Jumat, 24 November 2017

DPRD: Pengambilan Air Tanah Harus Diimbangi Dengan Sumur Resapan Dalam

Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi (paling kiri) menyebutkan, jika
pengambilan air tanah di provinsi ini sudah berlebihan dan harus segera
dikontrol. 
Semarang, Sejumlah wilayah di Jawa Tengah terindikasi darurat pengambilan air tanah secara berlebihan, di antara Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Bahkan, beberapa wilayah di provinsi ini mengalami penurunan permukaan tanah cukup drastis. Antara empat sentimeter sampai 50 sentimeter.

Pengambilan air tanah besar-besaran di Jawa Tengah sudah mengkhawatirkan, dan harus segera diambil tindakan. Pernyataan itu dikatakan Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi ketika menjadi pembicara tentang "Moratorium Pengeboran Air Tanah" di Hotel Quest Semarang, Jumat (24/11) sore.

Menurut Rukma, pengambilan air tanah di Jawa Tengah sudah masuk kategori memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Memang diakui, kebutuhan air bersih dengan kelayakan mutu terjamin merupakan kebutuhan pokok manusia. Namun, jika pengambilan air tanah tidak dikendalikan akan berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat sekitar.

"Kalau ada pengambilan air tanah, tentunya harus ada sumur resapan dalam yang dibuat di situ. Sehingga, pengambilan air tanah akan dikembalikan lagi oleh sumur resapan yang dibuat. Kalau kasusnya di Kota Semarang, tidak bisa dibuat di sembarang tempat. Yang cocok di Semarang bagian atas, karena cekungan air tanah yang diambil akan terisi kembali," kata Rukma.

Lebih lanjut Rukma menjelaskan, penanganan menggunakan biopori yang dilakukan selama ini masih belum bisa menyelamatkan kelestarian alam. Khususnya, menjaga ketersediaan air tanah di Jawa Tengah. Sehingga, ia akan mengegolkan perda tentang pengelolaan air tanah. (K-08)

Asyik..Bayar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Aplikasi GO-JEK

Menkominfo Rudiantara (dua dari kiri) didampingi CEO dan Founder GO-JEK Nadiem Makarim (paling kiri), saat
meluncurkan aplikasi GO-BILLS untuk memudahkan pembayaran iuran bulanan BPJS Kesehatan, belum lama ini.


Jakarta, Kabar bagus bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang masuk kategori peserta bukan penerima upah alias mandiri. Saat ini, membayar iuran bulan BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat aplikasi GO-JEK. Yakni, melalui fitur GO-BILLS. 



Layanan untuk membayar tagihan bulanan iuran bulanan BPJS Kesehatan itu menggunakan uang elektronik alias GO-PAY. 

CEO dan Founder GO-JEK Nadiem Makarim mengatakan fitur GO-BILLS merupakah langkah awal perusahaannya, untuk menghadirkan lebih banyak kemudahan 
bertransaksi nontunai bagi para pengguna aplikasi GO-JEK. Langkah tersebut dilakukan, untuk mendorong inklusi keuangan lewat pembayaran elektronik menggunakan saldo GO-PAY. 

"Saat ini, Indonesia sedang memasuki 
masa transisi dari masyarakat tunai ke masyarakat nontunai. Kami berharap, dengan adanya layanan ini akan memercepat transisi tersebut," kata Nadiem. 

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, layanan GO-BILLS akan terus dikembangkan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan. 


Sementara, Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap layanan GO-BILLS dari GO-JEK. Sehingga, bisa mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar jaminan sosial kesehatan. 

"Kami terus menambah channel pembayaran, salah satunya lewat aplikasi GO-JEK. Cukup dengan tiga langkah mudah, masyarakat bisa membayar iuran BPJS Kesehatan untuk diri sendiri maupun keluarganya," jelasnya.


Menurutnya, GO-JEK merupakan salah satu perusahaan teknologi yang memiliki jangkauan pasar cukup luas. Sinergi dengan GO-JEK diharapkan bisa memudahkan masyarakat membayar iuran JKN-KIS kapan saja dan di mana saja.

