat di Jateng yang mengetahui tentang pasar modal baru di angka 4,4 persen dan sudah menggunakan produk pasar modal 1,14 persen.

Kepala Kantor BEI Perwakilan Semarang Fanny Rifqi mengatakan berkaitan dengan literasi pasar modal, pihaknya terus berupaya menggandeng sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Yakni dengan mendirikan galeri investasi, agar mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus melek akan pasar modal.

Menurutnya, masyarakat Jateng yang ada di wilayahnya harus terus teredukasi dan tersosialisasi tentang pasar modal. Sehingga, tidak hanya paham tentang produk perbankan umum saja tetapi juga soal pasar modal.

Fanny menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat untuk melakukan edukasi lewat sekolah pasar modal. Termasuk, membuka galeri investasi di perguruan tinggi yang saat ini berjumlah 30 buah.  

"total galeri investasi yang sudah kami kelola di Kota Semarang ada 20 galeri investasi. Kalau ditambah kota-kota di sekitar Semarang ada 10 galeri investasi. Jadi, total ada 30 galeri investasi yang sudah kami kelola," kata Fani, Senin (25/2).

Lebih lanjut Fanny menjelaskan, dengan membuka dan mengelola galeri investasi di lembaga pendidikan diharapkan bisa mendorong generasi muda melek akan pasar modal. Sebab, pada tahun ini pihaknya menargetkan muncul sebanyak sembilan ribu investor baru.

"Target ini naik jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya tujuh ribu investor baru, tapi realisasinya mampu menggaet 11 ribu investor baru," jelas Fanny.

Sementara itu, lanjut Fanny, dari 24 perusahaan sekuritas yang ada di Kota Semarang terjadi transaksi sebesar Rp100 miliar per bulan setiap perusahaan sekuritas. Bahkan, juga ada satu perusahaan sekuritas yang mampu mencatatkan transaksi Rp300 miliar per bulannya. (K-08)

REI Jateng Siap Bangun Rumah Untuk Tentara

MR Prijanto
Ketua DPD REI Jateng
Semarang-Rumah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali anggota TNI yang ada di daerah. Setiap prajurit TNI harus mempunyai rumah, dengan dana perumahan lewat tabungan wajib perumahan (TWP). 

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah MR Prijanto mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan Kodam IV/Diponegoro melalui satuan wilayah masing-masing, untuk pembuatan rumah bagi prajurit TNI. Sebagai tahap awal di tahun ini, akan dibangun sekira sembilan ribu unit rumah.

Menurutnya, kerja sama pembuatan rumah bagi prajurit TNI menjadi tantangan tersendiri bagi para pengembang di tengah masih rendahnya daya beli rumah di Jateng. Sebab, dengan program pembuatan rumah untuk TNI bisa memacu gairah pengembang perumahan intensif menawarkan produk kepada calon konsumen. Terutama anggota TNI.

Saat ini, jelas Prijanto, satuan wilayah yang sudah sepakat untuk pembangunan rumah bagi anggota TNI di Kabupaten Magelang sebanyak 400 unit. Sedangkan daerah lainnya, di Solo Raya akan segera menyusul.

"Kalau enggak salah untuk Jawa Tengah punya alokasi yang cukup besar, terutama bagi anggota TNI di luar Polri. Untuk perumahan TNI ini punya skema bisa di atas Rp200 juta. Di Jawa Tengah sudah dibangun di Magelang. Dalam waktu dekat, akan keluar aturan bahwa semua tentara harus punya rumah," kata Prijanto, Senin (25/2).

Lebih lanjut Prijanto menjelaskan, rumah yang diperuntukkan anggota TNI itu adalah tipe 36 dengan harga di atas Rp185 juta. Bahkan, harganya juga akan menyesuaikan dengan tingkat kepangkatan anggota TNI maksimal perwira menengah berpangkat kolonel.

