Sabtu, 30 Maret 2019

Bawaslu RI Laporkan 127 Akun Penyebar Hoax ke Kominfo

Ketua Bawaslu RI Abhan mengaku telah melaporkan ratusan akun yang
menyebarkan kontrn hoax selama Pemilu 2019 ke Kominfo.
Semarang-Majunya teknologi komunikasi sekarang ini, membuat semua informasi mudah diterima masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi salah satunya media sosial, turut menjadi penyumbang penyebaran informasi dan di antaranya adalah informasi bohong atau hoax.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan media sosial sekarang ini, ibarat pedang bermata dua yang memiliki dua sisi positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara benar, maka akan memberikan nilai positif. Namun, jika dipakai untuk hal negatif akan menimbulkan kerugikan bagi sejumlah pihak.

Menurutnya, media sosial sebenarnya sangat efektif di dalam memengaruhi massa. Baik itu hal positif maupun negatif.

Abhan menjelaskan, data dari Mafindo sejak 2015-2018, tren penyebaran hoax lewat media sosial terus meningkat. Hingga semester dua 2018 saja, setidaknya ada 997 konten berisi hoax dan juga ujaran kebencian. Media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten hoax adalah Facebook, yang mencapai 47,3 persen.

"Maka kami melakukan upaya take down untuk bisa meredam. Total ada 127 akun media sosial yang sudah kami laporkan ke Kominfo dan platfom yang ada di Indonesia. Tentu, kami ada pengawasan bersama dengan Kominfo. Kan Kominfo punya sistem yang bisa memetakan akun-akun disinformasi dan bersifat hoax. Dari Kominfo kemudian diberikan ke kami, apakah masuk kategori pidana pemilu atau tidak," kata Abhan saat menjadi pembicara di seminar nasional "Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoax Menghadapi Pemilihan Umum 2019" di Wisma Perdamaian, Sabtu (30/3).

Lebih lanjut Abhan menjelaskan, pihaknya bersama Kominfo akan terus berusaha meredam penyebaran hoax lewat media sosial.

Kasubdit Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni menambahkan, penyebaran hoax menjelang pemilu mengadopsi teknik propaganda dari Rusia. Yakni firehouse of flasehood, atau menyebarkan berita secara bertubi-tubi dengan frekuensi cukup besar.

"Kami melihat ada informasi yang disebar dengan frekuensi besar. Setiap detik ada informasi yang disebar terus menerus," ujar Dani.

Dani menjelaskan, kepolisian hanya berjaga-jaga mengenai konten hoax yang berpotensi menimbulkan konflik. Yaitu, informasi yang dinilai kerawanan konflik cukup tinggi dan ujaran kebencian menyerang pribadi peserta pemilu. (K-08)

Bersama Dinas Kesehatan, KOPI TB ikut Tanggulangi TB di Jateng

Ketua KOPI TB, Thomas Handoyo saat memberi paparan tentang aksi
penanggulangan Tuberkulosis di Jawa Tengah.
Semarang-Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) di Jawa Tengah bekerjasama Dinas Kesehatan Jateng, membantu penanggulangan Tuberkulosis (TB) di provinsi ini. Sebab, pemberantasan TB tidak dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja.

Ketua KOPI TB, Thomas Handoyo mengatakan dibentuknya koalisi ini, karena persoalan TB masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Indonesia. Bahkan juga, juga menjadi permasalahan di negara-negara lainnya.

Menurutnya, KOPI TB juga punya andil untuk ikut menanggulangai TB di Jateng.

Thomas menjelaskan, organisasinya bergerak untuk menanggulangi TB lewat rencana-rencana kerja yang telah disusun untuk dijadikan pedoman bagi dokter-dokter di lapangan saat pengobatan TB. Termasuk, ketika menemukan penderita TB baru di lapangan.

Langkah-langkah yang disusun lewat rapat rutin KOPI TB ini, jelas Thomas, diketahui Dinas Kesehatan Jateng sebagai mitra kerjanya. Sehingga, upaya penanggulangan TB lewat rencana aksi di lapangan bisa berhasil. 
"Kita menyusun suatu pendekatan bagi dokter-dokter di lapangan, supaya dokter itu dalam menentukan diagnosis dan pengobatan maupun tata laksana selalu tercatat dan diketahui Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat. Jadi, dalam bentuk laporan yang baku dan kontinyu serta juga ada evaluasi dari pengobatan itu. Sehingga, pengobatan TB tidak orang per orang tapi pengobatan yang terstandar," kata Thomas di sela rapat rutin penguatan progra, KOPI TB di Hotel Aston Inn Semarang, Jumat (29/3) kemarin.

Thomas lebih lanjut menjelaskan, pengobatan terhadap penderita TB bisa dilakukan dengan pengobatan jangka pendek. Namun, penderita harus selalu diawasi langsung saat menelan obat.

"Penderita TB itu kan susah untuk diajak minum obat. Obatnya setiap hari harus diminum, ini yang diawasi diminum betul atau tidak," tandasnya. (K-08)

Pemprov Jateng Imbau Warga Laksanakan Earth Hour

Gubernur Ganjar Pranowo (tengah) imbau warga Jateng peringati Earth
Hour padamkan lampu selama satu jam, Sabtu (30/3) malam nanti.
Semarang-Hari ini peringatan Earth Hour yang dilaksanakan serentak di kota-kota besar di Indonesia dan dunia, dengan memadamkan lampu selama 60 menit mulai 20.30-21.30 wib. Meskipun bertepatan dengan kegiatan debat kandidat Pilpres 2019 yang diadakan KPU RI, Pemprov Jawa Tengah tetap melaksanakan peringatan Earth Hour.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakat Jateng, untuk memadamkan lampu selama satu jam. Guna keperluan itu, surat edaran juga sudah dibuat dan dikirim ke semua kabupaten/kota di Jateng untuk melaksanakan kampanye global yang digagas World Wide Fund for Nature itu.

Menurutnya, meskipun pelaksanaan Earth Hour juga bertepatan dengan kegiatan debat kandidat Pilpres 2019, namun tidak akan mengganggu.

Ganjar menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin tetap menonton debat kandidat capres-cawapres dipersilakan memilih sendiri waktu pemadaman lampu di rumahnya.

"Surat edaran sudah saya kirim untuk satu jam kita matikan lampu. Intinya satu jam kita bisa hemat energi bareng-bareng. Karena juga ada debat, tentu kita akan sesuaikan dari sisi waktunya. Sebenarnya kan dari 7.30 sampai 8.30. Nanti kalau masih berlangsung, kita akan menggeser. Kan publik harus tahu, masak debat tidak ada yang nonton," kata Ganjar, Sabtu (30/3).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, ia juga banyak mendengar jika ada beberapa daerah tidak mewajibkan masyarakat melaksanakan peringatan Earth Hour karena berbarengan dengan acara debat kandidat. Misalnya Pemprov DKI, yang tidak mewajibkan masyarakat memeringati Earth Hour. Pemadaman lampu di wilayah Jakarta, hanya dilakukan di beberapa titik saja dan tidak semua wilayah.

"Yang pasti, kami tetap akan laksanakan namun waktunya yang digeser. Tapi kita punya kebutuhan nasional interest, dan debat juga masyarakat harus tahu," jelasnya.

Diketahui, Earth Hour merupakan gerakan akar rumput terbesar untuk lingkungan, kembali menyatukan jutaan orang di seluruh dunia untuk menunjukkan komitmen kepada planet yang didiami. Peringatan Earth Hour 2019 fokus pada peningkatan kesadaran dan tindakan, yang menginspirasi penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak perubahan iklim. (K-08)