"Saat ini terdapat lebih dari 600 ribu titik layanan pembayaran iuran JKN-KIS. Dengan berbagai kemudahan ini, kami berharap animo peserta JKN-KIS di berbagai daerah untuk membayar iuran 
tepat waktu bisa meningkat," pungkasnya. (K-08) 

Pakai Cara Medsos, BI Sampaikan Kebijakannya ke Generasi Digital Natives

Asisten Gubernur Bank Indonesia Dyah Nastiti memaparkan kebijakan
BI yang akan memerhatikan generasi digital natives. 
Semarang, Bank Indonesia mencoba mengkomunikasikan informasinya yang terkait dengan perekonomian kebijakan bank sentral, melalui media sosial (medsos). Sehingga, generasi muda sekarang yang biasa disebut generasi digital natives, bisa memahami kebijakan tentang kebanksentralan.

Asisten Gubernur Bank Indonesia Dyah Nastiti mengatakan sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), usia penduduk Indonesia rerata adalah 28 tahun alias generasi internet. Generasi digital natives itu, dalam sehari rerata bisa berselancar di dunia maya minimal tiga jam 44 menit melalui gawai yang dimilikinya.

Melihat hal itu, jelas Dyah, Bank Indonesia meresponnya dengan mengemas berbagai kebijakan kebanksentralan untuk bisa diakses secara digital. Bahkan, tampilan yang disajikan sebisa mungkin tidak menggunakan panjang, namun dengan gambar dan suara serta minim tulisan. Tujuannya, agar generasi digital natives lebih cepat menangkat informasi yang disajikan Bank Indonesia.

"Kita banyak menggunakan media sosial untuk fasilitasi kaum digital natives menyerap informasi. Cara gampanya lebih banyak pada penggunaan visual dan suara. Jadi, gambar dan suara tidak banyak kata-kata, maka mereka genera digital natives lebih mudah menangkapnya," kata Dyah.

Lebih lanjut Dyah menjelaskan, bukan hanya generasi digital natives saja yang nantinya akan diuntungkan dengan kemudahan informasi dari Bank Indonesia melalui sarana digital. Masyarakat luas juga bisa ikut menikmatinya.

"Seringnya masyarakat mengakses informasi secara digital, juga ikut mengubah pola kerja BI dalam penyampaian kebijakan," pungkasnya. (K-08)

Bandara Ahmad Yani Yang Baru Bidik 7 Juta Penumpang Tiap Tahun

M. Asrori
Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I 
Semarang, Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang baru nanti, ditargetkan bisa menampung tujuh juta penumpang setiap tahunnya. Hal itu menyusul pengoperasian terminal baru bandara, yang rencananya bisa digunakan pada Maret 2018 mendatang.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT. Angkasa Pura I M. Asrori mengatakan saat ini, progres pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terus dikebut. Salah satunya adalah pembangunan terminal baru.

Sampai November 2017 ini, jelas Asrori, pembangunan terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang sudah mencapai sekira 20 persen. Pada Maret 2018 mendatang, ditargetkan sudah bisa mencapai 60 persen dan layak operasional. Sehingga, bisa menampung jumlah penumpang. 

Dirinya berharap, target tujuh juta penumpang setiap tahunnya setelah bandara baru selesai dibangun bisa tercapai. Karena, semakin banyak jadwal penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

"Kapasitas penumpang sekarang masih 800 ribuan orang, nanti ditargetkan bisa menjadi tujuh juta penumpang per tahun. Sekarang Bandara Ahmad Yani terus bergeliat dan menanjak kapasitasnya. Apalagi, per tahun terjadi over kapasitas penumpang jadi 4,2 juta. Angka ini sama dengan Bandara Pekanbaru," kata Asrori.

Terpisah, Project Manager Angkasa Pura I Toni Alam menambahkan, keseluruhan paket pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang mencapai 31 persen pengerjaannya. Hal itu dikarenakan kendala memasuki musim hujan.

"Secara total, dari lima paket ini sudah mencapai 31 persen. Kalau di lapangan sih masih on progress, ya. Cuaca untuk saat ini agakk sedikit berpengaruh, khususnya yang paket tiga. Sebab, sekarang masuk tahap pengecoran. Kalau hujan turun, kita berhenti," kata Toni.

Namun demikian, dirinya optimistis target operasional Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang pada Maret 2018 bisa terpenuhi. (K-08)

Buruh Jateng Ancam Cabut Dukungan Bagi Ganjar di Pilkada 2018

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah
menaburkan bunga di depan pintu gerbang kantor gubernuran, Jumat
(24/11).
Semarang, Puluhan massa buruh yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Jawa Tengah bersama Aliansi Buruh Kota Semarang, melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat di Kota Semarang, Jumat (24/11). Tempat pertama yang didatangi para buruh adalah Balaikota Semarang dan selanjutnya di kantor gubernuran.

