Kamis, 18 April 2019

Ganjar: Lewat Tokoh Agama Mari Rajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Usai Pemilu

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setelah masa pemilu ini, tidak ada lagi perbedaan pandangan politik yang memecah belah persatuan dan kesatuan di provinsi ini setelah pemilu. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi dan saling menjaga keharmonisan, serta melupakan perbedaan pilihan.

Menurutnya, perayaan Paskah dan juga ibadah salat Jumat diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mengabarkan persatuan dan kesatuan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Hal itu dikatakannya ketika menggelar jumpa pers bersama Forkopimda di Puri Gedeh, Kamis (18/4).

Ganjar menjelaskan, yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun kembali persatuan dan kesatuan tanpa memandang latar belakang politik masing-masing.

Melalui para tokoh agama di Jateng, jelas Ganjar, diharapkan bisa merekatkan kembali tali persatuan dan kesatuan.

"Besok kutbahnya mari kita ajak untuk bersatu, bergandengan tangan. Teman-teman yang dari gereja dan melaksanakan Paskah saya titip juga, sampaikan kabar-kabar bahagia ini. Maka sekali lagi, Insya Allah pemerintah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan, masyarakat semuanya bisa tentram kembali," kata Ganjar.

Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji menambahkan, kalimat-kalimat menyejukkan dari para tokoh agama Islam maupun agama lainnya sangat dibutuhkan untuk membangun persatuan dan kesatuan. Sehingga, pemilu menghasilkan pemimpin yang baik dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Saya minta kotbah Jumat besok dan perayaan Paskah jadi wahana menyatukan kembali masyarakat. Terima kasih kepada pak polisi dan TNI, yang sudah menjaga keamanan di Jawa Tengah," ucap Daroji. (K-08)

Ganjar: 3 TPS Akan Lakukan PSU Besok Sabtu

Gubernur Ganjar Pranowo bersama Forkopimda Jawa Tengah gelar
jumpa pers terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Puri Gedeh.
Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan hasil koordinasi antara KPU dengan Bawaslu diputuskan, ketiga tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi ini direkomendasikan untuk dilakukan pungutan suara ulang (PSU). Pernyataan itu dikatakannya ketika menggelar jumpa pers bersama Forkopimda Jateng di Puri Gedeh, Kamis (18/4).

Ketiga TPS di Jateng yang dipastikan dilakukan PSU, jelas Ganjar, dua ada di Kabupaten Tegal dan satu TPS ada di Jepara. 

Menurutnya, informasi adanya tiga TPS yang dilakukan PSU sudah disepakati bersama dan akan dilaksanakan pada Sabtu (20/4) besok.

"Hanya tiga TPS yang kita lakukan PSU, dan itu pun karena alasan-alasan administratif. Maka saya menyampaikan, mari sampai dengan nanti penghitungan dari KPU muncul, kita tidak usah berspekulasi. Mari kita jaga persatuan, kita jaga kerukunan kembali. Masing-masing bekerja sesuai dengan yang ditugaskan, dan pemerintah tidak akan tinggal diam," kata Ganjar.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, pihaknya juga berpesan kepada KPU di masing-masing daerah yang melakukan PSU untuk bisa melaksanakan dengan baik. Sehingga, tidak ada lagi gangguan yang bisa membuat pelaksanaan PSU terhambat.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menyatakan jika secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu 2019 di provinsi ini berjalan aman dan lancar.

"Saya bersama pak pangdam berkeliling Solo dan ini baru saja sampai di Semarang, kemarin melihat kondisi pelaksanaan pemilu. Semuanya berjalan aman, aparat kepolisian bersama TNI melakukan patroli bersama," jelas kapolda. (K-08)

Ganjar: Setiap Puskesmas Harus Bisa Maksimal Layani Kesehatan Masyarakat

Gubernur Ganjar Pranowo saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMAN
1 Semarang.
Semarang-Puskesmas di kabupaten/kota di Jawa Tengah, dituntut bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakatnya. Karena, masyarakat akan merasakan nyaman dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bila setiap puskesmas di provinsi ini bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, maka derajat kesehatan warga juga akan mengalami peningkatan.

Ganjar mengapresiasi Pemkab Rembang yang memprioritaskan penggunaan bantuan dana dari pemprov, untuk pembangunan pelayanan kesehatan. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik dan nyaman.

Menurutnya, dengan semakin banyak kabupaten/kota memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada masyarakat, maka kualitas kesehatan warganya juga semakin meningkat. 

