Rabu, 24 April 2019

Harga Bawang Putih Naik 95 Persen

Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan operasi pasar bawang
putih di Pasar Bulu, belum lama ini.
Semarang-Harga bawang putih menjadi pembicaraan masyarakat, karena naiknya yang luar biasa. Dalam waktu dua bulan saja harga komoditas bawang putih, bisa mencapai kenaikan yang cukup tinggi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Soekowardojo mengatakan untuk harga bawang putih jenis canting dari Rp35 ribu per kilogram di awal Maret 2019 kemarin, sudah tembus Rp60 ribu per kilogram. Atau, mengalami kenaikan sebesar 56,3 persen. Sedangkan harga bawang putih jenis sincung paling tinggi kenaikannya, yakni mencapai 95 persen. Dari Rp22 ribu per kilogram, naik menjadi Rp40 ribu per kilogram.

Menurutnya, selama ini Indonesia masih tergantung bawang putih impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau bawang putih kan memang pasokan kita sebagian besar masih impor. Mungkin impornya belum masuk, atau baru mau masuk. Produksi dalam negeri kan masih jauh, kalaupun kebijakan yang baru mewajibkan importir mengalokasikan lima persen untuk budidaya dalam negeri itu bagus. Sehingga, ada penambahan luas tanam," kata Soeko, Rabu (24/4).

Gubernur Ganjar Pranowo menambahkan, yang dibutuhkan sekarang adalah pendataan dari sistem pertanian. Yaitu, melalui kartu tani bisa mengetahui tentang luasan, tanam apa, milik siapa. Sehingga, bisa diantisipasi hal-hal semacam ini.

"Kita butuh politik pencadangan, sehingga itu bisa terjaga. Kemarin jatuh banget, dan sekarang naik banget. Butuhnya adalah stabilisasi. Stabilisasi bisa dilakukan siapa? Maka peran-peran Bulog mesti mendapat penugasan itu, dan pemda juga melakukan hal yang sama. Tinggal sekarang dari sisi hulunya, Dinas Pertanian mesti melihat dan mengukur sekarang ada tanaman berapa, luasan berapa, di mana dan kapan panennya. Sehingga, pemetaannya bisa diukur," ujar Ganjar.

Diketahui, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor bawang putih kepada tujuh perusahaan dengan kuota sebanyak 100 ribu ton. (K-08)

Bawaslu Jateng Sebut KPPS di Boyolali Langgar Prosedur

Cuplikan video yang sempat viral dan memerlihatkan
anggota KPPS di Boyolali ikut coblosi surat suara.
Semarang-Munculnya sebuah video yang viral di media sosial beberapa hari setelah pencoblosan, direspon Bawaslu Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, diketahui peristiwa itu terjadi di TPS 8 Dukuh Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro di Kabupaten Boyolali.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan dari klarifikasi yang dilakukan kepada anggota KPPS itu, ternyata dilakukan lebih dari 10 kali. Yakni, dengan ikut ke bilik suara bersama pemilih dan mencoblos surat suara milik pemilih.

Menurutnya, kasus itu merupakan sebuah pelanggaran prosedur dari proses pemungutan suara. Karena, tidak sesuai dengan azas dan prinsip dari pemilihan umum.

"Teman-teman Bawaslu Boyolali sudah melakukan pengusutan, klarifikasi dan sebagainya. Sehingga, kami menemukan adanya pelanggaran prosedur atas proses pungutan suara itu karena ada anggota KPPS yang beberapa kali ikut membantu mencoblos surat suara yang dimiliki para pemilih. Kita tahu bahwa proses pemilu itu harus taat pada azas dan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia," kata Rofi, Rabu (24/4).

Lebih lanjut Rofi menjelaskan, tindakan mencobloskan yang dilakukan anggota KPPS tersebut melanggar aturan karena tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan.

"Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang, apabila terbukti terdapat keadaan yang salah satunya adalah pembukaan kotak suara dan/atay berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bawaslu Boyolali sudah merekomendasikan kepada KPU Boyolali untuk memerintahkan KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 8 Dukuh Winong, Desa Karangjati," jelasnya.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang, lanjut Rofi, selambat-lambatnya dilakukan 10 hari sejak hari pemungutan suara serentak secara nasional. (K-08)

Yulianto: Caleg Alami Depresi Bisa Kunjungi Layanan Kesehatan Terdekat

Gubernur Ganjar Pranowo saat memberikan suaranya di TPS 1 Gajah
mungkur Kota Semarang 
Semarang-Kegagalan seorang calon anggota legislatif (caleg) dan berujung pada depresi tinggi hingga berakhir di rumah sakit jiwa (RSJ), belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, yang menyebut gejala gangguan jiwa bisa muncul kapan saja dengan beragam latar belakang.

Yulianto menjelaskan, gangguan jiwa bisa berupa gelisah, putus asa, sedih berlebih hingga marah-marah. Gejala-gejala itu merupakan umum yang bisa muncul pada pasien gangguan jiwa.

Namun, lanjut Yulianto, pihaknya belum pernah mendapatkan data ilmiah yang menyebutkan hubungan kegagalan caleg di pemilu dengan gangguan jiwa dan dirujuk ke RSJ.

"Kita selama ini belum punya basis data yang signifikan, apakah ada hubungan antara pemilu legislatif dengan peningkatan kasus gangguan jiwa. Kita belum punya data yang bisa dilihat ada hubungan yang signifikan atau tidak begitu. Belum ada korelasinya. Selama ini kan cuma rumor-rumor, ada ini karena gagal nyalon terus stres," kata Yulianto saat membuka diskusi penanganan bencana kesehatan di Hotel Harris Semarang, Selasa (23/4) malam.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, bagi para caleg yang memang membutuhkan pendampingan psikologi pascapemilu bisa mendatangi pelayanan kesehatan di kabupaten/kota se-Jateng. Mulai dari puskesmas, hingga rumah sakit daerah milik kabupaten/kota yang menyediakan dokter jiwa atau tenaga psikiater. (K-08)

BPR Restu Artha Makmur Layani Pinjaman Kredit UMKM Hingga Rp250 juta

BPR Restu Artha Makmur jemput bola dengan mengunjungi pasar. IST
Semarang-BPR Restu Artha Makmur banyak menyalurkan kredit kepada semua kalangan, mulai dari kelas mikro atau UMKM hingga kelas menengah atas. Melayani pinjaman dari Rp5 juta hingga Rp20 miliar.

Manager Marketing Kredit BPR Restu Artha Makmur Agustinus Subroto mengatakan pertumbuhan kredit dalam dua tahun terakhir ini cukup bagus, dengan outstanding kredit sebesar Rp284 miliar di akhir 2018. Sedangkan hingga pertengahan April 2019, outstanding kreditnya sudah capai target Rp321 miliar.

Menurutnya, pertumbuhan kredit yang cukup bagus itu tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada BPR Restu Artha Makmur.

Selain itu, jelas Broto, pihaknya juga terus berinovasi dalam hal produk kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk, kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi ikut diperhatikan.

"Di BPR Restu yang paling banyak adalah kredit komersial. Persentasenya antara yang produktif dengan komersial itu 40:60. Kita juga ada yang namanya segmen mikro dari pinjaman Rp5 juta-Rp250 juta. Mulai dengan jaminan BPKB mobil, motor maupun sertifikat tanah," kata Broto baru-baru ini.

Lebih lanjut Broto menjelaskan, khusus pelaku UMKM pihaknya banyak menjangkau wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Sebab, pasarnya memang masih terbuka lebar. Bahkan, angka kredit macet atau non performing loan (NPL) juga masih terjaga di angka lima persen dan akan terus diturunkan sampai menjadi 3.5%.

Sementara, lanjut Broto, menjelang Ramadan dan Lebaran nanti pihaknya sudah menyiapkan produk kredit bagi masyarakat untuk berhari raya.

"Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kami sudah siapkan program kredit dengan suku bunga 0,8 persen. Kami siap layani seluruh masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya yang membutuhkan pinjaman dengan bunga ringan," pungkasnya. (K-08)