"Kalau jenderal kan engga boleh ikut ambil KPR. Ini untuk anggota TNI yang memang benar-benar belum punya rumah," jelas Prijanto.

Diketahui, REI mendapat penugasan dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Mabes TNI untuk menyediakan rumah bagi prajurit. Pemerintah berupaya memercepat program penyediaan rumah bagi 275 ribu anggota TNI, dengan tujuan agar prajurit semakin berkonsentrasi dalam bekerja. (K-08)

Dinporapar Jateng Ajak Semua Elemen Ikut Tangani Persoalan Remaja Masa Kini

Kadinporapar Jateng Sinung Rachmadi akan berupaya memasifkan
kampanye revolusi mental untuk mencegah kenakalan remaja.
Semarang-Jagad media sosial belakangan ini diramaikan dengan fenomena kekerasan atau kenakalan yang dilakukan remaja sekarang, bahkan ada yang sampai berani menantang guru atau petugas kepolisian. Fenomena kenakalan remaja ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, melalui kampanye revolusi mental.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Jawa Tengah Sinung Rachmadi mengatakan diperlukan adanya kampanye revolusi mental yang lebih masif, untuk mengatasi kenakalan remaja yang berujung pada degradasi moral. Bahkan, peran penting dari keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menjaga pola emosional anak.

Menurutnya, perlu ada pendidikan karakter yang bisa mengolah emosional tidak hanya intelektual. Hanya saja, harus ada pelibatan dari semua pihak tidak hanya pemerintah saja.

Sinung menjelaskan, semua elemen di Jateng punya tanggung jawab yang sama untuk mengarahkan para remaja kepada kegiatan yang positif.

"Kami mengharapkan untuk ke depan, ini bisa menginisiasi sebagai sebuah tanggung jawab negara mengambil langkah awal. Kalau kami sikapnya hanya menunggu, maka yang lain juga sifatnya akan menunggu. Ayo, bersama-sama persoalan bangsa ini besar dan salah satunya adalah persoalan remaja," ujar Sinung, Sabtu (23/2).

Lebih lanjut Sinung menjelaskan, dinas yang dipimpinnya sebenarnya memiliki wadah untuk para remaja berkreasi melalui kegiatan positif.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid menambahkan, kampanye revolusi mental agaknya belum efektif dan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja. Bahkan, belakangan semakin menjadi dengan munculnya sejumlah geng beranggota anak muda di Kota Semarang.

Menurutnya, pelibatan tokoh agama dengan sentuhan kekinian atau milenial bisa dilakukan melalui media sosial yang diakses remaja sekarang. Karena, sekarang juga banyak muncul fenomena hijrah anak muda yang ingin belajar agama. 

"Tapi sekarang bagaimana dakwah, pengajian dan kajian hadir dalam lingkungan mereka (milenial). Ya harus kreatif juga para pendakwah ini, harus bisa ngevlog dan bisa terkoneksi dengan media sosial serta bisa dinikmati anak muda," ujar Abdul.

Dengan memasuki dunia remaja masa kini lewat jejaring media sosial, jelas Abdul, maka para tokoh agama atau pendakwah akan bisa ikut melakukan perbaikan moral generasi penerus bangsa. (K-08)

Ganjar: Bawaslu Jateng Lampaui Kewenangannya Soal Pelanggaran Etika Kepala Daerah

Ganjar Pranowo
Gubernur Jateng
Semarang-Putusan yang diambil Bawaslu Jawa Tengah tentang deklarasi kepala daerah di provinsi ini mendukung pasangan presiden dan wakil presiden 01, dianggap Ganjar Pranowo merupakan putusan blunder. Sebab, putusan yang diambil itu bukan menjadi kewenangan dari Bawaslu Jateng dan seharusnya ranah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pelanggaran etika kepala daerah.

Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jateng itu mengatakan putusan pelanggaran etika dari kepala daerah, bukan kewenangan dari Bawaslu Jateng. Seharusnya, Bawaslu Jateng hanya perlu berkirim surat ke Kemendagri dan tidak membuat pernyataan di media.

Menurutnya, Bawaslu Jateng yang mengambil dasar Undang-Undang Pemda itu sudah salah langkah di dalam menyikapi pelaporan deklrasi kepala daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Ganjar menjelaskan, karena banyak pemberitaan yang kemudian muncul seolah menyudutkannya karena melanggar aturan, maka ia menyebut jika Bawaslu Jateng sudah offside.

"Tapi dia memberikan catatan, bahwa ini melanggar etika Undang-Undang Pemda. Lalu saya bertanya, kewenangan Bawaslu itu apa? Kalau kewenangan Bawaslu itu mengklarifikasi pelanggaran pemilu, maka dia harus berhenti di situ. Dalam hal dia menemukan yang lain, mestinya dia diam saja dan biar diserahkan kepada yang berwenang. Gak usah bicara melanggar," kata Ganjar di Puri Gedeh, Minggu (24/2) malam.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pada saat dirinya memenuhi panggilan dari Bawaslu Jateng sudah jelas bahwa putusan Bawaslu menyebut tidak ada pelanggaran pemilu di acara deklarasi kepala daerah itu. Sedangkan soal lain tidak pernah dibicarakan.

"Saya sampai menghubungi Bawaslu, bisa engga saya dapat salinan putusan plenonya. Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik, dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng memutuskan jika deklarasi yang dilakukan kepala daerah di Jateng melanggar aturan UU Pemerintahan Daerah.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih menyatakan mesti tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu, namun kegiatan yang dilakukan para kepala daerah itu melanggar perundangan lainnya. Yakni UU tentang Pemda.

Oleh karenanya, dari bukti yang didapatkan Bawaslu terdapat indikasi pada pelanggaran etika sebagai kepala daerah.

"Kita arahkan ketika di video rekaman itu mengatakan, ada kepala daerahnya itu. Kemudian kita bidik bahwa itu gak sepatutnya diucapkan. Meski kita menghargai sikap politik kepala daerah, tapi tidak perlu diumumkan. Mereka itu kan juga terikat sumpah janji jabatan untuk seadil-adilnya," ujar Ana.

Pihak Bawaslu Jateng, jelas Ana, merekomendasikan pemberian sanksi melalui surat kepada Kemendagri.

"Mereka kan setelah itu, seperti ada di video yang diunggah Ganjar menyebut sedang bersama kepala daerah se-Jateng. Itu seharusnya tidak boleh," tegas Ana. (K-08)

Jumat, 22 Februari 2019

Smartfren Hadirkan Aplikasi SmartMusic Untuk Cegah Pembajakan Musik

Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim (empat dari kanan) bersama Chief of Brand Smartfren Roberto Saputra (kacamata hitam) dan CEO Melon Indonesia Dedi Suherman (bertopi) hadir dalam acara peluncuran
aplikasi SmartMusic. 
Semarang-Dalam mendukung industri kreatif musik yang ada di Indonesia, Smartfren menghadirkan aplikasi SmartMusic. Aplikasi SmartMusic, merupakan upaya Smartfren untuk melawan pembajakan musik.

Deputy CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim mengatakan SmartMusic merupakan aplikasi yang dikembangkan developer asli Indonesia, dengan menghadirkan streaming musik sepuasnya mulai dari Rp1.000 untuk lebih dari enam juta lagu.

Menurutnya, Smartfren selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi industri kreatif dalam negeri. Khususnya yang bidang permusikan.

Djoko menjelaskan, Smartfren bekerjasama dengan Melon Indonesia dalam menghadirkan aplikasi SmartMusic. Sehingga, para penikmat musik bisa menikmati musik pilihannya tanpa batas.

