Senin, 22 Januari 2018

KPU Akan Berkoordinasi Dengan Satgas Milik Polri Selama Pilkada

Semarang-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Tengah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hingga pemilihan legislatif dan presiden (Pileg dan Pilpres) mendatang, Polda Jateng membentuk satuan tugas (Satgas) khusus.

Satgas yang dibentuk Polda Jateng itu, adalah Satgas AntiKampanye Hitam dan Satgas Nusantara. Untuk Satgas Nusantara merupakan kepanjangan satgas bentukan Mabes Polri, dan di tingkat Polda Jateng sebagai Kepala Satgas adalah Brigjen Pol Indrajit yang merupakan Wakapolda.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan Satgas Nusantara melaksanakan tugas penggalangan, penyuluhan, patroli siber dan penindakan terhadap perpecahan atas konflik serta pelanggaran hukum selama Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. 

"Diharapkan Polda Jateng bisa mencegah potensi pelanggaran yang menjurus perpecahan selama Pilkada," kata kapolda.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan dan berkoordinasi dengan satgas yang sudah dibentuk Polda Jateng untuk mengamankan Pilkada Serentak 2018.

"Satgas-satgas itu dibentuk Polri, dalam rangka mengamankan dan menjaga seluruh proses Pilkada ini berjalan secara baik, demokratis dan berintegritas. KPU juga punya cara sendiri, kami punya beberapa program untuk menggerakan masyarakat untuk menjaga itu semua. Satu hal yang ingin kita sampai bersama, satgas yang dibentuk untuk menjaga modal sosial yang kita miliki," kata Joko.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, Jawa Tengah yang masyarakatnya dikenal sopan santun dan berjiwa gotong royong diharapkan bisa mewujudkan Pilkada damai dan bermartabat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat akan digandeng untuk bisa berpartisipasi aktif mengamankan proses Pilkada Serentak 2018. (K-08)

Bawaslu Kawal Proses Verifikasi Berkas Persyaratan Pencalonan

Fajar SAKA
Ketua Bawaslu Jateng
Semarang-Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah sampai ke tingkat kecamatan, siap mengawal seluruh proses perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA mengatakan, jajarannya selalu siap di dalam mengawal seluruh proses pelaksanaan Pilkada 2018. Termasuk nanti, ketika digelar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurutnya, seluruh panitia pengawas (Panwas) di 35 kabupaten/kota di Jateng juga sudah diberikan bimbingan teknis (Bintek) terkait pengawasan Pilkada Serentak 2018.  

Fajar menjelaskan, tahapan saat ini yang sedang berjalan adalah pemeriksaan berkas pencalonan dari masing-masing calon. Untuk Pilgub Jateng, KPU sudah menyebutkan dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi. Sehingga, di tahapan ini pihaknya juga tetap melakukan pengawalan.

"Kami sudah berkomitmen dengan KPU, kita bermain secara terbuka menyampaikan kepada pasangan calon misal ada syarat yang tidak terpenuhi mau tidak mau harus ditegakkan aturannya. Kalau memang TMS (tidak memenuhi syarat) yang TMS, kalau MS (memenuhi syarat) ya MS," kata Fajar.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, untuk mengawal dan mencegah potensi pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018 di Jateng jajarannya juga tidak menutup mata. Sebab, jajarannya mengedepankan pencegahan di depan.

Selain itu, lanjut Fajar, setiap pasangan calon juga diminta bisa menjagga proses Pilkada di Jateng berjalan dengan baik dan bermartabat.

Sementara, terkait dengan politik uang, beberapa daerah di Jateng dibentuk desa atau komunitas antipolitik uang. (K-08)

Pemprov Andalkan Keris Jateng Genjot Investasi Tahun Ini

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) dan Kepala Kantor
Perwakilan BI Jateng Hamid Ponco Wibowo sepakat untuk
meningkatkan investasi melalui Keris Jateng. 
Semarang-Pada kuartal ketiga tahun kemarin, pencapaian realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp32,9 triliun atau melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun. Namun, capaian investasi di provinsi ini masih rendah bila dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga pemprov akan mencoba menggenjot pencapaian investasi di tahun ini.

Salah satu upaya untuk menggenjot pencapaian target inivestasi tahun ini, diresmikan kantor sekretariat Koridor Ekonomi untuk memerkuat perdagangan, pariwisata dan investasi Jateng atau dikenal dengan Keris Jateng, di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Senin (22/1).

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan kantor sekretariat Keris Jateng itu, diharapkan bisa menjadi amunisi baru bagi pemprov untuk mempromosikan dan meningkatkan investasi di provinsi ini.

Menurutnya, Keris Jateng diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi kemudahan berinvestasi di provinsi ini kepada para calon investor yang akan masuk. Sehingga, para pemkab/pemkot di Jateng bisa mempromosikan daerahnya melalui Keris Jateng.

"Keris Jateng ini untuk menggenjot agar lebih mudah investasinya. Kan Jabar dan Jatim lebih advance dan kita akui itu. Maka Jateng bisa mengejar ketertinggalan pada soal-soal itu (investasi). Tapi prospek investasi di Jateng tinggi sekali, kan yang di Banten dan Jabar saja memindahkan pabriknya di sini," kata Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, melalui Keris Jateng pihaknya mencoba mengkonsolidasikan seluruh potensi yang ada di provinsi ini. Sebab, keberadaan Keris Jateng memberikan fasilitas kepada calon investor yang akan berinvestasi di Jateng.

"Kalau Keris Jateng bisa menjadi pusat informasi investasi termasuk pariwisatan harapannya seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan layanan untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Sehingga, investasi bisa lebih berkembang dan lapangan pekerjaan terbuka," pungkasnya. (K-08)

BI Ingatkan Bitcoin Bukan Mata Uang Resmi di Tanah Air

Hamid Ponco Wibowo
Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng
Semarang-Bank Indonesia sudah memeringatkan kepada seluruh pihak, agar tidak menjual atau membeli serta memerdagangkan virtual currency di Tanah Air. Alasannya, virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaan yang sah di Indonesia. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Hamid Ponco Wibowo mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka yang boleh beredar dan dijadikan sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi adalah Rupiah.

"Sesuai dengan UU Mata Uang, maka uang yang beredar di masyarakat adalah Rupiah. Jadi, karena Bitcoin sifatnya adalah virtual dan tidak jelas fluktuasinya kita memberikan peringatan kepada para pelaku sistem pembayaran tidak menggunakannya. Sebab, dari awal kami sudah wanti-wanti kepada masyarakat agar tidak menggunakan transaksi virtual currency," kata Ponco, Senin (22/1).

Menurut Ponco, kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat spekulasi. Sebab, Bitcoin tidak ada otoritas yang bertanggungjawab atau tidak ada underlying asset yang mendasarinya.

"Virtual currency rawan digunakan sebagai pencucian uang dan merugikan terorisme. Sehingga, bisa memengaruh kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ponco, BI sebagai otoritas di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran pihaknya berupaya mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. (K-08)