Massa buruh yang berjumlah kurang lebih 30 orang itu, menyuarakan aksi penolakan upah murah yang belum lama ini ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam surat keputusan Nomor 560/94 Tahun 2017 tentang Upah Minimum di 35 kabupaten/kota.

Koordinator lapangan Aliansi Buruh Jawa Tengah Zainudin mengatakan kebijakan yang diambil gubernur pada 20 November 2017, telah mengecewakan dan menyakiti masyarakat pekerja. Sebab, pekerja di Jawa Tengah berharap bahwa kebijakan yang bakal dibuat gubernur mampu mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat gubernur Jawa Tengah telah memiskinkan buruh secara sistematis dan terstruktur. Karena, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu menyengsarakan pekerja dan justru diterapkan para kepala daerah di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, jelas Zainudin, sambil membawa bukti berupa kontrak sosial yang pernah dibuat Ganjar Pranowo saat Pemilihan Gubernur 2013 lalu buruh ingin mengingatkan kembali orang nomor di Jawa Tengah itu terhadap janjinya.

"Maka dari itu, kami dari Aliansi Buruh Jawa Tengah menyatakan sikap akan mencabut dukungan Ganjar Pranowo dan partai politik yang tidak pro terhadap buruh serta tidak memerjuangkann nasib buruh. Saat kontrak sosial yang ditandatangani Ganjar dulu, menjanjikan upah buruh akan diselaraskan dengan pembangunan di Jawa Tengah. Ternyata, janjinya tidak pernah dibuktikan sampai sekarang," tegas Zainudin.

Namun demikian, lanjut Zainudin, pihaknya masih memertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dari Ganjar Pranowo dan menunggu usulan dari sejumlah elemen buruh lainnya di seluruh Jawa Tengah. 

Sementara, selama puluhan buruh menggelar aksi di depan kantor gubernuran mendapat penjagaan dari aparat kepolisian hingga membubarkan diri. (K-08)

Hore..Daop 5 Tambah 2 KA Untuk Layani Mudik Natal dan Tahun Baru

Sejumlah petugas Daop 5 Purwokerto usai melakukan pemerikaan rel
jalur kereta api untuk memastikan keamanan perjalanan kereta api saat
masa mudik Natal dan Tahun Baru. 
Purwokerto, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 5 Purwokerto akan mengoperasikan dua kereta api tambahan, untuk melayani masyarakat yang mau mudik di Hari Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 yang dimulai pada 22 Desember 2017 hingga 7 Januari 2018

Kedua kereta api tambahan itu adalah KA Purwojaya Tambahan relasi Gambir-Purwokerto-Cilacap PP (pergi pulang), dan KA Kutojaya Tambahan relasi Pasarsenen-Kutoarjo PP.

Manager Humas Daop 5 Purwokerto Ixfan Hendriwintoko mengatakan masih ada tujuh kereta api tambahan dari daop lain, yang melintas di wilayah Daop 5 Purwokerto selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru.

Tujuh kereta api tambahan dari daop lain, jelas Ixfan adalah KA Argo Lawu Fakultatif relasi Gambir-Solobalapan PP, KA Argo Dwipangga Fakultatif relasi Gambir-Solobalapan PP, KA Taksaka Pagi Tambahan relasi Gambir-Yogyakarta PP.

Selain itu, masih ada KA Taksaka Malam relasi Gambir-Yogyakarta PP, KA Gajayana Tambahan relasi Gambir-Malang PP, KA Lodaya Tambahan relasi Bandung-Solobalapan PP dan KA Pasundan Tambahan relasi Kiaracondong-Surabayagubeng PP.

"Secara keseluruhan, Daop 5 Purwokerto menyatakan siap melayani angkutan Natal dan Tahun Baru. Masyarakat tidak perlu khawatir," kata Ixfan.

Lebih lanjut Ixfan menjelaskan, pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru nanti, dipastikan akan terjadi peningkatan frekuensi kereta api yang melintas di jalur selatan. 

Sementara itu, lanjut Ixfan, berkaitan dengan infrastruktur berupa jalur rel, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lapangan. Selain pengecekan jalur rel lintas selatan, pihaknya secara bertahap telah menyiapkan alat material untuk siaga (AMUS) di beberapa stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto. Salah satunya di Stasiun Kroya.

"Manajemen Daop 5 telah mengecek kesiapan jalur rel dalam rangka menyambut masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Bahkan, kami juga mengganti wesel di beberapa stasiun demi kehandalan jalur," pungkasnya. (K-08)