 |
| Gubernur Ganjar Pranowo memimpin rakor penanganan virus Korona di Posko Terpadu COVID-19 di Dinkes Jateng, belum lama ini. |
Semarang-Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, biaya perawatan warga terpapar virus Korona ditanggung pemerintah. Hal itu merujuk kepada keputusan menteri kesehatan tentang penetapan infeksi virus Korona, sebagai penyakit bisa menimbulkan wabah.
Menurutnya, pembiayaan terkait dengan seluruh perawatan masyarakat terpapar virus Korona dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah atau sumber dana lain yang sah. Karena, Kemenkes sudah menetapkan COVID-19 sebagai wabah atau kejadian luar biasa (KLB).
Yulianto menjelaskan, hal itu akan menjadi jawaban dari keraguan masyarakat akan beban biaya dari perawatan karena terpapar virus Korona.
"PDP dan yang conform COVID-19, semuanya ditanggung pemerintah. Biaya perawatan semuanya ditanggung pemerintah. Pemerintah itu bisa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga BNPB, bisa juga pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Yang jelas, PDP dan conform COVID-19, semua ditanggung pemerintah," kata Yulianto baru-baru ini.
Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy menyatakan pemerintah akan melakukan pembayaran rumah sakit yang merawat pasien terpapar virus Korona. Pembayarannya, akan ditangani BPJS Kesehatan yang sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit.
Muhajir akan memastikan, proses pembayaran dilakukan secepatnya demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih prima.
Gejala Korona Bisa Tidak Terdeteksi
Sementara itu, deteksi dini dari penyebaran penularan virus Korona dilakukan dengan pemeriksaan suhu tubuh dan gejala demam disertai batuk. Namun, ada juga orang terpapar virus Korona tidak menunjukkan gejala demam panas tinggi yang disertai batuk.
 |
| Yulianto Prabowo Kepala Dinkes Jateng |
Yulianto menyatakan, di dalam ilmu kedokteran dikenal istilah asimtomatik atau asimtomatis. Yakni, bisa saja seseorang itu terpapar virus tetapi tidak menunjukkan gejala klinis yang menjadi indikasi awal suatu penyakit.
Yulianto menjelaskan, biasanya dengan tes laboratorium ataupun tindakan medis lainnya baru bisa diketahui kondisi klinisnya.
Oleh karena itu, lanjut Yulianto, dengan datangnya pengiriman rapid test dari pemerintah pusat yang diperkirakan pekan ini sudah diterima bisa untuk mengetahui seseorang terpapar virus Korona atau tidak. Dengan demikian, jika dalam pelaksanaan rapid test diketahui hasilnya positif akan bisa ditangani rumah sakit dengan cepat.
"Penyakit itu bisa kita ketahui dari gejalanya. Misal asimtomatis, memang tidak ada gejalanya dan itu sulit. Bisa jadi di ruangan ini ada yang asimtomatis, tidak ada panas atau demam. Tapi bisa juga, kalau diperiksa itu psitif. Makanya, kita tidak tahu persis kondisi seseorang itu untuk deteksi dini dari gejalanya. Memang ada step berikutnya, yaitu pemeriksaan penunjang dengan pengambilan swab. Jadi, prosedur kita ya pemeriksaan suhu tubuh dan riwayat. Riwayat ini penting, yang pernah kontak dengan positif COVID-19 atau riwayat dari satu negara atau wilayah tertentu yang terjangkit," jelasnya.
Yulianto lebih lanjut menjelaskan, pada tahap awal dari pemeriksaan cepat menggunakan rapid test akan diprioritaskan kepada orang dalam pemantauan (OPD). Terutama, untuk wilayah di Jateng yang memang sudah diketahui jumlahnya tertinggi.
"Kota Semarang dan Kabupaten Temanggung, saat ini paling banyak data ODP-nya. Itu jadi prioritas dari rapid test," jelasnya.
Diwartakan, Bupati Karawang Cellica Nurrchadiana dinyatakan positif terpapar virus Korona tetapi tidak merasakan gejala. Suhu tubuhnya dalam keadaan normal, dan tidak diikuti gejala lainnya.
Bupati Karawang itu meminta kepada masyarakat, waspada terhadap penyebaran virus Korona. Sebab, penderita COVID-19 Tidak selalu terlihat sakit. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar