Rabu, 13 Maret 2019

PAN Genjot Kader Bisa Raup Suara Double Digit di Pemilu 2019

Ketum PAN Zulkifli Hasan meminta kadernya terus bergerak meraih
simpati masyarakat untuk mendulang suara di Pemilu 2019.
Semarang-Hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 33 hari, dan seluruh partai politik (parpol) terus berlomba untuk meraih simpati dari masyarakat. Tidak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan ketua umumnya, Zulkifli Hasan saat memberikan pidato kerakyatan dalam Forum Pikiran, Akal dan Nalar di Semarang, Rabu (13/3).

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan dari hasil survei yang dilakukan Pollmark Indonesia, menempatkan partai berlambang matahari terbit itu berada di urutan keenam. Posisi PAN berada satu tingkat di bawah Partai Demokrat yang meraih 6,9 persen dan PAN hanya 5,9 persen.

Menurutnya, survei itu dilakukan di 73 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia dengan responden kurang lebih 35 ribu orang.

Zulhas, sapaan akrabnya menjelaskan, dengan sisa waktu yang ada ini diharapkan para kader dari tingkat pusat hingga ranting bisa terus bergerak merangkul masyarakat. Sehingga, dari hasil survei yang dilakukan sekarang ini bisa berubah dan naik ke peringkat berikutnya. 

"Diharap para kader PAN di mana pun berada, kita masih berpeluang dalam double digit. PAN itu surveinya selalu positif margin error ke atas. Di survei, kami 5,9 persen dan margin error empat persen, maka kami bisa capai sembilan persen. Biasanya, partai lain ke bawah tapi kita ke atas. Ini masih ada peluang dan 33 hari yang menentukan. Semua bisa terjadi. Kami meminta kader untuk terus bergerak siang dan malam," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas juga meminta kepada masyarakat Indonesia untuk cerdas memilih di Pemilu 2019. Sebab, pesta demokrasi tidak hanya sehari saja tapi dirasakan hingga lima tahun ke depan. 

"Jangan sampai pemilu jadi politik transaksional. Milih karena uang dan sembako atau karena sarung," pungkasnya. (K-08)

Dinas Pendidikan Jateng Pastikan SMA Sederajat 100 Persen Laksanakan UNBK

Plt Kadisdikbud Jateng Sulistyo menyatakan, SMA/SMK di Jateng siap
melaksanakan UNBK 2019.
Semarang-Siswa SMA sederajat di Jawa Tengah akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), dan seluruh sekolah di provinsi ini 100 persen siap menyelenggarakannya. Namun, hanya sekolah yang telah terakreditasi saja bisa menyelenggarakan ujian berbasis komputer tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Sulistyo mengatakan pelaksanaan UNBK tingkat SMK dilakukan pada 25-28 Maret 2019, dan tingkat SMA akan dilaksanakan pada 1,2,4 dan 8 April 2019. Pelaksanaan UNBK yang dilakukan lebih cepat, karena mendekati Pemilu 2019 dan juga ibadah puasa Ramadan.

Menurutnya,terdapat 190.878 siswa SMA dan 247.089 siswa SMK yang akan mengikuti UNBK tahun ini.

Sulistyo menjelaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng akan mengupayakan UNBK di tiap sekolah dalam dua sesi. Yakni pagi hari dan siang hari.

"Tahun ini SMA/SMK sudah 100 persen UNBK, kesiapan sekolah negeri maupun swasta sudah 100 persen. Listrik mati atau internet mati tidak akan menjadi hambatan, karena sekolah-sekolah kita ada yang pakai genset dan sebagainya. Jadi, Alhamdulillah yang tingkat lanjutan atas SMA/SMK ditambah MA sudah bisa laksanakan UNBK," kata Sulistyo, Rabu (13/3).

Sulistyo lebih lanjut menjelaskan, bagi sekolah yang belum bisa menggelar ujian berbasis komputer itu bisa menginduk ke sekolah lainnya yang telah mengantongi sertifikasi. Yaitu, sekolah yang terakreditasi Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP).

"Sekolah yang belum terakreditasi bisa nginduk ke sekolah yang dekat. Kalau yang sekolah perangkat komputernya kurang, bisa dilakukan dalam dua sesi," jelas Sulistyo.

