Gubernur Temukan Sendiri Namanya Dicatut Calo Untuk Ngurus Izin Usaha di PTSP

Gubernur Ganjar Pranowo menangkap basah seorang calo yang ada di
kantor DPMPTSP Jateng saat mengurus perizinan milik perusahaan.

Semarang-Saat melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah,Ganjar Pranowo menemukan namanya dimanfaatkan oknum biro jasa sekaligus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengurus perizinan, Selasa (14/5). Tak pelak, melihat hal itu Ganjar langsung marah dan menginstruksikan tidak melayani siapa saja yang mengatasnamakan dirinya.

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mendapati sendiri calo tersebut, ketika sedang memberi pengarahan kepada pegawai di lingkungan DPMPTSP Jateng.

Menurutnya, calo tersebut ternyata sudah beberapa kali datang dan mengurus perizinan salah satu perusahaan terkait pengambilan air tanah. 

Ganjar menjelaskan, eranya sekarang sudah tidak ada lagi tangan-tangan calo yang bermain untuk menguruskan izin. Karena eranya sudah terbuka, maka semua perusahaan diharapkan bisa mengurus sendiri segala perizinannya.

"Ternyata, di perizinan itu banyak perusahaan yang menggunakan biro jasa. Biro jasanya ternyata LSM, dan gayanya adalah marah-marah. Dan ternyata, ditemukan bahwa selama ini mereka yang mengaku biro jasa selalu membawa nama saya. Maka saya umumkan di sini, tidak ada namanya Ganjar Pranowo untuk ngurus izin. Kalau ada urusan masyarakat yang tidak beres-beres, laporlah ke Ganjar Pranowo menggunakan sistem yang dimiliki. Nanti, saya minta pimpinan untuk cek dan datang ke sini," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, apabila masyarakat kesulitan terkait birokrasi bisa melapor kepada kanal dirinya dan nanti akan diteruskan ke pimpinan dinas yang bersangkutan.

"Di sini petugas akan selalu membantu warga yang kesulitan mengurus perizinan. Karena, dengan pelayanan itu DPMPTSP Jawa Tengah meraih yang terbaik di tingkat nasional," pungkasnya. (K-08)

Kapolda Pastikan Infrastruktur Jalan Bisa Dilalui Pemudik Sebelum Lebaran

Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza saat meninjau ruas tol
Trans Jawa menjelang Lebaran.

Semarang-Sarana prasarana infrastruktur jalan di wilayah Jawa Tengah yang akan dilalui pemudik pada masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, mendapat perhatian ekstra dari sejumlah pihak. Tidak terkecuali dari jajaran Polda Jateng.

Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2019, pihaknya melakukan pengecekan terhadap sejumlah infrastruktur jalan yang melintasi provinsi ini. Hal itu dikatakannya ketika melakukan kunjungan ke ruas tol Trans Jawa dari Kota Semarang sampai Kota Pekalongan, belum lama ini.

Menurutnya, sampai dengan saat ini kesiapan infrastruktur jalan di Jateng sudah siap sekira 70 persen.

Kapolda menjelaskan, pihaknya mengecek exit tol di Trans Jawa dan juga rest area. Dan diharapkan, pada 24 atau 26 Mei ini sudah bisa digunakan para pemudik.   

"Tanggal 29 Insya Allah kita akan melaksanakan Operasi Ketupat. Kami sedang melakukan persiapan, dalam rangka memastikan proses arus lalu lintas mudik dan balik Lebaran. Kemudian, kami koordinasikan dalam hal ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat," kata kapolda, Selasa (14/5).

Mengenai kesiapan personel, jelas Rycko, semua anggota Polda Jateng sudah siap 100 persen. Sehingga, bisa diterjunkan untuk mengawal arus mudik dan balik Lebaran 2019.

"Manajemen lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran nanti seperti biasa dikendalikan Kakorlantas. Nanti, untuk tingkatan polda dan jajaran bersifat membantu di daerah masing-masing," jelasnya.

Sementara, lanjut kapolda, untuk rekayasa lalu lintas berkaitan dengan sistem one way di ruas Tol Cikampek KM29 hingga KM262 Brebes Barat, rest area di jalur B akan paling ramai disinggahi pemudik dari Jakarta. Sehingga, perlu diperhatikan mengenai kelengkapan pendukung dan juga keamanan di sekitar lokasi. (K-08)

Dishub Kota Semarang Lakukan Ramp Check Terhadap Angkutan Barang

Petugas penguji sedang melakukan ramp check di kawasan Baruna
tempat parkir bagi kendaraan angkutan barang.