"Aplikasi SmartMusic menghadirkan pilihan lebih dari enam juta lagu yang bisa dinikmati pengguna. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya merupakan lagu hasil karya musisi dalam negeri. Kami menghadirkan paket streaming musik sepuasnya, mulai dari Rp1.000 selama satu hari hingga paket streaming musik sepuasnya selama sebulan cukup dengan Rp15 ribu," kata Djoko dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, aplikasi SmartMusic bisa diunduh di Google Playstore. Setelah diunduh, pengguna cukup masuk ke menu MyProfile dan langsung memilih paket berlangganan yang diinginkan. 

"Dengan demikian, para pengguna bisa menikmati streaming musik dengan harga terjangkau, tanpa lag dan gangguan. Jadi tunggu apalagi, ayo dukung industri kreatif musik dalam negeri dengan tidak melakukan pembajakan," tandasnya. (K-08)


Masuk Era Revolusi Industri 4.0, Ganjar: Harus Ada Perubahan Kurikulum Pendidikan Juga

Gubernur Ganjar Pranowo saat berada di Kabupaten Jepara melihat
penyambungan listrik gratis.
Semarang-Revolusi industri 4.0 yang serba mesin dan digital, harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Terutama kalangan pendidikan, di dalam menyiapkan anak didiknya bersaing di era revolusi industri 4.0 melalui perubahan kurikulum pendidikan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya berupaya mendorong adanya perubahan kurikulum pendidikan, sebagai modal dasar untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Maka, sektor pendidikan juga harus diperbarui melalui kurikulumnya mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, perubahan kurikulum pendidikan itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga, pembenahan SDM dalam negeri bisa untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ganjar menjelaskan, ada dua pilihan dunia pendidikan menghadapi era revolusi industri 4.0. Yakni, mengikuti langkah revolusi atau memilih jalan evolusi. 

"Menghadapi revolusi 4.0 juga harus dengan revolusi, jangan evolusi. Maka kita menghadapinya dengan biasa-biasa saja, akibat yang ditanggung kita akan tertinggal. Kalau kita menghadapi dengan revolusi dan basisnya SDM. Ubah kurikulum dengan cepat, berikan insentif dengan sistem pendidikan yang baik. Kurikulumnya harus adaktif," kata Ganjar, Jumat (21/2).

Lebih lanjut Ganjar, pemprov juga akan mendorong pemerintah pusat segera mengambil keputusan politis terkait kebijakan pendidikan yang sejalan dengan kesiapan SDM menghadapi era revolusi industri 4.0.

"Seperti di SMK otomotif ketika praktik, maka mobil yang digunakan mestinya mobil terbaru bukan mobil keluaran lama. Jadi, biar mereka bisa bersaing dalam dunia pekerjaan," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, pemprov juga siap untuk mendampingi para pelaku usaha kecil atau lulusan SMK di dalam mengakses permodalan. Termasuk peningkatan kapasitas sampai cara pemasarannya.

Terpisah, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas Rudi Supriyadi Prawiradinata menjelaskan, komponen yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan industri 4:0 adalah kebutuhan tersier. Terutama di sektor jasa.

"Ini yang harus kita waspadai, maka infrastruktur disiapkan dan SDM serta jaringan internet juga disediakan. Karena semua akses yang menghubungkan, harus bisa dijangkau dengan mudah," ucap Rudi. (K-08)

Dewan Dorong Pemprov Jateng Perkuat Kawasan Regional Jadi Pusat Perekonomian Strategis

Gubernur Ganjar Pranowo saat berkeliling di desa wisata
dengan menggunakan sepeda.
Semarang-Pemprov Jawa Tengah yang berencana membentuk seribu desa wisata baru hingga lima tahun ke depan, mendapat sambutan positif dari kalangan anggota dewan. Sehingga, DPRD Jateng berupaya mendorong pemprov untuk bisa mewujudkan kawasan perekonomian strategis lewat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Abdul Aziz mengatakan RPJMD 2019-2023 itu, saat ini telah memasuki tahap pembahasan besaran anggaran yang harus dikeluarkan. Dengan penyusunan RPJMD itu, diharapkan ada harapan untuk mewujudkan penguatan kawasan regional menjadi pusat perekonomian strategis.