Dirinya berharap, pada UNBK tahun depan seluruh sekolah lanjutan tingkat atas di Jateng sudah bisa melaksanakan UNBK tanpa mengalami kendala kekurangan perangkat komputer atau belum terakreditasi dari BNSP.  (K-08)

Pemprov Terus Kebut Penyelesaian Persoalan RTLH di Jateng Yang Setiap Tahun Terus Bertambah

Gubernur Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk
keroyokan menyelesaikan persoalan RTLH di Jateng.
Semarang-Pemprov Jawa Tengah menyebut, jika rumah tak layak huni (RTLH) setiap tahun terus meningkat. Pada 2016, pemprov memerbaiki 3.601 unit dan di 2017 naik menjadi 20 ribu unit. Pada 2018 kemarin, jumlahnya juga naik menjadi 30 ribu unit.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan terus berupaya, dalam mengebut penyelesaian RTLH yang ada di provinsi ini. Sebab, persoalan RTLH di Jateng membutuhkan tindakan serius.

Menurutnya, pemprov akan terus mendorong dan menggerakkan sumber keuangan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan RTLH.

Ganjar menjelaskan, salah satu sumber keuangan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan RLH adalah Baznas. Sebab, dari total 1,6 juta unit RTLH yang ada di Jateng bisa terselesaikan jika semua pihak saling membantu. 

"Di Jawa Tengah ada 1,6 juta rumah tidak layak huni. Kalau dibagi APBN dan APBD provinsi serta kabupaten/kota tidak pernah selesai. Dengan CSR perusahaan juga tidak selesai. Memang ada wacana pakai Baznas juga bisa kita akselerasikan. Baznas lagi-lagi menjadi jurus jitu, dan menjadi solusi," kata Ganjar belum lama ini.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, dana dari Baznas sebenarnya juga bisa dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan RTLH di Jateng. Sebab, pada 2018 kemarin saja zakat dari aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola Baznas bisa terkumpul Rp31,7 miliar. Biasanya disalurkan untuk pendidikan, dan pengentasan kemiskinan hingga penanggulangan kebencanaan sesuai dengan syarat pentasharufan zakat.

"Untuk menyelesaikan persoalan RTLH juga bisa kan, wong ya buat umat juga," jelas Ganjar.

Rencananya, lanjut Ganjar, tidak hanya untuk RTLH, pengelolaan Baznas tahun ini juga bakal dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia. Yakni, mendirikan SMK industri dan perdagangan. Selain itu, juga akan didirikan bank dengan skema peminjaman tanpa bunga bagi usaha kecil dan menengah. (K-08)

KPU Jateng Masih Beri Waktu Pemilih Urus A5 Untuk Pindah Memilih

Semarang-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah masih memberi waktu kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, untuk mengurus formulir A5 jika akan pindah memilih tidak di tempat pemungutan suara (TPS) asal. Pengurusan formulir A5 bisa dilakukan, hingga 17 Maret 2019.

Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti mengatakan setiap orang yang memiliki hak pilih dan kesulitan menggunakan hak pilihnya di tempat asal, bisa mengurus pindah lokasi pencoblosan. Prosedurnya, warga bisa meminta surat pengantar dari kelurahan asal untuk dibawa ke KPU tujuan. Atau juga bisa langsung ke KPU tujuan, dengan menunjukkan KTP elektronik.

Menurutnya, informasi tentang prosedur pindah lokasi memilih sudah disosialisasikan kepada masyarakat lewat media sosial dan media massa.

Diana menjelaskan, setelah masyarakat mengurus formulir A5, maka KPU asal akan mencoret nama pemilih di TPS asal dan menandai nama tersebut sebagai pemilih yang pindah memilih.

"Pemilih yang menggunakan haknya untuk pindah memilih, pemilih tersebut harus terdaftar di DPT tempat dia didata. Atau, dalam keadaan tertentu dia bisa pindah memilih langsung ke KPU tujuan. Dalam keadaan tertentu itu misalnya tugas belajar, sakit di rumah sakit atau menjadi tahanan. Itu beberapa hal yang bisa menyebabkan pemilih pindah memilih," kata Diana, Rabu (13/3).

Lebih lanjut Diana menjelaskan, pengurusan A5 hingga 17 Maret 2019 juga untuk memastikan kebutuhan logistik pemilu tidak mengalami kekurangan. Sehingga, KPU bisa menyiapkan logistik pemilu bagi pemilih yang pindah memilih.

"Jadi, tolong bagi masyarakat yang punya hak pilih dan mau pindah memilih ngurusnya jangan mepet-mepet. Batas waktu pengurusan diperhatikan, agar semuanya tidak kesulitan," jelas Diana.

Diana menjelaskan, pemilih yang pindah memilih belum tentu mendapatkan lima surat suara layaknya pemilih tidak pindah memilih. Jika dalam satu provinsi tapi berbeda kota dan beda daerah pemilihan, maka pemilih hanya mendapat surat suara untuk pilpres dan calon DPD RI saja. (K-08)