Kilas9.com

Media merupakan perantara, atau pengantar pesan dalam sebuah proses komunikasi. Media online merupakan hal yang berkaitan dengan komunikasi, terutama pesan yang ingin disampaikan ke pembacanya. Harapannya, kehadiran kilas9.com bisa menambah informasi kepada masyarakat sebagai pembacanya. Salam.

Bupati Kudus: Kalau Penyekatan Dilakukan di Tingkat Desa Kita Sulit

Petugas Satlantas Polrestabes Semarang mengarahkan sepeda
motor ke jalur khusus untuk dilakukan pemeriksaan.
    Semarang-Bupati Kudus Hartopo mengaku kesulitan dalam melakukan penguncian atau pembatasan pergerakan masyarakat di level desa/kelurahan, karena masyarakat masih diperbolehkan bekerja atau mencari nafkah. Namun, pemkab tetap berupaya mengurangi mobilitas masyarakat keluar rumah untuk kegiatan yang tidak mendesak. Pernyataan itu dikatakannya saat menjadi narasumber dialog virtual tentang penanganan COVID-19 di Kudus yang diadakan Perum LKBN Antara Biro Jateng, kemarin.

    Hartopo menjelaskan, pihaknya belum bisa menerapkan imbauan dari Gubernur Ganjar Pranowo untuk mengunci pergerakan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat. Namun, pemkab akan tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat.

    Menurut Hartopo, beberapa hal yang dinilai efektif dalam mengurangi mobilitas masyarakat selama PPKM darurat akan terus ditingkatkan. Tidak hanya membatasi kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan, tetapi juga ke lokasi kuliner dan meminta masyarakat tidak keluar rumah setelah pulang bekerja.

    "Pulang di rumah saja tidak boleh ke mana-mana. Jangan sampai pulang kerja terus pergi lagi dengan keluarganya sana sini. Sudah pulang rumah pulang saja. Untuk yang WFH semuanya tidak boleh untuk banyak aktivitas keluar masuk, tetep harus di rumah saja," kata Hartopo.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta kepada bupati/wali kota untuk mengurangi mobilitas yang cukup tinggi di wilayahnya masing-masing. Sebab, mobilitas yang masih tinggi itu mempunyai dampak penularan apabila tidak dikendalikan.

    Menurut Ganjar, bupati/wali kota se-Jateng harus terus melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat berkaitan pengurangan mobilitas di masa PPKM darurat.

    "Penekanan khususnya satu, suka atau tidak suka dan mau tidak mau mobilitas harus dikurangi hari ini. Dan masyarakat mesti tahu soal ini. Memang ini tidak enak dan memang ini tidak nyaman, tapi kita harus melakukan ini. Sebab kalau tidak, ini membahayakan untuk semuanya," ucap Ganjar. (K-08)
Share on Google Plus

About kilas9.com

0 komentar:

Posting Komentar