 |
| Seorang pekerja sedang menyelesaikan pekerjaan. |
Semarang-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra memberikan saran dan tips, agar resesi tidak sampai ke Indonesia.
Pemerintah pusat sudah memberikan sinyal, terkait adanya ancaman resesi pada tahun depan.
Rahmat menjelaskan, ancaman resesi sekarang ini sedang ramai dibicarakan banyak orang di sejumlah forum formal maupun tidak formal.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga beberapa kali kerap mengingatkan soal ancaman resesi di tahun depan.
Menurut Rahmat, ancaman resesi bisa dihindari jika pemerintah mengambil kebijakan secara tepat dalam upaya penyelamatannya.
"Ya kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III saja sebesar 5,7 persen, tapi Jawa Tengah agak sedikit turun 5,3 persen. Pendorong utamanya adalah konsumsi masyarakat. Nah ini yang kita jaga melalui penjagaan daya belinya," kata Rahmat.
Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mencegah masuknya resesi di Indonesia dengan adanya program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menengah bawah atau yang membutuhkan.
"Ketika investasi masuk, maka ada akan serapan tenaga kerja di sekitar lokasi usaha investor. Sehingga, mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," jelasnya.
Terpisah, Sekretaris KSPI Jateng Aulia Hakim menyebutkan bahwa ancaman resesi di tahun depan menjadi senjata guna menekan para pekerja.
Isu adanya gelombang PHK masal pada tahun depan, hanya untuk menakut-nakuti buruh tidak menuntut kenaikan upah.
Aulia menjelaskan, pada saat pandemi kemarin memang diakui ada sejumlah perusahaan padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian pekerjanya.
Tercatat, ada beberapa perusahaan besar di 35 kabupaten/kota di Jateng yang mengurangi jumlah pekerjanya untuk dirumahkan karena dampak pandemi.
Menurut Aulia, pada saat ini isu tsunami atau gelombang PHK sengaja ditiupkan untuk menekan para buruh tidak meminta kenaikan upah tahun depan.
"Terkait PHK, ancaman PHK. Sampai saat ini di Jawa Tengah menurut kami tidak ada. Data kami di 35 kabupaten/kota tidak ada yang namanya PHK," ujar Aulia.
Lebih lanjut Aulia menjelaskan, ancaman adanya resesi tahun depan menjadi senjata bagi sejumlah menteri atau pengusaha untuk menekan buruh tidak menuntut kenaikan upah.
Diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan tentang ancaman resesi yang mengintai ekonomi global pada tahun depan.
Resesi terjadi karena sejumlah hal, dari mulai perubahan iklim hingga meningkatnya tensi geopolitik.
Menurut Sri Mulyani, APBN akan terus menjadi instrumen menjaga stabilitas perekonomian. Namun jika ancaman-ancaman tersebut tidak diantisipasi, maka APBN akan bocor.
"APBN akan tetap berperan sebagai shock absorber. APBN selalu menjadi instrumen penahan tekanan gejolak krisis, sama ketika pandemi kemarin," ucap Sri Mulyani. (K-08)
0 komentar:
Posting Komentar