Terkait Tol Bawen-Yogya, Dinas PU Bina Marga Jateng Akan Konsultasi ke Kementerian PUPR

Salah satu ruas jalan tol Trans Jawa yang sedang dikebut pengerjaan-
nya.

Semarang-Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait penolakan pembangunan jalan tol Bawen-Yogya dari DPRD Jateng.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Hanung Triyono mengatakan selain berkonsultasi dengan Kementerian PUPR, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sebab, kedua kementerian tersebut juga mempunyai peran terkait pembangunan jalan tol Bawen-Yogya itu.

"Langkah kami adalah koordinasi ke Kementerian PUPR dan juga ke ATR. Nanti kita sinkronkan saja, karena itu masih belum proses. Jadi, perlu kita koordinasi ke kementerian bagaimana nanti solusi terbaiknya," kata Hanung, Rabu (17/10).

Hanung lebih lanjut menjelaskan, sebenarnya tol Bawen-Yogya sudah ada penyusunan tentang detail engineering design (DED). Di samping itu, proyek jalan tol Bawen-Yogya akan berbeda dengan pembangunan jalan tol lainnya yang sudah ada. Yaitu menerapkan tol layang (elevated).

"Ini menyoal lahan produktif yang terdampak tol, ya. Jadi, lahan di bawah jalan tol tetap bisa dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam," ujarnya.

Terkait penggunaan anggarannya, lanjut Hanung, pembangunan jalan tol layang tidak menggunakan biaya dari provinsi, karena merupakan proyek kementerian. Bahkan, pemerintah pusat biasanya menggunakan dana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Tol Trans Jawa kan pakai KPBU juga. Nanti di tol Bawen-Yogya juga sama seperti itu, kita tawarkan ke investor yang minat," tandasnya. (K-08)