Semarang-Banyaknya angkutan barang yang melintas di jalan raya sebelum masuk masa arus mudik, harus diantisipasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga, sebelum meninggalkan areal gudang atau sebelum beroperasi harus dilakukan pengecekan atau ramp check.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang M Khadik mengatakan ramp check yang dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang itu, meliputi semua hal di badan kendaraan. Misalnya pengecekan kondisi mesin, apakah masih bisa digunakan atau harus segera diperbaiki.

Menurutnya, kelengkapan pendukung di kendaraan juga tidak luput diperiksa karena juga dianggap penting. Yakni fungsi dari rem dan kelistrikan lampu serta emisi gas buang.

Apabila saat dilakukan ramp check diketahui ada kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan atau tidak layak jalan, jelas Khadik, maka diminta tidak beroperasi sebelum ada upaya perbaikan.

"Distribusi barang dan distribusi orang itu bisa membawa dampak lalu lintas, dan bisa lancar atau bisa tersendat. Kalau mau lancar, juga harus aman dan nyaman. Oleh karena itu, kita melakukan ramp check. Ramp check tidak hanya untuk bus atau angkutan orang saja, tapi juga angkutan barang yang melintas di Kota Semarang," kata Khadik, Selasa (14/5).

Lebih lanjut Khadik menjelaskan, pihaknya akan selalu memonitor dan melakukan ramp check secara berkelanjutan di beberapa titik pangkalan kendaraan angkutan barang. Tujuannya, agar upaya pencegahan kejadian kecelakaan lalu lintas bisa berhasil.

Ketua Aptrindo Tanjung Emas Semarang Supriyono menambahkan, pihaknya sengaja menggandeng Dishub Kota Semarang dan juga pihak diler otomotif melakukan ramp check terhadap armada sebelum dioperasikan. Tujuannya, agar faktor keselamatan dan keamanan di jalan raya tetap terjaga.

"Jadi, kita ambil secara random untuk armadanya. Dari hasil ramp check akan bisa diketahui. Ini baru perwakilan 20an armada, dan kita lihat kemampuan dari Dishub untuk pemeriksaan hari ini," ujar Supriyono. (K-08)

KPU Jateng Sebut Angka Partisipasi Pemilih Naik 5 Persen di Pemilu 2019

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menyebut tingkat partisipasi di
Pemilu 2019 mencapai 80 persen.

Semarang-Faktor keserentakan Pemilu 2019 ini, membuat tingkat perhatian masyarakat menjadi lebih besar terhadap pesta demokrasi rakyat lima tahun sekali tersebut. Akibatnya, pada Pemilu 2019 ini tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah mencapai 80 persen dan mengalami peningkatan lima persen dari periode lima tahun yang lalu.

Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat mengatakan kepedulian masyarakat terhadap pemilu, juga membuat tingkat partisipasi pemilih meningkat. Sehingga, tingkat partisipasi pemilih di pemilu ini melampaui dari target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen.

Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk memilih calon pemimpin lima tahun ke depan sangat besar dan membawa dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih.

Yulianto menjelaskan, peran aktif dari para peserta pemilu juga tidak bisa dilupakan. Terutama para calon anggota legislatif (caleg), yang selalu turun ke lapangan dan menyapa masyarakat serta mengingatkan untuk menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara.

"Kita naik kan, dulu di Jawa Tengah 75 persen pada 2014. Bukan saat pilkada, karena pembandingnya berbeda. Artinya, ada peningkatan lima persen dibanding pemilu lima tahun lalu. Dan sebenarnya, KPU  RI memberi target partisipasi pemilih 77,5 persen. Untuk Jawa Tengah mencapai kisaran 80 persen. Ini baru real countnya," kata Yulianto, Selasa (14/5).

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, meski terbilang sukses bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pemilu 2019, namun masih ada catatan yang perlu dievaluasi. Yakni, dampak dari pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan efek psikologis bagi para penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

"Mereka harus merekap lima jenis surat suara, dan ini tidak mudah. Di provinsi saja,rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bisa sampai enam hari berturut-turut tanpa jeda," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Yulianto, di masa selanjutnya nanti bisa dievaluasi bersama terkait pelaksanaan pemilu serentak tersebut. (K-08)