Menurutnya, penguatan kawasan regional menjadi pusat perekonomian strategis bisa diwujudkan dengan memunculkan destinasi-destinasi desa wisata baru yang mampu memikat para wisatawan.

Abdul menjelaskan, meski tidak semua desa di Jateng bisa dijadikan desa wisata, namun ekonomi desa dengan potensi yang ada bisa dikembangkan. Sebab, anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

"Di RPJMD ini yang disusun dan disodorkan kepada kami, kapasitas fiskal APBD Provinsi Jawa Tengah per 2023 total Rp30,4 triliun dari posisi 2019 sebesar Rp24,9 triliun. Jadi, setiap tahun ada kenaikan sekitar Rp1 triliun. Saat pembangunan sektor pendapatan kemarin itu, akan kita perkuat secara signifikan," kata Abdul Aziz, Jumat (22/2).

lebih lanjut Abdul Aziz menjelaskan, apabila seribu desa wisata bisa terbentuk, diri optimistis mampu mendukung perekonomian perdesaan di Jateng. Sehingga, pihaknya siap untuk meloloskan komitmen pemprov dari segi regulasi maupun politik anggarannya.

"Pembentukan kawasan strategis di desa memerlukan komitmen semua pihak, dari provinsi sampai ke pemerintah desa. Sehingga, ada sinergi saling mendukung terciptanya perekonomian di desa," jelasnya.

Diketahui, ada 7.809 desa di Jateng dan sebagian di antaranya terdapat desa potensial dikembangkan sebagai pusat perekonomian baru. Satu di antaranya adalah Desa Wisata Ponggok di Kabupaten Klaten, yang mampu menghasilkan Rp15 miliar per tahunnya. (K-08)

Kamis, 21 Februari 2019

Jangan Percaya Jika Ada Pinjaman Online Gunakan Nama OJK

Semarang-Majunya teknologi sekarang ini, mendorong munculnya banyak aplikasi pinjaman online. Beberapa di antaranya bahkan terindikasi dan sudah mendapat cap sebagai aplikasi pinjaman online tak berizin atau ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan masyarakat harus ekstra waspada, terhadap maraknya aplikasi pinjaman online yang sedang marak belakangan ini. Bahkan, nama OJK juga dicatut dan dijadikan sebagai nama aplikasi agar bisa mengelabuhi masyarakat.

Menurutnya, OJK telah berulang kali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan peminjaman uang secara online. Terlebih lagi, terhadap aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Tongam menjelaskan, masyarakat diminta tidak mudah percaya melakukan pinjaman di financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending yang tidak memiliki izin dari OJK. Terlebih lagi, yang kemudian menggunakan nama OJK untuk menipu masyarakat.

"Saat ini ada beberapa penawaran aplikasi pinjaman online, yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan. Kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa aplikasi pinjaman itu adalah ilegal. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, bukan merupakan lembaga pinjam meminjam uang," kata Tongam dikutip dari rilis.

Lebih lanjut Tongam menjelaskan, saat ini sudah banyak fintech P2P ilegal yang merambah ke media sosial (medsos). Pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, untuk tidak mudah percaya dan memanfaatkan aplikasi pinjaman online. 

"OJK telah membuat langkah pencegahan terhadap P2P lending ilegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya ke masyarakat. OJK juga telah mengajukan permohonan pemblokiran ke Kominfo, untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan ke Bareskrim Polri," jelasnya.

Diwartawakan, pada Februari 2019 OJK telah menghentikan layanan 231 penyelenggara pinjaman online. Dari jumlah itu, seluruhnya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK. (K-08)