Ganjar: Lockdown Butuh Banyak Pertimbangan

Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Wagub Taj Yasin saat
memberikan keterangan kepada media soal evaluasi penanganan
pandemi COVID-19.

Semarang-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kebijakan lockdwon, pernah dilakukan sejumlah negara di awal pandemi mulai terjadi. Namun belakangan, negara-negara yang semula menerapkan lockdown angka kasusnya kembali meningkat.

Menurut Ganjar, jika kebijakan lockdown seluruh Pulau Jawa diambil diperlukan banyak kebijakan turunannya. Lockdown bukan satu-satunya jalan, untuk mengatasi pandemi.

Ganjar menjelaskan, banyak cara dalam menekan dan mengurangi kasus COVID-19 selain menggunakan kebijakan lockdown. Upaya yang saat ini masif dilakukan adalah menggerakkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan, dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi.

"Lockdown itu bukan tanpa masalah, statement lovkdown itu gampang tapi turunannya banyak. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Hari ini yang dibutuhkan adalah sosialisasi. Maka makin tegas makin penting. Sehingga, nanti kalau aturan sudah dipertegas, efek jeranya memang perlu ditingkatkan," kata Ganjar, Kamis (28/1).

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menambahkan, di dalam perundangan yang ada istilah lockdown sebenarnya tidak dikenal. Indonesia di dalam Undang-Undang tentang Karantina, hanya mengenal istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, meskipun saat ini angka kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menembus satu juta kasus tetapi tidak bisa serta merta menerapkan kebijakan lockdown seluruh Pulau Jawa.

"Itu sebenarnya tergantung pada analisis epidemologi, kondisi dari rumah sakit dan juga peningkatan dari jumlah kematian dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan untuk diusulkan tidaknya pelaksanaan PSBB itu. Tentunya, itu juga apabila dilakukan usulan itu, pertimbangannya banyak," ujar Yulianto.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, ada banyak pertimbangan yang harus diambil jika pemerintah berencana menerapkan kebijakan lockdown. Bukan hanya masalah kesehatan saja, ada aspek lainnya yang harus dijadikan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat. (K-08)