Bawaslu Jateng Sebut 10 Gugatan Hasil Pileg 2019 Ditolak MK

Jajaran Bawaslu Jateng usai mengikuti sidang PHPU di Mahkamah
Konstitusi di Jakarta.

Semarang-Gugatan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sudah mendapat putusan final dan berkekuatan hukum. MK sudah membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pileg, di antaranya 10 gugatan berasal dari Jawa Tengah.

Komisioner Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan 10 permohonan yang diajukan sejumlah partai politik (parpol) dari Jateng, telah mendapatkan putusan dari MK. Dari seluruh permohonan gugatan parpol itu, semuanya ditolak MK.

Menurutnya, putusan penolakan permohonan dari MK itu ada beberapa sebab.

Rofi menjelaskan, penolakan dari MK itu di antaranya tidak memenuhi syarat dan tidak terbukti serta permohonan gugur. Karena seluruh permohonan gugatan dari Jateng ditolak MK, maka dipastikan tahapan pemilu di provinsi ini telah usai.  

"Di Jawa Tengah ada 10 permohonan, dan dari 10 ini tidak berlanjut karena Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ada yang ditolak dan gugur serta dianggap tidak memenuhi syarat formil. Bahkan, ada yang dicabut. Bawaslu Jawa Tengah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pemilu, telah aktif di proses-proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan kami sebagai pihak yang memberikan keterangan," kata Rofi, Jumat (9/8).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, karena putusan MK bersifat mengikat dan final, maka KPU Jateng bisa segera menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. 

Sebelumnya, Komisioner KPU Jateng Putnawati menyatakan jika tahapan terakhir Pemilu 2019 adalah rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih untuk DPRD Jateng. KPU Jateng akan menggelar rapat pleno pada Sabtu (10/8) besok.

"Hasil putusan MK terkait PHPU dari Jawa Tengah sudah keluar, dan salinan putusannya juga telah dikirim. Jadi, rencana kegiatannya akan kami laksanakan pada Sabtu besok," ucap Putnawati.

Punawati menjelaskan, dari hasil rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih itu nantinya akan dikirimkan ke Pemprov Jateng. Sehingga, pemerintah daerah setempat yang nantinya akan mengatur dan menentukan jadwal pelantikan caleg terpilih. (K-08)

Sampah Visual APK Jadi Permasalahan Setiap Pemilu

Seorang warga melintas di antara alat peraga kampanye saat pemilu
kemarin.

Semarang-Pelaksanaan setiap pemilihan umum (Pemilu) selalu menghadirkan persoalan sampah visual, yaitu alat peraga kampanye (APK). Sebab, banyak APK yang kemudian mengotori lingkungan.

Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun mengatakan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang, diharapkan para peserta pemilu tidak banyak menggunakan APK berbahan MMT ataupun spanduk kain. 

Menurutnya, APK yang banyak dibuat itu sebagian besar menggunakan bahan dari plastik. Akibatnya, membuat sampah visual yang bertebaran di sejumlah tempat.

Anik menjelaskan, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti diharapkan ada aturan baru berkaitan dengan pengadaan APK. Terlebih lagi, APK yang menggunakan bahan ramah lingkungan.  

"Kalau dari catatan pengawasan Bawaslu, memang harus diawasi. APK itu kan selain menjadi sampah visual, petugas kami berat menertibkan APK 76 ribuan. Dan memang tidak efektif, sebenarnya sebagai bahan kampanye," kata Anik, belum lama ini

Lebih lanjut Anik menjelaskan, Bawaslu Jateng juga mendorong peserta pemilu bisa memaksimalkan kampanye yang bersifat dialogis, program dan kerja nyata.

Terpisah, Komisioner KPU Jateng Diana Ariyanti menjelaskan, jika APK yang dibebankan kepada jajarannya memang berdasarkan pada regulasi. Namun demikian, pihaknya menyadari jika APK sangat menyulitkan dari aspek pengadaan.

Menurutnya, memang perlu ada perubahan dari sisi regulasi soal pengadaan APK. Terlebih, tidak semua APK itu terpasang di tempat-tempat yang disepakati.

"Sebenarnya di regulasi kita sudah termaktub, termasuk yang bisa didaur ulang. Itu sebenarnya ramah lingkungan juga. Regulasi kita sudah mengamanatkan seperti itu, yaitu regulasi tentang aturan berkampanye," ucap Diana.

Oleh karena itu, jelas Diana, pihaknya akan melihat dan mendengar perspektif serta respon dari masyarakat soal APK. Apakah masyarakat masih menganggap APK efektif sebagai bahan kampanye atau tidak.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo sempat menggelar sayembara pemanfaatan APK usai pemilu. APK-APK yang dimanfaatkan itu, kemudian dinilai sebagai karya terbaik. (K-08)

Pemprov Terapkan Kurikulum Antikorupsi di Seluruh Sekolah di Jateng

Jumeri
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Semarang-Dalam upaya membentengi dan membekali sikap antikorupsi sejak dini, Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum antikorupsi di seluruh sekolah di provinsi ini. Sebelumnya, sudah ada 23 sekolah yang dijadikan percontohan sebagai sekolah berintegritas pada Mei 2019 kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri mengatakan sekolah berbasis kurikulum antikorupsi itu sebelumnya diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo, dengan mengeluarkan Pergub Nomor 10 Tahun 2019. Dari semula 23 sekolah yang dijadikan percontohan, saat ini jumlah terus bertambah dan sekolah-sekolah itu mendaftarkan secara sukarela.

Menurutnya, sekolah berintegritas berbasis kurikulum antikorupsi itu mendapat pendampingan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumeri menjelaskan, untuk materi atau bahan pelajaran antikorupsi juga sudah ada buku-buku pelajarannya yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi dari KPK.

"Kami sosialisasi di kabupaten/kota, untuk mereka supaya melakukan hal yang sama dengan yang kita bentuk. Jadi, setelah terbitnya Pergub Nomor 10 Tahun 2019, kita ada 23 sekolah yang untuk percontohan sekolah berintegritas. Berikutnya berjenjang secara swadaya, sekolah-sekolah SMK ada 367 yang mendaftarkan diri secara sukarela menjadi sekolah berintegritas. Kemudian, ada 160an SMA negeri juga mendaftar sebagai sekolah berintegritas," kata Jumeri, belum lama ini.

Lebih lanjut Jumeri menjelaskan, sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum antikorupsi nanti setiap enam bulan sekali akan dilakukan evaluasi.

"Evaluasinya juga melibatkan KPK. Mana yang sudah sesuai, dan mana butuh pendalaman," jelasnya.

Jumeri menyebut, selain pelajaran bagi siswa juga ada draf panduan dari KPK untuk pegangan pejabat sekolah atau Dinas Pendidikan. Tujuannya, agar tidak terjebak dalam tindak kolutif dan pungutan liar. (K-08)

Tiga Kementerian Bersinergi Percepat Pembangunan Ibukota Negara Yang Baru di Kalimantan

Istana Merdeka.

Semarang-Kepastian memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan sudah final, namun belum ditentukan letak provinsi mana kelas ibukota yang baru itu. Saat ini, tim dari pemerintah pusat terus melakukan kajian dan survei untuk menentukan lokasi ibukota negara yang baru.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Hidayat Sumadilaga saat kunjungan ke Semarang beberapa waktu lalu mengatakan sudah ada tiga kandidat provinsi di Kaliman yang akan menjadi lokasi dari ibukota negara. Yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, pusat pemerintahan yang baru itu dibangun berdasarkan standari kota internasional dan menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain di Indonesia.

Danis menjelaskan, arahan presiden mengenai pembangunan ibukota negara yang baru itu juga merujuk pada kondisi global saat ini. Sehingga, Kementerian PUPR dituntut bisa mencari cara baru dan nilai baru dalam berinovasi membangun ibukota negara yang baru.

"Jadi, kita saat ini masih menunggu penetapan dari bapak presiden mengenai lokasinya. Kita harapkan bahwa pada awal 2020, sudah bisa dimulai. Pada saat ini, ada tiga kementerian yang terlibat untuk melakukan persiapan. Ada Bappenas, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR bersinergi untuk memersiapkan pembangunan ibukota negara tersebut. Insya Allah, mulai dibangun 2020," kata Danis.

Lebih lanjut Danis menjelaskan, Kementerian PUPR di dalam merancang pembangunan ibukota negara yang baru nantinya akan memerhatikan aspek keamanan bangunan dari bencana alam. Di samping prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan kehidupan kota lebih nyaman.

"Kalau soal dana pemindahan yang meliputi pembangunan infrastruktur, lebih dari Rp400 triliun. Dana itu tidak hanya dari APBN, tapi juga BUMN dan swasta. Yang APBN mungkin hanya 30-40 persen saja," jelasnya.

Saat ini, lanjut Danis, Kementerian PUPR sudah memiliki rancangan tata wilayah ibukota negara yang baru di Kalimantan. Selain pembangunan infrastruktur jalan dan instalasi air bersih, juga pembangunan istana kepresidenan hingga rumah dinas para pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI/Polri. (K-08)