"Ini puskesmas yang anggarannya Rp5,6 miliar, jadi kayak gini. Dan pak bupati ini kalau dapat bantuan keuangan provinsi, selalu diarahkan kepada pelayanan kesehatan seperti ini. Bayangkan kalau puskesmas itu bisa sebagus ini, saya bayangkan semua yang dapat layanan kesehatan akan senang. Tenaga kesehatannya juga banyak, ada 75 orang. Jadi, kalau masyarakat butuh dapat layanan kesehatan, puskesmas-puskesmas kelas seperti ini sebenarnya bisa bikin masyarakat nyaman dapatkan itu," kata Ganjar belum lama ini.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong bupati/wali kota se-Jateng untuk memajukan layanan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terutama, meningkatkan peran dari puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah.

"Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat kalau dibanding rumah sakit," tandasnya. (K-08)

Pemprov Jateng Dukung Ada Daerah Bisa Kelola Limbah Plastik

Penataan kawasan kumuh di Jateng dianggap berhasil.
Semarang-Persoalan sampah plastik harus mendapat penanganan serius, agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Terlebih lagi, Indonesia menjadi negara terbesar kedua yang memproduksi sampah plastik setelah Tiongkok.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sebenarnya ada beragam cara yang bisa dilakukan, untuk mengelola sampah limbah plastik. Salah satunya dengan mengolah sampah plastik, menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan.

Menurutnya, Kota Tegal mampu mengolah sampah limbah plastik dengan cukup baik dan mengubahnya menjadi beragam produk kerajinan.

Ganjar menjelaskan, limbah-limbah plastik itu disulap menjadi tas, dompet, mobil mainan dan juga sepatu yang terbuat dari plastik. Bahkan, limbah plastik yang diolah menjadi barang bernilai tinggi ini begitu indah dan sangat bermanfaat.

Oleh karena itu, lanjut Ganjar, daerah-daerah lain di Jateng harus mampu menirunya untuk mengatasi persoalan limbah plastik.

"Ya sebenarnya mereka punya kreativitas yang luar biasa. Daerah-daerah punya inovasi untuk mengolah limbah. Tadi ketemu plastik, dan bisa diolah jadi sepatu atau bisa jadi tas. Maka, kalau kita bicara reuse dan recycle sudah berjalan. Ini patut kita apresiasi dan ditiru daerah lain, sehingga plastik bisa kita kurangi," kata Ganjar belum lama ini.

Ganjar lebih lanjut menjelaskan, untuk mengurangi sampah plastik yang semakin besar harus dengan inovasi tepat guna dan juga bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat.

"Kampanye pengurangan sampah plastik ternyata juga bisa dengan mengedepankan kreativitas. Masyarakat diajari mengubah limbah plastik, menjadi benda bernilai ekonomis," jelasnya.

Salah satu staf di Pemkot Tegal, Rifki Diah Titisari menyatakan, produk-produk olahan limbah plastik pernah menjuarai ajang Kreanova Provinsi Jateng pada 2017 kemarin. (K-08)

Pemprov Terus Upayakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Jateng

Gubernur Ganjar Pranowo ajak bupati/wali kota bisa mengelola limbah
sampah plastik.
Semarang-Sejak 2014 hingga sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah yang telah ditata. Sehingga, tahun ke tahun jumlah kawasan permukiman kumuh di provinsi ini terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng Budi Wibowo mengatakan, jumlah kawasan permukiman kumuh di provinsi ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 seluas 3.982 hektare. Namun, di Jateng jumlahnya jauh lebih besar.

Budi menjelaskan, setelah bupati/wali kota melakukan pengecekan dan verifikasi data kawasan permukiman kumuh di Jateng, jumlahnya mencapai 6.981 hektare. Sehingga, pemprov bersama pemkab/pemkot terus melakukan upaya penataan dan penghapusan kawasan permukiman kumuh secara serius.

Menurutnya, pada tahun ini kawasan permukiman kumuh telah berkurang dan menyisakan 3.004 hektare saja. 

"Kita berupaya, agar penanganan kawasan kumuh bukan sekadar menuntut sebuah wajah kota menjadi tertata rapi dan sebagainya. Bukan hanya sekada itu, tapi lebih dari itu adalah kondisi sosial masyarakatnya menjadi tertata. Dengan adanya kawasan yang baik, tertib, rapi, indah dan semua yang ada di kawasan itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau manusia yang ada di situ. Tentu, akan membangun ketentraman di dalam kehidupan mereka," kata Budi, Kamis (18/4).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, sisa kawasan permukiman kumuh akan dikeroyok bersama untuk penyelesaiannya. Sehingga, sesuai target yang direncanakan hingga 2024 semua kawasan permukiman kumuh di provinsi ini bisa tertata.

"Bicara soal kawasan kumuh, tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sebab, kawasan kumuh diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya.

Budi menyatakan, jika kawasan permukiman kumuh dan tidak tertata, imbasnya pada masalah kesehatan, kesejahteraan dan faktor sosial lainnya. (K-08)